Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Permohonan Penilaian Dokumen Lingkungan yang dinilai Oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Barat

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl.Kawaluyaan Indah Raya No.6 Bandung 40286

Telepon:	02287353565
Faksimile:	02287353565
Email:	dlh@jabarprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Ir. H. Mohammad Taufiq Budi Santoso, M.Soc.Sc
Eselon 2:	Dr. Prima Mayaningtias

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Deddy Effendy, S.Si., M.Si
Jabatan:	Kepala Bidang Tata Lingkungan
Alamat:	Jl.kawaluyaan Indah Raya No.6 Bandung 40286
Telepon:	02287353565
Faksimile:	02287353565
Email:	dlh@jabarprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha dan/atau kegiatan perlu menempuh serangkaian proses termasuk proses untuk memperoleh persetujuan lingkungan yang dalam hal ini menjadi kewenangan instansi teknis yang membidangi lingkungan hidup. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dalam hal Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), kegiatan pembangunan bangunan gedung dilakukan setelah persetujuan lingkungan diterbitkan sesuai dengen ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Pasal 5 dan Pasal 17 tersebut sangat jelas bahwa persetujuan lingkungan merupakan tahapan yang perlu ditempuh sebelum menempuh perizinan bangunan gedung dan sesudah diperoleh kesesuaian tata ruang.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan Unit Kerja Pencegahan Dampak Lingkungan ini bertujuan untuk mendukung terciptanya pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan di Provinsi Jawa Barat yang memperhatikan aspek lingkungan hidup melalui pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pencegahan dampak lingkungan, pelaksanaan pengendalian pencegahan dampak lingkungan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan unit kerja pencegahan dampak lingkungan dan pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh DLH Provinsi Jawa Barat sebagai syarat izin usaha dan/atau kegiatan

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi, Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 9

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Tanggal Permohonan

   Instansi terkait akan melakukan validasi dan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan.
2. Lokasi Izin Usaha

   Izin lokasi usaha adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membolehkan pelaku usaha menjalankan usahanya di lokasi tertentu. Izin ini memastikan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang wilayah dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkunga
3. Nama Pemohon

   Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan, baik itu permohonan ganti nama, perubahan akta kelahiran, atau permohonan lainnya. Nama pemohon akan tercantum dalam dokumen permohonan dan putusan pengadilan jika permohonan dikabulkan.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Permohonan Penilaian Dokumen Lingkungan Yang DInilai Oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Barat

   Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Untuk Memulai Dan Melakukan Kegiatan Usaha, Pelaku Usaha Wajib Memenuhi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Yang Meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan....