Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTPPD/SAMSAT se-Kalimantan Tengah

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-21.6200.003

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Rta. Milono Km. 5,5, Palangkaraya

Telepon:	0536226869
Faksimile:	-
Email:	Sekretariat@bapendakalteng.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah
Eselon 2:	Anang Dirjo, SP., MM

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Robert Coven, S.STP.,M.A.P.
Jabatan:	Kepala Bidang Pajak Daerah
Alamat:	Jalan RTA. Milono KM. 5,5 Palangka Raya
Telepon:	(0536) 3226869, 3226870
Faksimile:	(0536) 3226872
Email:	sekretariat@bapendakalteng.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggaraan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam peneyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta adanya keterlibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Transisi demokrasi di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998 telah mengubah paradigma penyelenggaraan negara yang semula tertutup menjadi lebih terbuka serta memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik. Salah satu produk regulasi dari paradigma baru tersebut adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP secara tegas memberikan kewajiban kepada publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat dengan mengadakan Survey Indeks Kepuasan Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 2 Masyarakat (IKM). Disamping untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, survey IKM dapat juga digunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan mana yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah 8 tahun berturut-turut melaksanakan Survey/ Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat (SKM) kepada Wajib Pajak di Samsat se-Kalimantan Tengah. Secara kumulatif hasilnya sangat menggembirakan karena semua Wajib Pajak sebagai responden yang diambil secara random untuk mengisi kuesioner berpendapat pelayanan yang diberikan Samsat dalam kategori B (Baik) pada 14 (empat belas) Samsat se Kalimantan Tengah (tabel rekapitulasi terlampir).

Tujuan Kegiatan
1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan oleh Samsat se-Kalimantan Tengah. 2) Untuk mengetahui tingkat kinerja Samsat secara berkala sekaligus sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatanan kualitas pelayanan publik selanjutnya. 3) Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan Samsat se-Kalimantan Tengah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
≤ SMP

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 16
Pengumpul data/enumerator: 16

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Tingkat kepuasan terhadap tindak lanjut pengaduan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap proses tindak lanjut pengaduan. Tata cara pelaksanaan yang bersih, rapi dan teratur sehingg dapat memberikan rasa nyaman pada pengguna layanan.
2. Tingkat kepuasan terhadap biaya pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap biaya pelayanan yang ditetapkan. Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Tingkat kepuasan terhadap perilaku pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap perilaku pelaksana. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Petugas pelayanan responsif serta bersungguh-sungguh dalam memberikan....
4. Pekerjaan

   sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan
5. Jenis Kelamin

   Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
6. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan

   Syarat yang harus dipenuhi dalam Pengurusan Suatu jenis Pelayanan, baik Persyaratan Teknis maupun Administratif
7. Tingkat kepuasan terhadap produk pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap produk layanan yang diterima. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan janji yang diberikan.
8. Tingkat kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.
9. Tingkat kepuasan terhadap kompetensi pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap kompetensi pelaksana. Kompetensi pelaksana adalah tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
10. Tingkat kepuasan terhadap prosedur pelayanan

    Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap prosedur/ alur pelayanan yang ditetapkan. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.
11. Pendidikan

    Tingkat pendidikan tertinggi yang telah ditempuh seseorang
12. Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelayanan

    Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap sarana prasarana pendukung pelayanan meliputi ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir, toilet khusus pengguna layanan, dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.

Indikator Kegiatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

   data informasi tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.