Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Pembangunan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-24.0000.034
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraBadan Riset dan Inovasi Nasional
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340
| Telepon: | +62811-1933-3639 |
| Faksimile: | - |
| Email: | ppid@brin.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi |
| Eselon 2: | Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Yudi Widayanto |
| Jabatan: | Koordinator Pelaksana Fungsi Penelitian Indikator dan Pengukuran Riset, Teknologi, dan Inovasi |
| Alamat: | Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340 |
| Telepon: | 081318233312 |
| Faksimile: | - |
| Email: | yudi007@brin.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang Kegiatana. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional 4. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah b. Gambaran Umum Suatu negara atau suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota) disebut berdaya saing jika dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaku usaha untuk berkembang dan berkompetisi pada kancah perekonomian global serta di sisi lain memungkinkan peningkatan standar hidup masyarakat secara umum. Daya saing tergantung pada produktivitas jangka panjang, yang dalam hal ini, negara atau daerah memberdayakan sumber daya manusia, modal, dan sumber daya alamnya. Daya saing mengandung makna seberapa produktifnya industri di suatu daerah berkompetisi dalam industri sejenis. Daerah berkompetisi dalam hal menawarkan lingkungan yang lebih produktif untuk dunia usaha. Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara atau daerah dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasikan dengan masalah produktivitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Porter dalam Abdullah (2002) menyatakan bahwa peningkatan produktivitas ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi. Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing dilihat dari beberapa indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif serta keunggulan absolut. Tarigan (2005, 75) menyatakan bahwa keunggulan komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Lebih lanjut Tarigan (2005, 75) mengungkapkan bahwa istilah comparative advantage (keunggulan komparatif) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1917. Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara saling berdagang dan masing-masing negara mengonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan yang komparatif, kedua negara tersebut akan diuntungkan. Ternyata, ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional melainkan juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional. Keunggulan kompetitif adalah suatu kelebihan yang membuatnya lebih unggul daripada kompetitor lainnya. Setiap negara atau daerah dapat menciptakan dan mengembangkan keunggulan tersebut. Keunggulan kompetitif ini menjadi ukuran daya saing apabila suatu daerah memiliki kemampuan memasarkan produknya di luar daerah atau luar negeri. Maka dari itu, menurut Tarigan (2005, 75), seorang perencana wilayah harus memiliki kemampuan menganalisis potensi ekonomi di wilayahnya. Dalam hal ini, kemampuan pemerintah daerah dalam melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi makin penting. Sektor yang memiliki keunggulan merupakan prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang. c. Urgensi Penyusunan IDSD merupakan upaya untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana keadaan daya saing suatu daerah dari sisi institusi, infrastruktur, adopsi TIK, kestabilan ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, serta kapabilitas inovasi. Tersusunnya IDSD 2025 dapat membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan prioritas program pembangunan daerah sesuai dengan karakter dan permasalahan daya saing daerahnya sehingga lebih terukur dan tepat sasaran. Keberadaan IDSD juga akan memudahkan pemerintah pusat, pelaku bisnis, akademisi, dan stakeholder lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang lebih terarah dan terpadu di tingkat nasional maupun daerah. Hal penting lainnya dari penyusunan IDSD 2025 ini adalah karena sejalan dengan lima dari delapan misi, dan program aksi Presiden Prabowo Subianto yang dikenal dengan sebutan Astacita. Lima misi tersebut adalah: (1)Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (2)Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; (3)Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (4)Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (5)Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Tujuan Kegiatan
Kegiatan penyusunan IDSD 2025 memiliki tujuan sebagai berikut: 1. menggambarkan kondisi daya saing daerah berdasarkan rujukan daya saing global; 2. memberikan rujukan dalam penyusunan rumusan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan litbangjirap, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan iptek di daerah; 3. memberikan gambaran mengenai kelebihan (untuk pembelajaran) dan kelemahan (untuk agenda perbaikan/fasilitasi) daerah berdasarkan skor indikator daya saing, 4. mengukur faktor-faktor yang mendorong produktivitas pembentuk daya saing suatu daerah
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-02-01 s.d. 2024-05-31
Desain
2024-02-01 s.d. 2024-05-31
Pengumpulan Data
2024-06-03 s.d. 2024-08-31
Pengolahan Data
2024-09-01 s.d. 2024-10-31
Analisis
2024-11-01 s.d. 2025-12-31
Diseminasi Hasil
2025-01-02 s.d. 2025-02-28
Evaluasi
2025-01-02 s.d. 2025-02-28
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Kejahatan Terorganisir | [K01209] Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba); [K00985] Korupsi | Aktivitas kriminal yang dilakukan oleh kelompok dengan struktur yang terorganisir dan berkelanjutan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal, melibatkan berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia, senjata ilegal, mafia, narkotika, dan korupsi. | 2023 |
| Tingkat Pembunuhan (Rate) | [K00734]Kasus Kejahatan Pembunuhan, [K01407]Pembunuhan | Jumlah kasus pembunuhan yang disengaja dalam suatu wilayah, merujuk pada kematian akibat tindakan kriminal dengan niat menyebabkan kematian atau cedera serius. | 2023 |
| Penangkapan Terduga Teroris | [K02199] Teroris | Jumlah orang yang ditangkap karena dugaan terlibat terorisme. | 2023 |
| Keandalan Layanan Kepolisian | [K00806]Kejahatan yang Diselesaikan | Tingkat efektivitas kepolisian dalam menangani kejahatan, diukur dari persentase penyelesaian kasus (Crime Clearance). | 2023 |
| Modal Sosial | Modal Sosial | Jaringan hubungan sosial, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan individu dan komunitas bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, mendorong partisipasi sosial dan toleransi | 2023 |
| Transparansi Anggaran | [K00103] Anggaran, Transparansi Anggaran | Opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah, mencerminkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara | 2023 |
| Kebebasan Pers | Kebebasan Pers | Tingkat kebebasan dan keamanan jurnalis serta media dalam menjalankan tugas jurnalistik tanpa ancaman, intimidasi, atau pembatasan | 2023 |
| Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna | 2023 |
| Kinerja Instansi Pemerintah | [K02020] Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) | Kemampuan suatu instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik | 2023 |
| Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | [K01860] Reformasi Birokrasi, [K00614] Instansi Pemerintah, [K02239] Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, [K01576] Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | Proses penataan ulang birokrasi pemerintah mencakup organisasi, peraturan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur. | 2023 |
| Upaya Pencegahan Korupsi | [K00985] Korupsi, [K01660] Perilaku Anti Korupsi | Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. | 2023 |
| Kejahatan Terhadap Hak Atas Kepemilikan | [K00805] Kejahatan Yang Dilaporkan, [K00977] Korban Kejahatan | Pelanggaran hukum yang merugikan hak milik individu atau kelompok, mencakup tindakan ilegal seperti pembakaran, pencurian, penadahan, curanmor, dan perusakan | 2023 |
| Kualitas Administrasi Pertanahan | Kualitas Administrasi Pertanahan | Tingkat transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pelayanan publik pertanahan berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Kementerian ATR/BPN. | 2023 |
| Tingkat Pengelolaan Lingkungan | Kualitas Lingkungan Hidup | Ukuran kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah, mencakup keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam | 2023 |
| Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Aksesibilitas Jalan | [K00656] Jalan, [K00659] Jalan Nasional, [K00660] Jalan Negara, [K00658] Jalan Kabupaten [K00661] Jalan Provinsi | Ukuran yang harus dicapai dalam penyelenggaraan layanan publik untuk memastikan Aksesibilitas Jalan yang baik, mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan di Indonesia | 2023 |
| Kualitas Infrastruktur Jalan | [K00656] Jalan, [K00659] Jalan Nasional, [K00660] Jalan Negara, [K00658] Jalan Kabupaten [K00661] Jalan Provinsi | Ukuran kondisi fisik, fungsionalitas, dan keberlanjutan infrastruktur jalan yang tersedia | 2023 |
| Layanan Infrastruktur Kereta Api | [K00884] Kereta Api, [K02047] Stasiun Kereta Api, [K00665] Jalur Kereta Api, [K00122] Angkutan Kereta Api | Ukuran ketersediaan stasiun kereta api di suatu wilayah berdasarkan kelasnya | 2023 |
| Layanan Infrastruktur Bandar Udara | [K00602] Infrastruktur, [K00212] Bandara atau Bandar Udara | Ukuran ketersediaan bandara di suatu wilayah berdasarkan kelas dan cakupan layanannya. | 2023 |
| Layanan Infrastruktur Pelabuhan | [K00602] Infrastruktur, [K01321] Pelabuhan | Ukuran ketersediaan pelabuhan di suatu wilayah berdasarkan kelas dan cakupan layanannya | 2023 |
| Rasio Elektrifikasi | [K00427] Elektrifikasi, Rasio Elektrifikasi | Ukuran tingkat akses masyarakat terhadap layanan listrik di suatu wilayah. Angka rasio elektrifikasi yang tinggi menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang memiliki akses listrik | 2023 |
| Susut Energi Listrik | Susut Energi Listrik | Ukuran kehilangan energi yang terjadi selama proses transmisi dan distribusi dari pembangkit listrik ke konsumen | 2023 |
| Akses Air Minum Layak | [K00039] Akses Air Minum Layak | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang memenuhi kriteria aman, memadai, dan mudah diakses | 2023 |
| Tingkat Kehilangan Air | Tingkat Kehilangan Air | Tingkat kehilangan air dalam sistem penyediaan air minum, baik secara teknis maupun non-teknis, untuk memantau efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan sistem | 2023 |
| Pengguna Telepon Seluler | [K02137] Telepon Genggam/Telepon Seluler | Aktivitas penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki atau menggunakan telepon seluler dengan fungsi minimal SMS hingga internet dan fotografi | 2023 |
| Jangkauan Jaringan 4G | [K00681] Jaringan 4G | Area geografis di mana sinyal jaringan 4G tersedia, dapat diakses oleh perangkat seluler untuk layanan internet cepat, dipengaruhi oleh infrastruktur menara seluler dan kondisi geografis. | 2023 |
| Pelanggan Internet Fixedbroadband | [K01751] Pita lebar (Broadband) | Individu atau rumah tangga yang menggunakan layanan internet tetap (fixed) dengan koneksi broadband seperti kabel fiber optik atau ADSL untuk akses internet cepat dan stabil. | 2023 |
| Persentase Pengguna Internet | [K01554] Pengguna Internet | Persentase penduduk yang menggunakan internet untuk komunikasi, bisnis, pendidikan, dan layanan digital lainnya | 2023 |
| Inflasi | [K00599] Inflasi | Kenaikan harga barang dan jasa selama setahun. Inflasi ideal berbentuk seperti huruf "U" dalam grafik, di mana nilai di tengah lebih stabil dan optimal. | 2023 |
| Kapabilitas Fiskal Daerah | Fiskal Daerah | Kemampuan suatu daerah membiayai kebutuhannya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimilikinya, setelah memperhitungkan kewajiban tertentu. | 2023 |
| Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi | [K01710] Pertumbuhan Ekonomi | Kondisi di mana pertumbuhan ekonomi suatu daerah berlangsung secara konsisten tanpa fluktuasi tajam, menciptakan lingkungan kondusif untuk investasi dan kesejahteraan masyarakat | 2023 |
| Indeks Ketahanan Pangan | [K00914] Ketahanan Pangan | Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan sesuai dengan agama, keyakinan, serta budaya masyarakat. | 2023 |
| Nilai Investasi | [K00622] Investasi Awal | Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berupa kegiatan penanaman modal dengan harapan memperoleh keuntungan | 2023 |
| Angka Harapan Hidup | [K00822] Kelangsungan Hidup | Jumlah tahun yang diharapkan seseorang dapat hidup sejak lahir dengan kondisi kesehatan optimal | 2023 |
| Rata-rata Tahun Sekolah | [K00094] Anak Sekolah. [K00115] Angka Partisipasi Sekolah (APS),[K01289] Partisipasi Sekolah | Jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk memperoleh pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. | 2023 |
| Keterampilan Lulusan | [K01510]Pengangguran; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan | Tingkat keterampilan penduduk dengan pendidikan menengah dan tinggi yang dibutuhkan oleh sektor bisnis. | 2023 |
| Keterampilan Digital | Keterampilan Digital | Tingkat keterampilan digital penduduk, seperti keterampilan komputer, pengkodean dasar, dan literasi digital. | 2023 |
| Kemudahan Menemukan Pekerja Terampil | [K00117] Angkatan Kerja, [K00237] Bekerja | Kemudahan sektor bisnis menemukan tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tertentu | 2023 |
| Angka Harapan Sekolah | [K01289] Partisipasi Sekolah | Jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak usia sekolah, berdasarkan pola partisipasi pendidikan saat ini. | 2023 |
| Berpikir Kritis dalam Mengajar | [K00481] Guru | Tingkat pengajaran yang mendorong siswa menggunakan keterampilan berpikir kritis. | 2023 |
| Rasio Murid-Guru Pendidikan Dasar | [K00481] Guru; [K02026] Siswa | Jumlah rata-rata murid yang diajar oleh satu guru | 2023 |
| Tingkat Dominasi Pasar | Usaha Kecil Menengah; Industri Besar dan Sedang | Sejauh mana suatu perusahaan menguasai pasar dibandingkan pesaingnya. | 2023 |
| Persaingan Sektor Jasa | Usaha Kecil Menengah; Industri Besar dan Sedang | Kompetisi antara penyedia layanan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan melalui peningkatan kualitas, inovasi, efisiensi, dan diferensiasi layanan | 2023 |
| Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif | [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja) | Kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja. | 2023 |
| Upah Pekerja | [K02253] Upah | Kompensasi yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, biasanya dalam bentuk uang dan dibayarkan secara berkala. | 2023 |
| Mobilitas Pekerja Antar Provinsi | [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja) | Perpindahan tenaga kerja dari satu provinsi ke provinsi lain untuk tujuan bekerja. | 2023 |
| Mobilitas Pekerja Dalam Provinsi | [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja) | Perpindahan tenaga kerja dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah provinsi yang sama, baik dalam bentuk perubahan lokasi kerja maupun jenis pekerjaan | 2023 |
| Kesetaraan Upah Perempuan dan Laki-laki | [K02253] Upah | Prinsip bahwa pekerja perempuan dan laki-laki yang melakukan pekerjaan dengan nilai yang sama harus menerima upah yang setara tanpa diskriminasi berbasis gender. | 2023 |
| Kredit swasta terhadap PDRB Harga Berlaku | [K01776] Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) | Kredit yang diberikan perorangan (WNI) dan lembaga/badan/perusahaan (non-bank) yang tunduk pada hukum Indonesia dibagi PDRB Total | 2023 |
| Nilai Akad Kredit Usaha Rakyat (Rupiah) | [K00997] Kredit Usaha Rakyat (KUR) | Permodalan untuk pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, disalurkan kepada pelaku UMKM perorangan atau kelompok usaha dalam koperasi. | 2023 |
| Pembiayaan Lembaga Ventura kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Start-up | [K00851] UMKM | Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura seperti penyertaan modal, pembelian obligasi konversi, atau pembiayaan surat utang untuk usaha rintisan/pengembangan | 2023 |
| Premi Asuransi Jiwa dan Non-Jiwa | [K01776] premi asuransi | Sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi sebagai bagian dari perjanjian asuransi jiwa dan non-jiwa. | 2023 |
| Rasio Kredit Bermasalah Terhadap Total Pembiayaan | [K01234] Nonperforming Loans | Persentase nilai kredit bermasalah (non-performing loans / NPL) dibagi total pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan | 2023 |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 | [K01776] Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, dihitung menggunakan harga tahun 2010 sebagai dasar. | 2023 |
| Persentase Nilai Impor terhadap PDRB Harga Berlaku | [K01776] Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | Proporsi nilai barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri dibandingkan dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah pada harga pasar saat itu (harga berlaku), dalam satu periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%) | 2023 |
| Pertumbuhan Nomor Induk Berusaha (NIB) | [K00633] Izin usaha | peningkatan jumlah penerbitan NIB dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang mencerminkan pertambahan jumlah pelaku usaha yang secara resmi terdaftar melalui sistem perizinan berusaha | 2023 |
| Jumlah Bank | [K01635] Perbankan | Jumlah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. | 2023 |
| Kinerja Pelayanan Publik | [K00614] Instansi Pemerintah, [K00862] Kepatuhan Pelayanan Publik | Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif. | 2023 |
| Keanekaragaman Tenaga Kerja | [K02159] Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja) | Penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi seperti bekerja, sementara tidak bekerja, atau pengangguran | 2023 |
| Pengembangan Klaster | [K00752] Kawasan Industri; [K00591] Industri | Jumlah klaster yang dapat dikembangkan dari industri yang ada dalam suatu wilayah | 2023 |
| Publikasi Ilmiah | [K01900] Riset | Publikasi yang dihasilkan oleh penulis berafiliasi dengan daerah atau riset yang dibiayai Pemerintah Daerah, dalam bentuk artikel, buku, atau prosiding. | 2023 |
| Aplikasi Kekayaan Intelektual | [K01172] Merek; [K01297] Paten | Proses pengajuan permohonan resmi oleh individu, kelompok, atau badan hukum kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas hasil karya atau ciptaan intelektual, agar memperoleh hak eksklusif dalam pemanfaatan dan penggunaannya | 2023 |
| Belanja Riset | [K01900] Riset; [K00252] Belanja Riset [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB) | Total belanja riset yang dikeluarkan oleh pelaku riset (perguruan tinggi, pemerintah daerah, swasta) untuk kegiatan riset di daerah bersangkuta | 2023 |
| Indeks Keunggulan Lembaga Riset | [K01084] Lembaga Pendidikan | Ukuran kapasitas, efektivitas, dan kinerja lembaga riset (swasta/publik) dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan | 2023 |
| Aplikasi Merek Dagang | [K01172] Merek; [K01297] Paten | Proses pengajuan permohonan resmi oleh individu atau badan hukum kepada lembaga yang berwenang untuk memperoleh hak eksklusif atas penggunaan suatu merek dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. | 2023 |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SELURUH_WILAYAH_INDONESIA
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Mail, Lainnya : Meminta langsung ke K/L sebagai produsen data, mengakses dari website K/L
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi, Lainnya : FGD dengan produsen data
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2025-03-13;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Tingkat transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pelayanan publik pertanahan berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Kementerian ATR/BPN
-
Tingkat kehilangan air dalam sistem penyediaan air minum, baik secara teknis maupun non-teknis. Indikator ini berfungsi untuk memantau efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan sistem penyediaan air minum.
-
Ukuran persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang memenuhi kriteria aman, memadai, dan mudah diakses
-
Persentase nilai kredit bermasalah (non-performing loans / NPL) dibagi total pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan.
-
Ukuran tingkat akses masyarakat terhadap layanan listrik di suatu wilayah. Angka rasio elektrifikasi yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang memiliki akses listrik.
-
Ukuran kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah, mencakup keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam
-
Area atau wilayah geografis di mana sinyal jaringan 4G (Generasi Keempat) tersedia, dapat diakses oleh perangkat seluler dan dapat digunakan untuk layanan internet cepat, dipengaruhi oleh infrastruktur menara seluler dan kondisi geografis
-
Ukuran ketersediaan pelabuhan di suatu wilayah berdasarkan kelas dan cakupan layanannya
-
Jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak usia sekolah, berdasarkan pola partisipasi pendidikan saat ini
-
Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan sesuai dengan agama, keyakinan, serta budaya masyarakat.
-
Ukuran ketersediaan stasiun kereta api di suatu wilayah berdasarkan kelasnya
-
Tingkat keterampilan penduduk dengan pendidikan menengah dan tinggi yang dibutuhkan oleh sektor bisnis
-
Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
-
Kemudahan sektor bisnis menemukan tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tertentu.
-
Kompetisi antara penyedia layanan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan melalui peningkatan kualitas, inovasi, efisiensi, dan diferensiasi layanan
-
Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, dihitung menggunakan harga tahun 2010 sebagai dasar
-
Ukuran kapasitas, efektivitas, dan kinerja lembaga riset (swasta/publik) dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.
-
peningkatan jumlah penerbitan NIB dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang mencerminkan pertambahan jumlah pelaku usaha yang secara resmi terdaftar melalui sistem perizinan berusaha
-
Sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi sebagai bagian dari perjanjian asuransi jiwa dan non-jiwa
-
Kondisi di mana pertumbuhan ekonomi suatu daerah berlangsung secara konsisten tanpa fluktuasi tajam, menciptakan lingkungan kondusif untuk investasi dan kesejahteraan masyarakat.
-
Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif.
-
Permodalan untuk pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, disalurkan kepada pelaku UMKM perorangan atau kelompok usaha dalam koperasi
-
rasio antara jumlah kredit yang diberikan oleh perorangan (WNI) dan lembaga/badan/perusahaan (non-bank) yang tunduk pada hukum Indonesia terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga berlaku.
-
Perpindahan tenaga kerja dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah provinsi yang sama, baik dalam bentuk perubahan lokasi kerja maupun jenis pekerjaan.
-
Kemampuan suatu daerah membiayai kebutuhannya sendiri melalui sumbersumber pendapatan yang dimilikinya, setelah memperhitungkan kewajiban tertentu.
-
Sejauh mana suatu perusahaan menguasai pasar dibandingkan pesaingnya
-
Aktivitas penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki atau menggunakan telepon seluler dengan fungsi minimal SMS hingga internet dan fotografi.
-
Proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang mencakup organisasi, peraturan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur
-
Jumlah klaster yang dapat dikembangkan dari industri yang ada dalam suatu wilayah
-
Proses pengajuan permohonan resmi oleh individu, kelompok, atau badan hukum kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas hasil karya atau ciptaan intelektual, agar memperoleh hak eksklusif dalam pemanfaatan dan penggunaannya
-
Pelanggaran hukum yang merugikan hak milik individu atau kelompok, baik dalam bentuk harta benda maupun aset pribadi, yang mencakup tindakan ilegal. Kejahatan yang dimaksud meliputi 8 jenis, yaitu: sengaja menimbulkan kebakaran/banjir (pembakaran), pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian....
-
Penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi seperti bekerja, sementara tidak bekerja, atau pengangguran
-
Jumlah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
-
SPM AJ adalah ukuran yang harus dicapai dalam penyelenggaraan layanan publik untuk memastikan Aksesibilitas Jalan yang baik, dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan di Indonesia
-
Kompensasi yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, biasanya dalam bentuk uang dan dibayarkan secara berkala
-
Kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja
-
Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura meliputi penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha, dan/atau pembiayaan
-
Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berupa kegiatan penanaman modal dengan harapan memperoleh keuntungan.
-
Perpindahan tenaga kerja dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah provinsi yang sama, baik dalam bentuk perubahan lokasi kerja maupun jenis pekerjaan
-
Persentase penduduk yang menggunakan internet untuk komunikasi, bisnis, pendidikan, dan layanan digital lainnya.
-
Tingkat keterampilan digital penduduk, seperti keterampilan komputer, pengkodean dasar, dan literasi digital.
-
Ukuran ketersediaan bandara di suatu wilayah berdasarkan kelas dan cakupan layanannya.
-
Proporsi nilai barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri dibandingkan dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah pada harga pasar saat itu (harga berlaku), dalam satu periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%)
-
Jumlah tahun yang diharapkan seseorang dapat hidup sejak lahir dengan kondisi kesehatan optimal.
-
Prinsip bahwa pekerja perempuan dan laki-laki yang melakukan pekerjaan dengan nilai yang sama harus menerima upah yang setara tanpa diskriminasi berbasis gender.
-
Ukuran kondisi fisik, fungsionalitas, dan keberlanjutan infrastruktur jalan yang tersedia
-
Individu atau rumah tangga yang menggunakan layanan internet tetap (fixed) dengan koneksi broadband seperti kabel fiber optik atau ADSL untuk akses internet cepat dan stabil.
-
Total belanja riset yang dikeluarkan oleh pelaku riset (perguruan tinggi, pemerintah daerah, swasta) untuk kegiatan riset di daerah bersangkutan
-
Tingkat pengajaran yang mendorong siswa menggunakan keterampilan berpikir kritis.
-
Jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk memperoleh pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi
-
Proses pengajuanpermohonan resmi olehindividu atau badan hukumkepada lembaga yangberwenang untukmemperoleh hak eksklusifatas penggunaan suatumerek dalam kegiatanperdagangan barang ataujasa
-
Ukuran kehilangan energi yang terjadi selama proses transmisi dan distribusi dari pembangkit listrik ke konsumen
-
Jumlah rata-rata murid yang diajar oleh satu guru
-
Publikasi yang dihasilkan oleh penulis yang berafiliasi dengan daerah yang bersangkutan atau kegiatan riset yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah. Publikasi Ilmiah ini dapat dalam bentuk artikel, buku, atau prosiding
-
Inflasi tahunan suatu daerah dalam persen, menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa selama setahun. Inflasi ideal berbentuk seperti huruf "U" dalam grafik, di mana nilai di tengah lebih stabil dan optimal
-
Opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah yang mencerminkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
-
Tingkat efektivitas kepolisian dalam menangani kejahatan, diukur dari persentase penyelesaian kasus (Crime Clearance)
-
Jumlah kasus pembunuhan yang disengaja dalam suatu wilayah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembunuhan disengaja merujuk pada kematian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal yang dilakukan dengan niat untuk menyebabkan kematian atau cedera serius pada seseorang
-
Kemampuan suatu instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik.
-
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna.
-
Tingkat kebebasan dan keamanan jurnalis serta media dalam menjalankan tugas jurnalistik tanpa ancaman, intimidasi, atau pembatasan.
-
Jumlah orang yang ditangkap karena dugaan terlibat terorisme.
-
Aktivitas kriminal yang dilakukan oleh kelompok dengan struktur yang terorganisir dan berkelanjutan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Kejahatan ini melibatkan berbagai bentuk aktivitas ilegal yang sering kali berskala besar dan terkoordinasi, termasuk perdagangan dan penyelundupan manusia, perdagangan....
-
Jaringan hubungan sosial, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan individu dan komunitas bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, mendorong partisipasi sosial dan toleransi.
Indikator Kegiatan
-
Angka yang menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk dapat tumbuh (berkembang) dan bersaing dengan daerah lain pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil daya saing daerah yang komprehensif dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.
-
Pilar stabilitas ekonomi makro mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola perekonomian dan merespon guncangan domestik maupun global. Stabilitas ekonomi makro merupakan kunci kepercayaan investor, menciptakan iklim usaha yang terprediksi dan mendorong peningkatan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi
-
Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatudaerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas,keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandangyang berbeda, serta sejauh mana kapasitas....
-
Ukuran pasar berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dengan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan keekonomian skala secara optimal. Luasnya cakupan pasar berperan dalam memperkokoh struktur industri, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan nilai tambah dalam perekonomian.
-
Pilar kesehatan mencerminkan tingkat kualitas sumber daya manusia, yang diukur berdasarkan harapan lama hidup bayi dalam kondisi sehat. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai modal utama dalam pembangunan nasional secara menyeluruh
-
Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah. Di satu sisi, semua daerah tentunya mengharapkan kedatangan investasi baru dan perusahaan yang inovatif ke wilayahnya. Di sisi lain, daerah....
-
Pilar keterampilan mencerminkan tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja di suatu wilayah.Keterampilan tenaga kerja menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing sektor bisnis, karena berperan dalam menyeimbangkan integrasi teknologi dengan investasi pada kualitas sumber daya manusia (Lawler....
-
Pilar adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengukur sejauh mana pemanfaatan TIK telah tersebar dan diimplementasikan di suatu daerah. TIK berkontribusi dalam menurunkan biaya transaksi,mempercepat arus informasi, serta mendorong efisiensi dan inovasi
-
Pilar infrastruktur menilai ketersediaan serta kualitas layanan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Keberadaan infrastruktur yang handal mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya akan memperkuat daya saing daerah
-
Sistem keuangan terdiri dari institusi, pasar infrastruktur, serta regulasi yang menjamin kelancaran aktivitas simpan pinjam (Gunadi et al., 2013). Sistemkeuangan berperan dalam mengintermediasi sumber keuangan, memfasilitasi arus keuangan melalui layanan pembayaran yang efisien dan memproteksi risiko keuangan
-
Pasar tenaga kerja yang efisien dan sistem pengupahan yang adil berperan penting dalam menyeimbangkan kepentingan dunia usaha dan tenaga kerja. Fleksibilitas pasar tenaga kerja memastikan keselarasan antara permintaan (demand) dan ketersediaan (supply) tenaga kerja. Pelaku usaha daninvestor mempertimbangkan....
-
Pilar pasar produk mencerminkan keterbukaan pasar dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara adil.Praktik monopoli, oligopoli, dan hambatan masuk pasar menyebabkan distorsi pasar yang berujung pada ketidakinefisienan ekonomi. Keterbukaan pasar tercermin dari....
-
Institusi yang kokoh menjadi faktor utama dalam mendorong produktivitas serta pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Institusi menetapkan aturan, baik yang bersifat tertulis (kebijakan) maupun tidak tertulis (norma perilaku), yang memengaruhi keputusan pelaku ekonomi agar dapat bertindak secara optimal