Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
"Kompilasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Luwu "

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Sosial Kabupaten Luwu

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Andi Djemma, Komp. Perkantoran/SKPD Kab. Luwu, Belopa

Telepon:	085298182048
Faksimile:	-
Email:	dinsos2018@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Hj. Hasliana, S.Pt. MM

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Irwan Ridwan, ST
Jabatan:	Kabid Penanganan Fakir Miskin
Alamat:	Jl. Pahlawan, Kelurahan Tampumia Radda
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	Dinsos2018@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Indonesia seperti banyak negara berkembang lainnya, menghadapi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang cukup signifikan. Banyak program sosial diluncurkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Namun, masalah utama dalam pelaksanaan program program tersebut adalah ketidakakuratan data penerima manfaat, yang sering kali tidak tepat sasaran. Sebelum DTKS lahir, banyak kementerian dan lembaga pemerintah yang memiliki data penerima manfaat program kesejahteraan sendiri-sendiri. Data tersebut sering kali tidak sinkron antara satu instansi dengan instansi lain. Ketidaksesuaian data ini menyebabkan tumpang tindih program bantuan, dimana ada warga yang menerima bantuan lebih dari satu kali atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali, meskipun memenuhi syarat. Selain itu, banyak data yang tidak diperbarui secara berkala, sehingga data yang dimiliki menjadi tidak valid dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Sebagai respons terhadap masalah ini, lahirlah kebutuhan untuk menciptakan sistem data yang terintegrasi, akurat, dan terkini guna mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan dan program kesejahteraan sosial lainnya. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan sistem data yang memuat informasi terkait individu dan keluarga miskin dan rentan di Indonesia. DTKS ini dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan menjadi acuan dalam penyaluran berbagai jenis bantuan sosial. Lahirnya DTKS juga didorong oleh kebijakan pemerintah yang berupaya meningkatkan tata kelola bantuan sosial melalui regulasi yang lebih jelas dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS ditetapkan sebagai dasar bagi semua program perlindungan sosial yang ada di Indonesia. Dalam Permensos ini, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk terus memperbarui dan memverifikasi data penerima manfaat secara berkala untuk memastikan data yang ada selalu relevan dan akurat. Tujuan utama dari pembentukan DTKS adalah untuk menyatukan data kemiskinan dan kerentanan sosial secara nasional sehingga berbagai program bantuan sosial dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Dengan adanya DTKS, diharapkan pemerintah mampu memonitor dan mengevaluasi program-program kesejahteraan sosial dengan lebih efektif, mengurangi ketidakakuratan dalam penentuan penerima bantuan, dan menciptakan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Selain itu, DTKS juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan dan ketimpangan sosial, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih tepat guna dan berkelanjutan. Proses pembentukan DTKS dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan hingga pemerintah pusat. Pendataan awal dilakukan dengan melibatkan secara bersama-sama antara perangkat Desa/Kelurahan dengan masyarakat di wilayah masing-masing untuk memutuskan melalui musyawarah terkait calon penerima bantuan yang di usul maupun penerima bantuan aktif yang akan di verifikasi, dimana seluruh data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi di tingkat pusat oleh Kementerian Sosial. Proses verifikasi ini meliputi pengecekan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sudah terdata, serta pembaruan data bagi mereka yang kondisi sosial ekonominya sudah berubah. Dengan lahirnya DTKS, diharapkan program program kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan berkelanjutan, serta benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Khusus Wilayah Kabupaten Luwu, jumlah DTKS 246.084 Jiwa yang terdiri dari 80.248 Keluarga. Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan berjumlah 17.615 Keluarga, Program Sembako 31.947 Keluarga, Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) 186.744 Jiwa.

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang mampu terhadap risiko sosial ekonomi.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 3
Pengumpul data/enumerator: 22

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. "Status Pemadanan Dukcapil "

   Proses mencocokkan dan memverifikasi data individu dengan database kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
2. Nama Orang

   Panggilan lengkap seseorang sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP).
3. "Alamat Tempat Tinggal "

   Alamat lengkap tempat tinggal sekarang yang mencakup nama jalan, nomor rumah, lingkungan, dan keterangan lainnya seperti kode pos
4. Jenis bansos yang diterima

   "Berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang 1 Bulan membutuhkan dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan "
5. Nomor Induk Kependudukan

   Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang tercantum di beberapa dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan sumber lainnya. NIK terdiri dari 16 digit angka yang mengandung informasi.
6. SK Penetapan/Pemberhentian DTKS

   Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial terkait kepesertaan DTKS
7. Nomor Kartu Keluarga

   Nomor identitas unik yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK)

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Penerima Bantuan Program DTKS

   Banyaknya rumah tangga / keluarga penerima bantuan kesejahteraan sosial