Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Inspektorat Kota Blitar

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Imam Bonjol No. 19, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

Telepon:	0342802499
Faksimile:	0342805271
Email:	inspektorat@blitarkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	TONNY HERMAWANTO ST.MT
Jabatan:	SEKRETARIS
Alamat:	Jl. Kenari No. 26 Kota Blitar
Telepon:	081233396778
Faksimile:	-
Email:	tonnykn26@yahoo.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya atau memperkaya serta memperbanyak kekayaan pribadi. Tindakan korupsi yang terus dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab berlangsung tentu membuat situasi reformasi menjadi tidak baik serta mengganggu sendi-sendi demokrasi dan proses pembangunan. Terjadinya tindakan korupsi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atau memiliki kekuasaan dalam skala besar. Korupsi juga dapat dikatakan sebagai bentuk pencurian yangdapat merusak suatu negara karena korupsi sering kali terlihat dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat sehingga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dapat dijadikan parameter oleh pemerintah untuk mengawasi perkembangan kegiatan korupsi di lingkungan pemerintahannya. Dengan adanya IPAK dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi. Perhitungan IPAK dapat dilakukan secara langsung dan menyeluruh di berbagai tempat seperti tempat-tempat pelayanan publik, berupa pelayanan kependudukan di pusat maupun di pedesaan, pelayanan kesehatan di rumah sakit umum maupun puskesmas dan sebagainya. Hal ini mengingat bahwa tindakan korupsi dapat terjadi di berbagai tempat-tempat hingga pelayanan publik sekalipun. Berdasarkan hal tersebut diatas, Inspektorat Kota Blitar perlu melaksanakan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di lingkup pemerintahan Kota Blitar dengan tujuan agar Pelayanan Publik di Kota Blitar bersih dari korupsi berdasarkan persepsi pengguna layanan di Kota Blitar.

Tujuan Kegiatan
1. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik 3. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Praktik Imbalan Jasa

   Praktik imbalan jasa merujuk pada tindakan memberikan kompensasi atau hadiah kepada seseorang sebagai imbalan atas layanan, bantuan, atau dukungan yang telah diberikan
2. Diskriminasi oleh Petugas

   Diskriminasi oleh petugas merujuk pada perlakuan tidak adil atau tidak setara yang dilakukan oleh petugas atau pegawai terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atribut tertentu, seperti ras, jenis kelamin, usia, agama, status sosial, atau disabilitas
3. Integritas Petugas

   Integritas petugas merujuk pada kualitas dan karakter seorang petugas atau pegawai yang menunjukkan konsistensi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap etika serta standar profesional dalam menjalankan tugasnya
4. Kesesuaian Produk Layanan

   Kesesuaian produk layanan merujuk pada produk atau layanan yang diberikan memenuhi kebutuhan dan spesifikasi sesuai dengan standar pelayanan
5. Penyimpangan Prosedur

   Penyimpangan prosedur merujuk pada tindakan yang tidak sesuai atau menyimpang dari prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan
6. Diskriminasi atas Pengananan Pengaduan/Keluhan

   Diskriminasi oleh petugas merujuk pada perlakuan tidak adil atau tidak setara yang dilakukan oleh petugas atau pegawai terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atribut tertentu, seperti ras, jenis kelamin, usia, agama, status sosial, atau disabilitas
7. Praktik Percaloan

   Praktik percaloan merujuk pada tindakan pihak tertentu yang menawarkan jasa untuk membantu individu atau kelompok dalam memperoleh layanan, dokumen, atau akses tertentu dengan cara yang tidak resmi atau ilegal. Praktik ini biasanya melibatkan pengambilan keuntungan dari mereka yang membutuhkan bantuan,....
8. Persyaratan Pelayanan

   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.