Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Provinsi Sumatera Barat

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Khatib Sulaiman No.5 Padang

Telepon:	0751-7051465
Faksimile:	0751-7051465
Email:	programsos.sumbar@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
Eselon 2:	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Drs. Suyanto
Jabatan:	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Alamat:	Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang
Telepon:	0751-7051465
Faksimile:	0751-7057284
Email:	dinsosprovsumbar@yahoo.co.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Barat yang dilaksanakan secara berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengalami ketidak berfungsian sosial agar kehidupan sosialnya dapat terpenuhi secara mandiri. Pembangunan yang terencana, terarah dan berkelanjutan dengan baik memerlukan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai yang diamanatkan dalam pasal 31 UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencnanan pembangunan nasional dan permendagri no. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Sebagai langkah optimalisasi, dinas sosial provinsi sumatera barat yang berwenang dalam penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial di sumatera barat memerlukan data dan informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang disusun kedalam sebuah buku data PPKS dan PSKS yang memuat kondisi-kondisi populasi PPKS dan PSKS di Sumatera Barat. Buku data PPKS dan PSKS ini merupakan bentuk implementasi dari peraturan menteri sosial RI No.08 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, peraturan menteri sosial RI No.5 tahun 2019 dan perubahannya No.11 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri sosial nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial serta Instruksi Gubernur No.06 Tahun 2018 tentang updating data PPKS dan PSKS

Tujuan Kegiatan
1. Memberikan informasi tentang pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Sumatera Barat. 2. Memberikan informasi kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Dinas Sosial 3. Memberikan informasi tentang Penyandang Disabilitas berdasarkan jenis, Orang Terlantar dan Kemiskinan Ekstrim

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Tidak dilakukan pemeriksaan

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Penyandang Disabilitas Terlantar

   Orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama, memiliki hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari yang berada didalam panti
2. Korban Bencana Alam dan Sosial

   Orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana baik bencana alam maupun bencana sosial seperti kerusakan atau kerugian harta benda, penderitaan atau kehilangan jiwa, dan konflik sosial.
3. Lanjut Usia Terlantar

   Sesorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas baik pria maupun wanita yang masih aktif beraktifitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untu mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya yang berada didalam panti
4. Kemiskinan ekstrim

   Kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial
5. Anak Terlantar

   Seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga (permensos No. 8 tahun 2012) serta tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat....
6. Orang Terlantar atau Pekerja Migran Bermasalah Sosial

   Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat bekerja/negara tempat bekerja sehingga mengalami fungsi....
7. Survei Kepuasan Masyarakat

   Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik
8. Kabupaten/Kota

   Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Indikator Kegiatan

1. Persentase penduduk miskin ekstrim

   Kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial
2. Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

   Seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan terlantar secara psikis dan sosial (Permensos No. 8 tahun2012) serta tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/ atau masyarakat yang mengurus dan berada di dalam panti
3. Jumlah Orang Terlantar/Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang dipulangkan ke daerah asal

   Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat bekerja/negara tempat bekerja sehingga mengalami fungsi....
4. Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)

   Penyandang Disabilitas Terlantar adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka lama (Permensos No.8 Tahun 2012) dan tidak ada perseorangan, keluarga dan masyarakat yang mengurus yang berada di dalam panti
5. Nilai kepuasan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

   Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik
6. Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Provinsi

   Korban bencana alam dan bencana sosial dengan jumlah 51-100 orang, dampak bencana lebih dari 1 Kabupaten/Kota serta adanya surat penetapan bencana alam dan sosial dari Kepala Daerah
7. Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

   Seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai 18(delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/ keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga (Permensos No. 8 Tahun 2012) serta tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/ atau masyarakat....