Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Perencanaan Provinsi Sulawesi Barat

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jalan K.H Abd Malik Pattana Endeng Nomor 14, Rangas, Mamuju, 91511

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bappeda@sulbarprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Muh. Darwis Damir, SE., MM
Jabatan:	Sekretaris
Alamat:	Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju 91512
Telepon:	08114210101
Faksimile:	-
Email:	mdarwisdamir@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan informasi yang akurat, Bapperida Sulawesi Barat memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Data statistik menjadi fondasi utama dalam setiap tahapan perencanaan, mulai dari identifikasi permasalahan, perumusan kebijakan, hingga evaluasi dan monitoring hasil pembangunan. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih terdapat kesenjangan dalam ketersediaan, kelengkapan, dan kualitas data statistik sektoral antar perangkat daerah. Beberapa data belum terintegrasi secara optimal, serta belum sepenuhnya dimutakhirkan dan terdokumentasi sesuai dengan kebutuhan perencanaan yang dinamis. Hal ini berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan dan penyusunan program pembangunan di tingkat daerah. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Bapperida Sulawesi Barat berinisiatif melaksanakan kegiatan statistik yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengumpulan dan pengolahan data, serta mendorong integrasi data antar sektor melalui penyusunan metadata, sinkronisasi data dengan perangkat daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan kegiatan statistik ini, diharapkan Bapperida dapat menjadi pusat data pembangunan daerah yang handal dan menjadi rujukan utama dalam perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning). Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Sulawesi Barat yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat

Tujuan Kegiatan
1. Menghimpun, menata ulang, dan mengelompokkan dokumen dan data perencanaan yang ada di masing-masing bidang/subbidang di lingkungan Bapperida. 2. Membentuk basis data administrasi perencanaan yang terstruktur dan mudah diakses sebagai referensi utama dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan. 3. Mendukung kelancaran integrasi data sektoral dengan program prioritas pembangunan daerah dan pusat.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)

   Rangkaian kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan di dalam dokumen RKPD pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM).
2. Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lingkup infrastruktur dan kewilayahan

   Rencana kegiatan pembangunan daerah yang sudah diterjemahkan dalam bentuk alokasi anggaran resmi melalui dokumen APBD, untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran pada lingkup Bidang infrastruktur dan kewilayahan.
3. Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

   Rencana kegiatan pembangunan daerah yang sudah diterjemahkan dalam bentuk alokasi anggaran resmi melalui dokumen APBD, untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA).
4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

   Angka atau predikat yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, hasil evaluasi Kemenpan RB terhadap seberapa efektif, efisien, dan berorientasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan instansi tersebut.
5. Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

   Rangkaian kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan di dalam dokumen RKPD pada lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA).
6. Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup infrastruktur dan kewilayahan

   Rangkaian kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan di dalam dokumen RKPD pada lingkup Bidang infrastruktur dan kewilayahan.
7. Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)

   Rencana kegiatan pembangunan daerah yang sudah diterjemahkan dalam bentuk alokasi anggaran resmi melalui dokumen APBD, untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran pada lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM).
8. Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

   Rangkaian kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan di dalam dokumen RKPD
9. Program Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD)

   Rencana kegiatan pembangunan daerah yang sudah diterjemahkan dalam bentuk alokasi anggaran resmi melalui dokumen APBD, untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

    Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang berisi arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran. RKPD disusun oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) sebagai penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
11. Organisasi Perangkat Daerah

    Lembaga atau unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan sesuai bidangnya, guna mendukung tugas kepala daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
12. Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

    Rangkaian kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu lima tahun anggaran untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kegiatan

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di atas 60

   Banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di atas 60.
2. Persentase konsistensi program Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia

   Banyaknya program pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang termuat dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia yang dilaksanakan pada tahun berkenaan
3. Persentase konsistensi program Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lingkup infrastruktur dan kewilayahan

   Banyaknya program pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang termuat dalam DokumenAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lingkup infrastruktur dan kewilayahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan.
4. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

   Ketersediaan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Persentase Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang termuat ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

   Banyaknya program pada dokumen RPJMD yang termuat dalam Dokumen RKPD yang dilaksanakan pada tahun berkenaan.
6. Persentase konsistensi program Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

   Banyaknya program pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang termuat dalam DokumenAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dilaksanakan pada tahun berkenaan.
7. Persentase Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang termuat dalam Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD)

   Banyaknya program pada dokumenRKPD yang termuat dalam Dokumen APBD yang dilaksanakan pada tahun berkenaan.