Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pendapatan Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Raya Soreang No.17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bapenda@bandungkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Drs. H. Akhmad Djohara, M.Si

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Agus Dhani Khoerudin, S.Sos., M.Si
Jabatan:	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan
Alamat:	KP. Blok Desa RT. 002 RW. 006, Kelurahan Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kab. Bandung, Jawa Barat
Telepon:	082128371432
Faksimile:	-
Email:	agusdhanikhoerudin@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan dari Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan: “Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dan memperbaiki Penerimaan Pendapatan Daerah adalah dengan melaksanakan Penagihan Pajak pada Pajak Daerah. Direktorat Jenderal Pajak telah mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan tindakan Penagihan Pajak, antara lain pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, pelaksanaan penyitaan, serta pelaksanaan lelang yang bertujuan untuk menjual barang milik wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Menurut Undang-Undang Pajak Tahun 2000 Pasal 1 Angka 9 (2000:2-12) menyatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan. Penagihan Pajak merupakan cara yang tepat untuk mencapai target Penerimaan Pajak yang maksimal. Apabila kekurangan Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka Penagihan Pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya Pencapaian Penerimaan Pajak. Pelaksanaan Penagihan Pajak ini dilakukan oleh pengelola pajak di daerah yaitu BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) dengan menggunakan jurusita pajak sebagai ujung tombaknya. Jurusita Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup departemen keuangan, yang diangkat oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan diberi wewenang untuk melaksanakan tindakan penagihan aktif sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini juga berlaku sama pada Penagihan Pajak Daerah karna Undang-Undang pelaksanaan Penagihan Pajak berlaku baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah. Dari penjelasan tersebut, keefektifan dari pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah juga sangat penting untuk diketahui karena keefektifan dari pelaksanaan Penagihan Pajak juga akan mempengaruhi Penerimaan Pajak. Semakin efektif Pelaksanaan Penagihan Pajak, maka hal itu juga pasti akan meningkatkan Penerimaan Pajak.

Tujuan Kegiatan
- Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah untuk kategori piutang yang masih dapat ditagih sesuai ketentuan perundang-undangan. - Memberikan gambaran yang memadai mengenai posisi piutang pajak daerah yang berasal dari tunggakan Wajib Pajak. - Menyusun strategi penanganan piutang pajak daerah dengan cara klasifikasi piutang berdasarkan analisis data dari database Wajib Pajak. - Melakukan penghapusan piutang pajak daerah untuk kategori piutang yang kadaluarsa dan tidak dapat ditagih sesuai ketentuan perundang-undangan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi, Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.