Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu, Belopa

Telepon:	(0471) 3314006
Faksimile:	(0471) 3314007
Email:	setda@luwukab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Partisan, S.H.
Jabatan:	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
Alamat:	Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu, Belopa
Telepon:	04713314006
Faksimile:	-
Email:	setda@luwukab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Statistik yang dihasilkan dari penyelenggaraan kegiatan penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Luwu merupakan salah satu produk statistik sektoral di Kabupaten Luwu. Dalam rangka melakukan inventarisasi sekaligus menyelenggarakan statistik sektoral di lingkungan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dilakukan kegiatan penghitungan rekapitulasi produk hukum yang dihasilkan. Produk hukum yang dicatat meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Proses rekapitulasi ini akan menghasilkan statistik sektoral yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah sekaligus membangun database produk hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Kegiatan pengumpulan Kompilasi Data Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu ini tentunya dilakukan dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan statistik sektoral yang berkualitas.

Tujuan Kegiatan
"Tujuan Kegiatan Pembentukan Kompilasi Data Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu antara lain: 1. Menyediakan informasi statistik produk hukum daerah Kabupaten Luwu yang akurat 2. Memudahkan pengguna informasi untuk mendapatkan gambaran umum jumlah produk hukum di Kabupaten Luwu 3. Melaksanakan tugas dan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tupoksinya"

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Review Website JDIH

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Rancangan Keputusan Bupati

   Rancangan produk hukum daerah yang memerlukan harmonisasi antara OPD Pengusul dengan OPD Pengampu
2. Peraturan Daerah

   Produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kekuatan yang mengikat di wilayah yurisdiksi yang bersangkutan
3. Rancangan Peraturan Daerah

   Rancangan produk hukum yang berasal dari Bupati atau DPRD yang disertai dengan Naskah Akademik
4. Rancangan Peraturan Bupati

   Racangan produk hukum daerah yang berasal dari OPD Pengusul yang akan dibahas bersama Bupati dan/atau DPRD
5. Keputusan Bupati

   Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final
6. Peraturan Bupati

   Produk hukum daerah yang ditetapkan oleh seorang Bupati atau seorang Walikota berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Keputusan Bupati yang diterbitkan selama tahun berjalan

   Jumlah Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final
2. Jumlah Peraturan Bupati yang diterbitkan selama tahun berjalan

   Jumlah Produk hukum daerah yang ditetapkan oleh seorang Bupati atau seorang Walikota berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
3. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima oleh Bagian Hukum selama tahun berjalan

   Jumlah Rancangan produk hukum yang berasal dari Bupati atau DPRD yang disertai dengan Naskah Akademik
4. Jumlah Rancangan Keputusan Bupati yang diterima oleh Bagian Hukum selama tahun berjalan

   Jumlah Rancangan produk hukum daerah yang memerlukan harmonisasi antara OPD Pengusul dengan OPD Pengampu
5. Jumlah Rancangan Peraturan Bupati yang diterima oleh Bagian Hukum selama tahun berjalan

   Jumlah Racangan produk hukum daerah yang berasal dari OPD Pengusul yang akan dibahas bersama Bupati dan/atau DPRD
6. Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan selama tahun berjalan

   Jumlah Produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kekuatan yang mengikat di wilayah yurisdiksi yang bersangkutan