Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Pajak Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.3507.019

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Raden Panji No.158 Kepanjen

Telepon:	(0341)3904898
Faksimile:	(0341) 3904763
Email:	bapenda@malangkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Heryani Ayu Kartika Sari, S.E, M.S.E
Jabatan:	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang
Alamat:	Jl Panji No 158 Kepanjen
Telepon:	03413904898
Faksimile:	(0341)3904763
Email:	bapenda@malangkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kabupaten Malang merupakan Kabupaten terluas kedua dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur, yaitu seluas 3.534,86 km2 atau sama dengan 353.486 ha, dan terdiri dari 33 Kecamatan. Hal ini menjadikan Kabupaten Malang kaya akan potensi yang mendukung penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang merupakan unsur penunjang pemerintahan bidang keuangan di wilayah Kabupaten Malang, khususnya pengelolaan pajak daerah dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar Rp. 1.035.841.915.836,84 dan target Pajak Daerah sebesar Rp.484.666.164.778,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatam asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 2022). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2023, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, sesuai PMK RI No. 48 Tahun 2021, sebagai keperluan administrasi pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang perlu melakukan Pendataan Pajak Daerah guna memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data Pajak Daerah di Wilayah Kabupaten Malang.  Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah sehingga perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu dengan meninjau kembali terhadap objek pajak yang belum dibayar sesuai dengan Perda, dan melakukan pendataan terhadap objek pajak yang belum terpungut serta progress pengembangan pelayanan pajak daerah secara digitalisasi. Tren yang positif ini harus terus dipertahankan secara aktif oleh seluruh stakeholder terkait sehingga meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Malang. 

Tujuan Kegiatan
Kegiatan Pendataan Pajak Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Kabupaten Malang

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 35
Pengumpul data/enumerator: 297

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

   Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
2. Pajak Penerangan Jalan

   Pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yg dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)

   Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

   Pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
5. Pajak Air Tanah

   Pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah
6. Pajak Hiburan

   Pajak atas penyelenggaraan hiburan
7. Pajak Hotel

   Pajak atas pelayanan yang disediakan hotel
8. Pajak Restoran

   Pajak atas pelayanan yg disediakan oleh restoran
9. Pajak Parkir

   Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yg disediakan berkaitan pokok usaha maupun yg disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi yg memungut bayaran
10. Pajak Reklame

    Pajak atas penyelenggaraan reklame

Indikator Kegiatan

1. Pajak Daerah

   Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.