Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3303.041

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB PP PA Kabupaten Purbalingga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. S. Parman No.35 Purbalingga 53316

Telepon:	(0281) 891264
Faksimile:	-
Email:	bkbpp@purbalinggakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	BRIANDA ASTRODIAZ,S.STP.,M.SI
Jabatan:	KEPALA BIDANG PPPA
Alamat:	Jalan S. Parman nomor 25 kelurahan bancar
Telepon:	(0281) 891264
Faksimile:	-
Email:	dinsosdaldukkbp3a@purbalinggakab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Telah Mengamanatkan Kepada Seluruh Menteri/kepala Lembaga Nonkementerian, Gubernur Dan Bupati/walikota Seluruh Indonesia Untuk Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (pug) Dalam Pembangunan. Pengarusutamaan Gender Adalah Proses Untuk Menjamin Perempuan Dan Laki-laki Mempunyai Akses Dan Kontrol Terhadap Sumber Daya, Memperoleh Manfaat Pembangunan Dan Pengambilan Keputusan Yang Sama Di Semua Tahapan Proses Pembangunan Dan Seluruh Program Serta Kebijakan Pemerintah. Selain Itu Kementerian Dalam Negeri Telah Mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Salah Satu Substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Tersebut Adalah Mendorong Tersusunnya Kelembagaan Pug Di Daerah, Perencanaan Responsif Gender Dalam Dokumen Rpjpd, Rpjmd, Rkpd, Renstra Skpd Dan Renja Skpd, Serta Tersusunnya Anggaran Responsif Gender (arg) Dalam Rka-skpd. Pelaksanaan Pug Juga Diperkuat Dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan, Pelaksanaan, Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah. Di Lingkup Kabupaten Purbalingga, Pelaksanaan Pug Diatur Dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender. Dalam Rangka Evaluasi Implementasi Pug Di Kabupaten Purbalingga Diperlukan Adanya Kegiatan Kompilasi Produk Administrasi (kompromin) Untuk Menghasilkan Data Dan Indikator Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Melalui Kompromin Ini, Diharapkan Dapat Tercipta Pemahaman Yang Komprehensif Tentang Kondisi Aktual Perempuan Dan Anak-anak Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Sehingga Tersedia Basis Informasi Untuk Perencanaan Strategis.

Tujuan Kegiatan
A) Merumuskan Data Dan Indikator Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. B) Mengukur Dampak Program Dan Kebijakan Terdahulu. C) Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas. D) Menyediakan Basis Informasi Untuk Perencanaan Strategis.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

   Lembaga milik pemerintah atau Masyarakat yang melakukan upaya peningkatan Kualitas Keluarga baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan
2. Lembaga Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus

   Lembaga yang menyediakan perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan dukungan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus
3. Perangkat Daerah yang Sudah Menerapkan PUG (Pengarusutamaan Gender)

   Perangkat daerah yang sudah menyusun GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement).
4. Women Crisis Center

   Lembaga yang memberikan perlindungan, dukungan, dan pelayanan terpadu bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.
5. Desa/ kelurahan layak anak

   Pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
6. Rumah Perlindungan Trauma Center

   Suatu unit yang memberikan pelayanan perlindungan awal dan pemulihan psikososial serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh korban tindak kekerasan yang dilaksanakan secara terpadu dan komperhensif
7. Satgas Perlindungan TKI Bermasalah

   Segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
8. Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Anak

   Laporan yang diajukan ke PPT Harapan untuk mengadukan kasus kekerasan terhadap anak
9. Keterlibatan Perempuan di Parlemen/ Lembaga Politik

   Perempuan yang menjadi anggota DPRD II
10. Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditindaklanjuti

    Laporan pengaduan kasus kekerasan yang ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang
11. Keterlibatan Perempuan di Lembaga Pemerintah

    Perempuan yang bekerja sebagai ASN
12. Keterlibatan Perempuan di Lembaga Swasta

    Perempuan yang bekerja di perusahaan
13. Lembaga Pemenuhan Hak Anak

    Lembaga yang memberikan penyediaan layanan terkait pemenuhan hak anak
14. Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa

    Laporan yang diajukan ke PPT Harapan untuk mengadukan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa
15. Tenaga Psikolog

    Profesi yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menangani kasus-kasus gangguan mental, termasuk mendiagnosis dan melakukan berbagai macam intervensi sebagai bentuk penanganannya
16. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

    Unit yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak
17. Tenaga Rehabilitasi Sosial

    Individu yang memiliki kualifikasi dan keahlian khusus dalam bidang rehabilitasi sosial.
18. Pusat Krisis Terpadu

    Salah satu lembaga pelayanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
19. Perangkat Daerah yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)

    Perangkat daerah yang melakukan analisis terhadap anggaran dengan fokus responsivitas gender.
20. Jenis Bidang Pemberdayaan Perempuan

    Pengelompokkan bidang pemberdayaan perempuan yang terdiri dari bidang hukum, politik dan sosial
21. Predikat Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA)

    Konversi dari nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)
22. Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan yang ditindaklanjuti

    Laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak yang telah ditindaklanjuti.
23. Pemberdayaan Perempuan

    Upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri
24. UPT Dinas Sosial

    Unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan umum.
25. Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa yang ditindaklanjuti

    Laporan pengaduan kasus kekerasan yang ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang
26. Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan

    Laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak yang diajukan ke PPT Harapan

Indikator Kegiatan

1. Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif

   Perbandingan jumlah korban kekerasan yang tertangani dengan jumlah korban kekerasan yang terlapor
2. Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)

   Jumlah lembaga yang memberikan penyediaan layanan terkait pemenuhan hak anak
3. Jumlah Pusat Krisis Terpadu (PKT)

   Jumlah lembaga pelayanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa yang ditindaklanjuti

   Jumlah perempuan korban kekerasan yang aduannya ditindaklanjuti
5. Jumlah Tenaga Rohaniawan

   Jumlah individu yang memiliki peran dalam memberikan bimbingan spiritual, konseling, dan dukungan keagamaan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perhatian dalam aspek spiritual atau mental.
6. Jumlah Tenaga Rehabilitasi Sosial

   Jumlah tenaga yang bertugas melakukan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat
7. Jumlah desa/kelurahan layak anak

   Jumlah desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan. Desa/kelurahan....
8. Total Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan

   Jumlah Pengaduan kasus kekerasan terhadap anak dan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan
9. Jumlah Lembaga Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus

   Jumlah lembaga yang menyediakan perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan dukungan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus
10. Jumlah Tenaga Konselor/Psikolog

    Jumlah tenaga profesi yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menangani kasus-kasus gangguan mental, termasuk mendiagnosis dan melakukan berbagai macam intervensi sebagai bentuk penanganannya
11. Jumlah Keterlibatan Perempuan di Lembaga Swasta

    Jumlah perempuan yang bekerja di perusahaan
12. Jumlah Aparat Penegak Hukum

    Jumlah Aparat penegak hukum yang berada pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kabupaten Purbalingga
13. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus

    Jumlah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
14. Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Anak

    Jumlah kasus kekersan terhadap anak yang dilaporkan ke PPT Harapan
15. Jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)

    Jumlah unit yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak
16. Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)

    Perbandingan jumlah OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG) dengan jumlah total OPD
17. Jumlah Perangkat Daerah yang Sudah Menerapkan PUG (Pengarusutamaan Gender)

    Jumlah perangkat daerah yang sudah menyusun GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement)
18. Jumlah Women Crisis Center (WCC)

    Jumlah lembaga yang memberikan perlindungan, dukungan, dan pelayanan terpadu bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.
19. Jumlah Pemberdayaan Perempuan

    Jumlah perempuan yang memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri
20. Jumlah UPT Dinas Sosial

    Jumlah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan umum.
21. Jumlah Keterlibatan Perempuan di Parlemen/ Lembaga Politik

    Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD II
22. Jumlah Tenaga Reintegrasi

    Jumlah tenaga yang membantu Pekerja Migran Indonesia yang mengalami masalah untuk bersatu kembali dengan keluarga atau pengganti keluarga.
23. Jumlah Satgas Perlindungan TKI Bermasalah

    Jumlah satuan tugas yang melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
24. Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditindaklanjuti

    Jumlah anak korban kekerasan yang aduannya ditindaklanjuti
25. Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa

    Jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor ke PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Harapan
26. Jumlah Keterlibatan Perempuan di Lembaga Pemerintah

    Jumlah perempuan yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)
27. Total Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan yang ditindaklanjuti

    Jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditindaklanjuti
28. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

    Jumlah lembaga milik pemerintah atau Masyarakat yang melakukan upaya peningkatan Kualitas Keluarga baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan
29. Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif

    Perbandingan jumlah korban kekerasan yang tertangani dengan jumlah korban kekerasan yang terlapor
30. Jumlah Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)

    Jumlah unit yang memberikan pelayanan perlindungan awal dan pemulihan psikososial serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh korban tindak kekerasan yang dilaksanakan secara terpadu dan komperhensif
31. Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)

    Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu Kabupaten/Kota telah memenuhi hak dan perlindungan anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan
32. Cakupan desa/kelurahan layak anak

    Perbandingan jumlah desa/kelurahan layak anak dengan jumlah desa/kelurahan