Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Pendataan Lengkap Wilayah Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Pencacahan Lengkap

Sektor Kegiatan
Perwilayahan dan Perkotaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto

Telepon:	(0281)636005
Faksimile:	(0281)635332
Email:	dalbang.banyumas@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	ENDAH SULISTYAWATI, S.Sos
Jabatan:	Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat:	Jl. Kabupaten Nomor 1, Purwokerto
Telepon:	0281636004
Faksimile:	635332(0281)
Email:	setda@banyumaskab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Kecamatan berperan sebagai perangkat daerah yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang ada di wilayah administrasi di tingkat kecamatan. Selain itu, mengingat pentingnya kegiatan pendataan lengkap wilayah administrasi di Kabupaten Banyumas juga didasari kebutuhan akan data akurat untuk mendukung berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Data administrasi yang tertib, mutakhir, dan lengkap merupakan fondasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Data tersebut juga akan dipakai sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan, penataan dan penegasan batas wilayah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta peningkatan akuntabilitas pemerintah.

Tujuan Kegiatan
Melakukan pendataan jumlah kecamatan, kelurahan, dan desa

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Ibu Kota Kecamatan

   Ibu kota kecamatan adalah tempat kedudukan pusat pemerintahan di wilayah kecamatan. Secara administrasi, ibu kota kecamatan biasanya menjadi lokasi kantor camat, sebagai pusat koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan di dalam kecamatan tersebut.
2. Kelurahan

   Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Desa

   Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan....

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Kelurahan

   Banyaknya daerah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang lurah.
2. Nama Ibu Kota Kecamatan

   Indikator ini menyediakan data nama Ibu Kota Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan....
3. Jumlah Desa

   Banyaknya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan....