Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pertanian dan Perikanan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Pertanian

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Raya Soreang KM. 17 Komplek Pemda Kabupaten Bandung

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	prog.distan@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Ir. Hj. Ina Dewi Kania, MP.

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Ir. H. Yayan Agustian, M.Si
Jabatan:	Sekretaris Dinas Pertanian
Alamat:	Jalan Raya Soreang KM 17 (Komplek Pemda Kab Bandung)
Telepon:	0811214990
Faksimile:	-
Email:	prog.distan@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan bagian integral dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, kapabel, dan berorientasi hasil. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berperan penting sebagai instrumen pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja perangkat daerah, termasuk Dinas Pertanian. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi SAKIP tersebut, diperlukan data yang valid dan terstruktur melalui kegiatan statistik berupa kompilasi data akuntabilitas kinerja, meliputi aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal. Data ini menjadi dasar dalam penilaian efektivitas dan efisiensi kinerja, serta perumusan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Tujuan Kegiatan
1. Menghimpun dan mengelola data pelaksanaan akuntabilitas kinerja secara sistematis. 2. Menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif yang diperlukan dalam evaluasi SAKIP. 3. Mendukung penyusunan dokumen evaluatif seperti LHE AKIP, LKIP, dan laporan kinerja lainnya. 4. Menyediakan dasar data untuk pengambilan kebijakan berbasis kinerja di lingkungan Dinas Pertanian. 5. Memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja di perangkat daerah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 5

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

   Proses penilaian yang dilakukan secara internal terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mencakup analisis, pemberian nilai, identifikasi masalah, dan rekomendasi perbaikan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja
2. Pengukuran Kinerja

   Dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja....
3. Pelaporan Kinerja

   Proses menyusun dan menyampaikan informasi mengenai pencapaian kinerja suatu organisasi, baik itu perusahaan, instansi pemerintah, atau unit kerja lainnya. Laporan ini berisi data, analisis, dan evaluasi terhadap hasil kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan
4. Perencanaan Kinerja

   Proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kierja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja....

Indikator Kegiatan

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

   Nilai AKIP adalah skor hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan penerapan sistem manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan Evaluasi internal. Nilai ini menggambarkan tingkat efektivitas....