Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Satu Data Indonesia (SDI) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Prof. M. Yamin, SH Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	diskominfo@bengkuluutarakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Widodo Miharjo, S.KM
Jabatan:	Kepala Bidang Persandian dan Statistik
Alamat:	Jalan Prof. M. Yamin, SH Kecamatan Kota Arga Makmur
Telepon:	082178301406
Faksimile:	-
Email:	diskominfo@bengkuluutarakab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara No. 21 Tahun 2021 mengamanatkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Utara sebagai salah satu Produsen Data melakukan kompilasi data sesuai dengan daftar kebutuhan data yang diminta.

Tujuan Kegiatan
1. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan. 2. Mendorong keterbukaan dan transparansi data. 3. Mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

   Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

   Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
3. Sertifikat

   Sertifikat diartikan sebagai tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.
4. LPPL Radio

   Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang....
5. Penyiaran Radio

   Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
6. Surat Kabar

   Surat Kabar / Koran adalah lembaran-lembaran kertas bertuliskan kabar (berita) dan sebagainya, terbagi dalam kolom-kolom (biasanya 8-9 kolom) yang terbit setiap hari atau secara periodik. Surat Kabar lokal adalah surat kabar yang jangkauan atau cakupan distribusinya ke terbatas pada satu kota atau provinsi
7. Website

   Situs Web / Website adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan
8. Jaringan Komunikasi

   Jaringan Komunikasi LPPL Radio Kharisma Ratu Samban
9. Penyiaran TV

   Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

   Surat Kabar / Koran adalah lembaran-lembaran kertas bertuliskan kabar (berita) dan sebagainya, terbagi dalam kolom-kolom (biasanya 8-9 kolom) yang terbit setiap hari atau secara periodik. Surat Kabar lokal adalah surat kabar yang jangkauan atau cakupan distribusinya ke terbatas pada satu kota atau provinsi
2. Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

   Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah
3. Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal

   Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
4. Jumlah Jaringan Komunikasi

   Jumlah Jaringan Komunikasi LPPL Radio Kharisma Ratu Samban
5. Indeks SPBE

   Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
6. Proporsi Penggunaan Website Pemerintah

   Situs Web / Website adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan
7. Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

   Sertifikat diartikan sebagai tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.
8. Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah

   Situs Web / Website adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan
9. Cakupan Layanan Komunikasi Radio Lokal / Pemda

   Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang....