Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penyusunan Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Lingkungan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
JL. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat

Telepon:	(021) 3519133
Faksimile:	(021) 3519133
Email:	statistik@kkp.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Direktorat Jenderal Kalutan dan Pengelolaan Ruang Laut
Eselon 2:	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Ketua Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil Terluar
Alamat:	Jalan Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
Telepon:	3522059
Faksimile:	3522059
Email:	humas.kkp@kkp.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dengan lebih dari 17.000 pulau, banyak di antaranya yang tersebar dan terisolasi, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, namun sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, akses terhadap layanan dasar, dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Kondisi keterisolasian di pulau-pulau kecil menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pembangunan. Di provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Gorontalo, aksesibilitas cenderung sulit akibat kondisi topografi yang dipisahkan oleh pegunungan, lembah, atau terdistribusi di pulau-pulau kecil. Hal ini menghambat mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta penyelenggaraan layanan dasar kepada masyarakat. Keterisolasian ini, sebagai dampak dari kondisi topografi yang sulit, merupakan penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Provinsi-provinsi dengan kemiskinan tinggi terletak di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan masih memiliki tingkat aksesibilitas yang sangat terbatas (Bappenas, 2018). Kegiatan Kompilasi Penyusunan Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK) dimaksudkan untuk menyediakan indikator dan analisis yang komprehensif mengenai keadaan pulau-pulau kecil di Indonesia. IPPK akan menyajikan berbagai dimensi pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan fokus pada indikator-indikator spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, sehingga intervensi pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pengelolaan sumber daya alam, ketahanan pangan, akses terhadap pendidikan, dan layanan kesehatan merupakan beberapa aspek yang akan menjadi perhatian utama dalam pengukuran indeks ini. IPPK berfungsi sebagai alat ukur untuk mengevaluasi capaian pembangunan di tingkat pulau, dan memberikan informasi yang diperlukan bagi pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah. IPPK akan membantu pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat, dalam memahami dinamika pembangunan yang terjadi serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Tujuan Kegiatan
IPPK nantinya akan dijadikan basis data atau informasi para pelaku pembangunan pulau-pulau kecil di tingkat pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten) , serta stakeholder terkait, agar dapat mengukur capaian program, intervensi, dan kebijakan serta dapat memilih intervensi yang tepat bagi pembangunan pulau-pulau kecil di berbagai wilayah. IPPK ini dapat juga digunakan untuk mengawal pembangunan kelautan dan perikanan sesuai sasaran/target RPJMN 2024 2029.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

   Informasi sarana dan prasarana sumber penerangan, jenis jalan di pulau kecil, personal dan pos keamanan, pos mercusuar, tempat tambatan perahu, sumber air bersih, pendidikan, kesehatan, perekonomian yang ada di pulau-pulau kecil terluar
2. Pelabuhan

   tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi....
3. Nama Pulau

   Identitas berupa sebutan bagi suatu pulau
4. Provinsi

   Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
5. Status penduduk

   Informasi bahwa pulau-pulau kecil terluar tersebut berpenduduk atau tidak berpenduduk
6. Jenis Topografi Wilayah

   Jenis wilayah berdasarkan keadaan muka bumi pada suatu kawasan atau daerah (topografi).
7. Bandar Udara

   kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan,....
8. Kabupaten/Kota

   Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.
9. Status kawasan

   keterangan pulau apakah termasuk dalam kawasan hutan atau area penggunaan lain atau kawasan hutan dan area penggunaan lain

Indikator Kegiatan

1. Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil

   Alat ukur untuk memastikan pembangunan di pulau-pulau kecil dilakukan secara holistik, adil, dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
2. Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar

   Agregasi pulau-pulau dengan luas luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya secara Nasional