Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Profil Gender dan Anak Kabupaten Purbalingga.

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3303.026

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB PP PA Kabupaten Purbalingga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. S. Parman No.35 Purbalingga 53316

Telepon:	(0281) 891264
Faksimile:	-
Email:	bkbpp@purbalinggakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	BRIANDA ASTRODIAZ,S.STP.,M.SI
Jabatan:	KEPALA BIDANG PPPA
Alamat:	Jalan s.Parman nomor 25 kelurahan bancar
Telepon:	0281891264
Faksimile:	-
Email:	dinsosdaldukkbp3a@purbalinggakab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan memerlukan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang responsif terhadap berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak dan gender. Perlindungan anak dan pengarusutamaan gender merupakan bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan, sehingga diperlukan data yang terstruktur dan sistematis guna memahami kondisi, permasalahan, serta kebutuhan mereka. Perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal tanpa mengalami diskriminasi maupun kekerasan. Seiring dengan meningkatnya jumlah anak serta kompleksitas permasalahan yang mereka hadapi, diperlukan Profil Anak Kabupaten Purbalingga sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kondisi anak dan memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai. Dengan data yang akurat, pemerintah serta pemangku kepentingan dapat merumuskan strategi dan intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak anak. Di sisi lain, kesetaraan gender menjadi aspek penting dalam pembangunan yang berkeadilan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang bertujuan untuk menjamin perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara dalam pembangunan. Sementara itu, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008, menekankan pentingnya integrasi hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan. Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Purbalingga menjadi langkah strategis dalam mendukung upaya perlindungan anak dan kesetaraan gender. Data yang tersusun akan menjadi dasar dalam perencanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan keseimbangan peran gender dalam masyarakat. Selain itu, transparansi dan aksesibilitas informasi dalam Profil Gender dan Anak akan memberikan peluang bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, serta akademisi, untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak serta mendorong kesetaraan gender di Kabupaten Purbalingga. Dengan demikian, Kompilasi Data Profil Gender dan Anak diharapkan dapat menjadi referensi utama dalam pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap hak-hak anak serta kesetaraan gender.

Tujuan Kegiatan
Memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak, yang mencakup aspek Struktur Penduduk, Kepemilikan Akta Kelahiran, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan serta Perlindungan Khusus. Pengukuran dan Evaluasi Kesetaraan Gender. Dukungan pada Pengambilan Keputusan. Perencanaan Pembangunan Responsif Gender. Memberikan informasi untuk masyarakat. Mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan. Mengukur dampak kebijakan dan program yang telah dilaksanakan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 6

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Persalinan

   Proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri)
2. Jenis Kasus Kekerasan yang Ditangani Tim Harapan

   Bentuk-bentuk kekerasan yang secara langsung ditangani oleh Tim Harapan, yaitu tim terpadu layanan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Ketua Rukun Tetangga (RT)

   Pemimpin pada satuan wilayah terkecil dalam struktur pemerintahan desa atau kelurahan yang terdiri dari sejumlah kepala keluarga dalam lingkungan tertentu.
4. Kategori Korban yang Ditangani Tim Harapan

   Klasifikasi usia korban dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Hakim di Pengadilan Negeri

   Pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan di tingkat pertama dalam sistem peradilan umum.
6. Tenaga Terlatih untuk Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

   Orang yang telah menjalani pelatihan khusus dalam memberikan dukungan, perlindungan, dan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
7. Perangkat Desa

   Unsur pemerintahan desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Perangkat desa terdiri dari berbagai jabatan, seperti sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun.
8. Anak Wajib KIA (Kartu Identitas Anak)

   Anak yang berusia kurang dari sama dengan 17 tahun dan belum menikah
9. Hakim di Pengadilan Agama

   Pejabat peradilan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di bidang hukum Islam di tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama.
10. Korban Penyalahgunaan Narkoba yang telah Direhabilitasi

    Orang yang sebelumnya menggunakan atau mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara tidak sah atau di luar ketentuan medis, dan telah menjalani program pemulihan (rehabilitasi) melalui layanan kesehatan, sosial, atau lembaga khusus, baik secara sukarela maupun berdasarkan putusan....
11. Jenis Disabilitas

    Ragam keterbatasan yang dialami oleh seseorang dalam melakukan aktivitas atau partisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat, yang dapat bersifat fisik, intelektual, mental, maupun sensorik, baik yang bersifat sementara maupun permanen.
12. Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban

    Keterkaitan atau relasi sosial antara pelaku dan korban dalam suatu kasus kekerasan.
13. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

    Wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum untuk duduk di lembaga legislatif tingkat daerah kabupaten
14. Kepengurusan Partai Politik

    Susunan struktur organisasi dalam suatu partai yang terdiri dari para kader atau anggota yang diberi mandat untuk menjalankan fungsi, kebijakan, serta operasional partai pada berbagai tingkatan.
15. Rentang Usia Korban Kekerasan

    Pembagian kategori umur korban yang mengalami tindak kekerasan, baik perempuan maupun anak, yang digunakan untuk memahami distribusi usia korban.
16. Pejabat Polisi di Wilayah Polres

    Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memegang jabatan struktural atau fungsional di lingkungan Kepolisian Resor (Polres), yaitu satuan kepolisian di tingkat kabupaten atau kota.
17. Ketua Rukun Warga (RW)

    Orang yang dipilih oleh warga untuk memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di tingkat Rukun Warga, yaitu satuan wilayah administratif di bawah desa atau kelurahan yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT).
18. Jaksa di Kejaksaan

    Pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang yang berlaku.
19. Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

    Tingkat atau jenjang kedudukan seorang PNS dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
20. Tenaga Kerja di Warung Makan

    Orang yang bekerja secara langsung dalam kegiatan operasional warung makan, baik sebagai pemilik usaha, juru masak, pelayan, kasir, pencuci peralatan, maupun tenaga lainnya yang terlibat dalam pelayanan makanan dan minuman kepada konsumen.
21. Kegiatan Utama Penduduk Umur 15 tahun ke Aatas

    Aktivitas utama yang dilakukan oleh individu berusia 15 tahun ke atas
22. Jenis Kelamin

    Penggolongan seseorang secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu.
23. Jenis Tenaga Terlatih untuk Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

    Pengelompokkan Tenaga Terlatih untuk Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
24. Kelompok umur penduduk

    Klasifikasi penduduk berdasarkan rentang umur tertentu
25. Pegawai di Kejaksaan

    Orang yang bekerja di bawah naungan Kejaksaan Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi kejaksaan, terutama dalam bidang penegakan hukum, pemeriksaan perkara, dan pelayanan masyarakat yang terkait dengan hukum pidana.
26. Kasus Kekerasan yang Ditangani Tim Harapan

    Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Tim Harapan, sebuah tim pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga.
27. Komisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

    Alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk membagi tugas dan wewenang anggota DPRD
28. Pramuwisata

    Profesi yang bertugas mendampingi wisatawan, memberikan informasi, dan bimbingan
29. Wakil Bupati

    Jabatan politik yang mendampingi bupati dalam pemerintahan kabupaten.
30. Koperasi Aktif

    Koperasi dengan beberapa kriteria seperti masih melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), masih menyetorkan laporan bulanan dan ada aktivitas ekonomi di dalamnya serta masih melaksanakan RAT 3 tahun berturut-turut.
31. Penduduk usia anak

    Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
32. Desa Wisata

    Suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat.
33. Pejabat di Pengadilan Negeri

    Orang yang menduduki jabatan struktural atau fungsional di lingkungan Pengadilan Negeri, baik sebagai unsur pimpinan, hakim, maupun staf pendukung teknis dan administratif, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan.
34. Pemilik Hotel

    Individu, kelompok, atau badan usaha yang memiliki kepemilikan sah atas sebuah hotel, baik dalam bentuk properti maupun operasional bisnis perhotelan.
35. Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan

    Persalinan yang ditolong oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
36. Wilayah

    Lingkungan daerah menurut letak geografis yang mengacu pada sistem pengkodean wilayah kerja statistik.
37. Kelompok Umur Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

    Distribusi usia para wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif daerah.
38. Ibu Nifas Mendapatkan Pelayanan sampai dengan KF3

    Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan paska persalinan 6 jam-48 jam (KF-1), 4 hari - 28 hari (KF2), 29 hari - 42 hari (KF3)
39. Pengelola Desa Wisata

    Individu, kelompok, atau lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengembangan, serta pengelolaan destinasi wisata berbasis desa untuk meningkatkan daya tarik wisata dan kesejahteraan masyarakat setempat.
40. Penduduk

    Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
41. Kepemilikan Akta Kelahiran

    Kepemilikan Data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Kunjungan Ibu Hamil

    Kunjungan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal
43. Penyerapan Tenaga Kerja UMKM

    Tenaga kerja yang dipekerjaan dan dimanfaatkan dalam operasional usaha UMKM
44. Calon Legislatif

    Orang yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pemilihan umum.
45. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

    Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, dengan kriteria jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang dan memiliki kekayaan paling banyak Rp 500.000.000
46. Anak Penyandang Disabilitas

    Anak yang mengalami keterbatasan fisik
47. Kepala Polisi Sektor (Kapolsek)

    Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memimpin Kepolisian Sektor (Polsek), yaitu satuan organisasi kepolisian di tingkat kecamatan.
48. Tenaga Kerja di Obyek Wisata

    Orang yang bekerja dan berperan langsung dalam operasional, pelayanan, pengelolaan, serta pengembangan sebuah destinasi wisata.
49. Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi

    Tenaga kerja yang dipekerjaan dan dimanfaatkan dalam operasional usaha koperasi
50. Kepala Polres/Polrestabes (Kepolisian)

    Perwira menengah atau perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memimpin pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah tingkat kabupaten/kota (Polres) atau kota besar (Polrestabes).
51. Penduduk yang Memiliki Hak Pilih

    Warga negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan umum (pemilu),
52. Usia Angkatan Kerja

    Klasifikasi penduduk berdasarkan usia angkatan kerja
53. Pengelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

    Anggota Pokdarwis yang bertugas mengelola kegiatan Pokdarwis. Pokdarwis merupakan organisasi masyarakat yang berperan dalam pengembangan dan pengelolaan potensi wisata suatu daerah.
54. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

    Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
55. Tempat Kejadian Kekerasan

    Lokasi atau lingkungan di mana tindakan kekerasan terhadap perempuan atau anak terjadi.
56. Kategori Pelaku Kasus yang Ditangani Tim Harapan

    Klasifikasi usia pelaku terhadap korban dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
57. Pelaku Kasus yang Ditangani Tim Harapan

    Orang yang bertanggung jawab melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak, yang kemudian kasusnya ditangani oleh Tim Harapan, tim layanan terpadu di Kabupaten Purbalingga yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
58. Anggota Kelompok Pengolah Hasil Perikanan

    Individu yang tergabung dalam suatu kelompok yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan dengan tujuan meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui berbagai teknik pengolahan.
59. Pimpinan Partai Politik

    Orang yang memegang jabatan tertinggi dalam struktur organisasi partai dan bertanggung jawab atas arah kebijakan, strategi, serta kepemimpinan partai tersebut.
60. Pemilik Warung Makan

    Individu atau badan usaha yang memiliki dan mengelola suatu usaha kuliner dalam bentuk warung makan, baik skala kecil maupun menengah, dengan tujuan menyediakan makanan dan minuman kepada pelanggan.
61. Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

    Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.
62. Rumah Sakit/Balai rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba

    Fasilitas layanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, yang menyediakan program perawatan dan pemulihan bagi individu yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
63. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

    Status yang menunjukkan bahwa seorang anak telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
64. Kasus Kematian Ibu

    Kejadian kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.
65. Kepala Desa

    Pemimpin tertinggi di tingkat desa dalam pemerintahan Indonesia, yang dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa (Pilkades)
66. Pejabat di Pengadilan Agama

    Orang yang menduduki jabatan struktural atau fungsional di lingkungan Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
67. Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditangani oleh Tim Harapan

    Anak-anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu perkara, dan mendapat pendampingan, perlindungan, serta penanganan dari Tim Harapan di Kabupaten Purbalingga.
68. Korban yang Ditangani Tim Harapan

    Individu, baik perempuan maupun anak, yang mengalami tindak kekerasan dalam berbagai bentuk dan mendapatkan layanan pendampingan, perlindungan, serta penanganan dari Tim Harapan—sebuah tim layanan terpadu di Kabupaten Purbalingga yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
69. Polisi di Polres

    Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di Kepolisian Resor (Polres), yaitu satuan kepolisian yang berada di tingkat kabupaten atau kota.
70. Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

    Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan....
71. Penduduk yang Gunakan Hak Pilih

    Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan secara aktif memberikan suaranya dalam pemilihan umum (pemilu).
72. Pejabat di Kejaksaan

    Orang yang menduduki jabatan struktural atau fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum.
73. Manager Koperasi

    Mereka yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional
74. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

    Wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
75. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

    Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
76. Koperasi Wanita/Perempuan

    Koperasi yang beranggotakan dan dikelola oleh para wanita.
77. Bupati

    Kepala daerah untuk wilayah kabupaten di Indonesia

Indikator Kegiatan

1. Rasio ketergantungan

   Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (dependency ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun)
2. Jumlah Ibu Nifas Mendapatkan Pelayanan sampai dengan KF3

   Jumlah ibu nifas yang mendapatkan pelayanan paska persalinan 6 jam-48 jam (KF-1), 4 hari - 28 hari (KF2), 29 hari - 42 hari (KF3)
3. Jumlah Pegawai di Kejaksaan

   Banyaknya orang yang bekerja di bawah naungan Kejaksaan Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi kejaksaan, terutama dalam bidang penegakan hukum, pemeriksaan perkara, dan pelayanan masyarakat yang terkait dengan hukum pidana.
4. Jumlah Anak Usia Wajib Belajar 9 Tahun (Usia 7-15 tahun)

   Jumlah anak yang berada dalam rentang usia yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan dasar selama sembilan tahun, yaitu enam tahun di sekolah dasar (SD) dan tiga tahun di sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat.
5. Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke atas

   Jumlah penduduk yang telah mencapai usia 10 tahun
6. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi

   Banyaknya tenaga kerja yang dipekerjaan dan dimanfaatkan dalam operasional usaha koperasi
7. Jumlah Bayi Baru Lahir

   Jumlah bayi yang baru mengalami proses kelahiran, berusia 0-28 hari.
8. Jumlah Pengelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

   Banyaknya anggota Pokdarwis yang bertugas mengelola kegiatan Pokdarwis. Pokdarwis merupakan organisasi masyarakat yang berperan dalam pengembangan dan pengelolaan potensi wisata suatu daerah.
9. Jumlah Perkiraan Penanganan Neonatal

   Banyaknya perkiraan penanganan fase neonatal dengan komplikasi di satu wilayah pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan dalam hal ini di wilayaj Kabupaten Purbalingga
10. Jumlah Rumah Sakit/Balai rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba

    Banyaknya fasilitas layanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, yang menyediakan program perawatan dan pemulihan bagi individu yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
11. Jumlah Pejabat di Pengadilan Negeri

    Banyaknya orang yang menduduki jabatan struktural atau fungsional di lingkungan Pengadilan Negeri, baik sebagai unsur pimpinan, hakim, maupun staf pendukung teknis dan administratif, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan.
12. Jumlah Pejabat di Pengadilan Agama

    Banyaknya orang yang menduduki jabatan struktural atau fungsional di lingkungan Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

    Jumlah bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah yakni kurang dari 2.500 gram
14. Jumlah Persalinan

    Jumlah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri)
15. Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB)

    Banyaknya upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota Keluarga lain dalam membina tumbuh kembang melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota Keluarga lainnya dengan anak balita.
16. Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR)

    Banyaknya wadah untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10-24 tahun.
17. Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkoba yang telah Direhabilitasi

    Banyaknya orang yang sebelumnya menggunakan atau mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara tidak sah atau di luar ketentuan medis, dan telah menjalani program pemulihan (rehabilitasi) melalui layanan kesehatan, sosial, atau lembaga khusus, baik secara sukarela maupun berdasarkan....
18. Jumlah Tenaga Kerja di Warung Makan

    Banyaknya orang yang bekerja secara langsung dalam kegiatan operasional warung makan, baik sebagai pemilik usaha, juru masak, pelayan, kasir, pencuci peralatan, maupun tenaga lainnya yang terlibat dalam pelayanan makanan dan minuman kepada konsumen.
19. Jumlah Anak Wajib Kartu Identitas Anak (KIA)

    Jumlah anak yang berusia kurang dari sama dengan 17 tahun dan belum menikah
20. Jumlah Kasus kematian neonatal

    Jumlah kematian bayi usia 0-28 hari dalam periode 1 (satu) tahun
21. Jumlah Penanganan Neonatal

    Banyaknya penanganan fase neonatal dengan komplikasi di satu wilayah pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan dalam hal ini di wilayaj Kabupaten Purbalingga
22. Jumlah Murid Taman Kanak-kanak (TK)

    Banyaknya anak usia pra-sekolah yang terdaftar dan bersekolah di tingkat Taman Kanak-kanak (TK)
23. Jumlah Kepala Keluarga

    Jumlah orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung berstatus sebagai penanggung jawab suatu keluarga, dimana keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terkait dan empunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya.
24. Jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

    Banyaknya usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, dengan kriteria jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang dan memiliki kekayaan paling banyak Rp 500.000.000
25. Jumlah Pengelola Desa Wisata

    Banyaknya individu, kelompok, atau lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengembangan, serta pengelolaan destinasi wisata berbasis desa untuk meningkatkan daya tarik wisata dan kesejahteraan masyarakat setempat.
26. Jumlah Taman Kanak-kanak (TK)

    Banyaknya jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau dibawahnya) dalam bentuk pendidikan formal
27. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

    Persentase jumlah bayi yang telah menerima seluruh jenis imunisasi dasar lengkap sesuai standar yang ditetapkan, dalam kurun waktu tertentu (biasanya dalam satu tahun), dibandingkan dengan jumlah seluruh bayi sasaran di suatu wilayah.
28. Jumlah Pemilik Hotel

    Banyaknya individu, kelompok, atau badan usaha yang memiliki kepemilikan sah atas sebuah hotel, baik dalam bentuk properti maupun operasional bisnis perhotelan.
29. Jumlah Bayi diberi Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif

    Jumlah bayi yang hanya diberikan Air Susu Ibu (ASI) tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih, sejak lahir hingga usia enam bulan.
30. Jumlah Pengurus Kelompok Tani

    Banyaknya orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola, mengkoordinasikan, dan memimpin suatu kelompok tani dalam upaya meningkatkan produktivitas, kesejahteraan anggota, serta pengelolaan sumber daya pertanian.
31. Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan

    Jumlah pencari kerja yang sudah diterima dan bekerja
32. Jumlah Anggota Kelompok Budidaya Ikan

    Banyaknya orang yang tergabung dalam suatu kelompok budidaya ikan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi, keterampilan, serta kesejahteraan ekonomi.
33. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu

    Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dalam tujuh hari terakhir sebelum pendataan telah melakukan pekerjaan, baik secara penuh waktu maupun paruh waktu, dengan tujuan memperoleh penghasilan atau membantu usaha keluarga.
34. Jumlah Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A

    Jumlah ibu nifas yang mendapatkan kapsul vitamin A untuk menanggulangi kekurangan vitamin A
35. Jumlah Pramuwisata

    Banyaknya profesi yang bertugas mendampingi wisatawan, memberikan informasi, dan bimbingan
36. Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR)

    Angka yang menggambarkan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan....
37. Jumlah Kelompok Tani

    Banyaknya kumpulan petani / peternak / pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
38. Jumlah Kunjungan Ibu Hamil

    Jumlah kunjungan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal
39. Jumlah Desa Wisata

    Banyaknya bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat.
40. Jumlah Koperasi Aktif

    Jumlah koperasi dengan beberapa kriteria seperti masih melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), masih menyetorkan laporan bulanan dan ada aktivitas ekonomi di dalamnya serta masih melaksanakan RAT 3 tahun berturut-turut.
41. Jumlah Ketua Rukun Warga (RW)

    Banyaknya orang yang dipilih oleh warga untuk memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di tingkat Rukun Warga, yaitu satuan wilayah administratif di bawah desa atau kelurahan yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT).
42. Jumlah Anggota Keluarga

    Banyaknya anggota dalam keluarga termasuk kepala keluarga
43. Jumlah RA/BA (Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal)

    Banyaknya jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal yang dikelola oleh Kementrian Agama
44. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM

    Banyaknya tenaga kerja yang dipekerjaan dan dimanfaatkan dalam operasional usaha UMKM
45. Jumlah Pemilik Warung Makan

    Banyaknya individu atau badan usaha yang memiliki dan mengelola suatu usaha kuliner dalam bentuk warung makan, baik skala kecil maupun menengah, dengan tujuan menyediakan makanan dan minuman kepada pelanggan.
46. Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditangani oleh Tim Harapan

    Banyaknya anak-anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu perkara, dan mendapat pendampingan, perlindungan, serta penanganan dari Tim Harapan di Kabupaten Purbalingga.
47. Jumlah Tenaga Kerja di Obyek Wisata

    Banyaknya orang yang bekerja dan berperan langsung dalam operasional, pelayanan, pengelolaan, serta pengembangan sebuah destinasi wisata.
48. Jumlah Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan

    Jumlah Persalinan yang ditolong oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
49. Jumlah Keluarga

    Banyaknya unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
50. Jumlah Koperasi Wanita/Perempuan

    Banyaknya koperasi yang beranggotakan dan dikelola oleh para wanita.