Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Jawa Tengah

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Menteri Supeno I/2 Semarang

Telepon:	(024) 8319140
Faksimile:	(024) 8319328
Email:	diskominfo@jatengprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah
Eselon 2:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	HITA YOGA PRATYAKSA, SE, M.Kom
Jabatan:	Kepala Bidang Statistik
Alamat:	Jl. Menteri Supeno I/2 Semarang
Telepon:	024-8319140
Faksimile:	024-8319328
Email:	ppid@jatengprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah Undang Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan penyelenggaraan negara maupun ditingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang Undang ini juga memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat luas, baik secara aktif maupun pasif. Landasan konstitusional dari Undang Undang KIP adalah UUD 1945 pasal 28 huruf F yang mengamanatkan bahwa : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Di lain pihak pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disadari tidak akan mencapai hasil yang optimal tanpa peran serta dan keterlibatan masyarakat.

Tujuan Kegiatan
a. Memberikan pemahaman tentang Undang Undang No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013. b. Maksud dan tujuan dilakukannya Edukasi dan Sosialisasi dan Advokasi Keterbukaan Informasi Berbasis Open Data adalah melakukan curah gagasan (brainstorming) data terbuka (open data) terkait konsepsi, landasan hukum, penggunaan aplikasi dan implementasi. c. Maksud dan tujuan dari kegiatan Seminar Hari Hak Untuk Tahu Memberikan pemahaman yang jelas dan konprehensif kepada seluruh peserta mengenai pemaknaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang selaras dengan tujuan pembentukannya, yakni menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi. d. PPID Award atau Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik adalah dimaksudkan untuk melakukan evaluasi, menilai dan menetapkan keterbukaan informasi Badan Publik dengan mengacu kepada standar pelayanan informasi publik. e. Bintek Penyelesaian Sengketa Informasi Aparatur Desa ditujukan untuk Badan Publik dan masyarakat Desa supaya badan public faham dan tahu betul alur penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. f. Sidang Ajudikasi Non Litigasi ditempat ditujukan untuk Penyelesaian Sengketa Informasi langsung ditempat, sesuai dengan asas Penyelesaian Sengketa Informasi cepat, mudah, murah dan sederhana.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Persentase Sengketa Informasi

   Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sengketa Informasi adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang- undangan.

Indikator Kegiatan

1. Persentase Sengketa Informasi

   Berdasarkan Pergub 56 Tahun 2019, sengketa informasi adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang- undangan