Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Hukum Yang Dipublikasikan Oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal

Telepon:	(0294) 381251 - 381232
Faksimile:	(0294) 381062
Email:	bag.hukum@kendalkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
Alamat:	Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal
Telepon:	381251
Faksimile:	(0294) 381062
Email:	Bag.hukum@kendalkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Bagian Hukum Dipimpin Oleh Seorang Kepala Bagian Yang Mempunyai Tugas Pokok : Melaksanakan Sebagian Tugas Asisten Pemerintahan Dalam Merumuskan Kebijakan, Mengoordinasikan, Membina, Dan Mengendalikan Kegiatan Di Bidang Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Dan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. Bagian Hukum Membawahi Subbagian Yang Terdiri Dari : 1. Subbagian Perundang-undangan. 2. Subbagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 3. Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum. Untuk Menyelenggarakan Tugas Pokok Tersebut Di Atas Sesuai Dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal, Bagian Hukum Mempunyai Fungsi : Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Serta Dokumentasi Dan Informasi Hukum; Pengoordinasian Dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Dan Dokumentasi Dan Informasi Hukum; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Dan Dokumentasi Dan Informasi Hukum; Dan Pengelolaan Kesekretariatan Bagian. Untuk Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Sebagaimana Tersebut Di Atas, Kepala Bagian Hukum Mempunyai Tugas : Merumuskan Konsep Kebijakan Bupati Di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Dan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Sebagai Bahan Arahan Operasional; Merumuskan Program Kegiatan Bagian Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; Mengoordinasikan Urusan Rumah Tangga Daerah Di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Serta Dokumentasi Dan Informasi Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Sebagai Bahan Arahan Operasional ; Mengarahkan Tugas Bawahan Dengan Memberikan Petunjuk Dan Bimbingan Baik Lisan Maupun Tertulis Guna Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas; Melaksanakan Koordinasi Dengan Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Dan Instansi Terkait Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Untuk Mendapatkan Masukan, Informasi Serta Untuk Mengevaluasi Permasalahan Agar Diperoleh Hasil Kerja Yang Optimal; Mempelajari Dan Mengkaji Pweraturan Perundang-undangan Di Bidang Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Serta Dokumentasi Dan Informasi Hukum Serta Regulasi Sektoral Terkait Lainnya Guna Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas; Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Perundang-undangan, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dan Dokumentasi Dan Informasi Hukum; Melaksanakan Koordinasi Dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Instansi Terkait Lainnya Dalam Rangka Persiapan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Menyiapkan Materi Dan Mengikuti Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Melaksanakan Pembinaan Teknis Dan Administratif Di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Serta Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sebagai Bahan Arahan Operasional Sesuai Kebijakan Yang Ditetapkan Bupati; Meneliti Rancangan Peraturan Perundang-undangan Yang Akan Diajukan Kepada Bupati Untuk Ditandatangani; Mengarahkan Dan Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan Operaional Di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Serta Dokumentasi Dan Informasi Hukum Agar Sesuai Dengan Kalender Program; Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bagian Dengan Cara Mengukur Pencapaian Program Kerja Yang Telah Disusun Untuk Bahan Laporan Kepada Atasan Dan Kebijakan Tindak Lanjut; Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Dan Menilai Prestasi Kerja Pelaksanaan Tugas Bawahan Secara Berkala Melalui Sistem Penilaian Yang Tersedia; Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Kepada Atasan Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan; Menyampaikan Saran Dan Pertimbangan Kepada Atasan Baik Lisan Maupun Tertulis Melalui Kajian Dan Ketentuan Yang Berlaku Sebagai Bahan Masukan Guna Kelancaran Pelaksanaan Tugas; Dan Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Sesuai Dengan Perintah Atasan. Selain Tugas Pokok Diatas, Bagian Hukum Menghasilkan Kegiatan Statistik Berupa Mengumpulkan Data Produk Hukum Daerah Yang Diterbitkan Oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Tujuan Kegiatan
Menghasilkan Kegiatan Statistik Berupa Mengumpulkan Data Produk Hukum Daerah Yang Diterbitkan Oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Peraturan Bupati

   Peraturan Bupati
2. Peraturan Daerah

   Peraturan Daerah
3. Keputusan Bupati

   Keputusan Bupati

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Peraturan Daerah

   Peraturan Daerah
2. Jumlah Peraturan Bupati

   Peraturan Bupati
3. JUMLAH KEPUTUSAN BUPATI

   KEPUTUSAN BUPATI