Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Lingkungan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Iskandar Muda No.45, RT.005/RW.003, Mekarsari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15129

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dislh@tangerangkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	WAWAN FAUZI, SE,S.Kom, MM

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	MOHAMMAD DADANG BASUKI, ST,M.Si
Jabatan:	Sekreataris Dinas Lingkungan Hidup
Alamat:	Jl. Iskandar Muda No.45 Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dislh.tangerangkota@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Interaksi dan aktivitas yang dilakukan manusia misalnya aktivitas ekonomi (produksi, konsumsi, transaksi) dan mobilitas (transportasi) seringkali berdampak negatif bagi kelestarian lingkungan yang ditandai dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan (udara, air, tanah, dan kebisingan) oleh zat-zat berbahaya berupa residu dah aktivitas manusia. Jika kondisi tersebut berlangsung lama, konsekuensinya akan menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berpotensi merusak kelestarian lingkungan sehingga akan membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup . Oleh karena itu, pengendalian terhadap terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup harus dilakukan melalui implementasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan yakni upaya sadardan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Caranya ialah melalui usaha perlindungan dan pengeloiaan lingkungan hidup yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang adalah organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Tangerang yang melaksanakan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah diantaranya yaitu menyelenggarakan upaya-upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya penyelesaian pengaduan, pengawasan penaatan perizinan, penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup, penyusunan kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian dampak lingkungan, inventarisasi pengendalian gasrumah kaca, serta kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.: Maka, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang melakukan pendefinisian, pengumpulan, dan pengolahan Metadata kegiatan statistik yang merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.data kompilasi produk administrasi penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah, swasta, dan atau masyarakat. Data-data ini diperlukan untuk mendukung rencana kerja dan mengevaluasi progres tingkat ketaatan dan kapasitas masyarakat dalam upaya bersama melindungi dan mengelola kelestarian lingkungan hidup

Tujuan Kegiatan
1.Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan tingkat daerah dan masyarakat terkait progres penyelesaian pengaduan, pengawasan penaatan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup 2.Memenuhi ketentuan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia Di Kota Tangerang.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi, Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 4
Pengumpul data/enumerator: 10

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Perusahaan yang dikenai sanksi ringan terkait kasus lingkungan hidup

   Perusahaan berizin yang melanggar regulasi lingkungan hidup dan telah dikenakan sanksi ringan berupa sanksi administrasi teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah
2. Perusahaan yang dikenai sanksi berat terkait kasus lingkungan hidup

   Perusahaan berizin yang melanggar regulasi lingkungan hidup dan telah dikenakan sanksi berat berupa sanksi administrasi paksaan pemerintah oleh Pemerintah Daerah
3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

   Inventarisasi emisi gas rumah kaca yang berhasil diturunkan dari sejumlah upaya atau aktivitas yang terinventarisasi mampu meminimalisasi produksi emisi gas rumah kaca oleh pemerintah dan masyarakat
4. Kasus lingkungan yang dilaporkan masyarakat ke pemda

   Pengaduan lingkungan yang disampaikan masyarakat secara lisan maupun tulisan kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
5. Usulan Amdal

   Permohonan uji kelayakan lingkungan hidup dari para pelaku usaha dan atau kegiatan kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup melalui mekanisme penilaian dokumen Amdal
6. Kasus lingkungan hidup yang ada

   Kasus lingkungan yang tercatat oleh Pemerintah Daerah meliputi permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (air, udara, kebisingan, tanah) sebagai akibat eksternalitas negatif dari aktivitas produksi usaha, dan kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan berdasarkan pengaduan....
7. Amdal yang diterbitkan

   Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai dasar rekomendasi kelayakan lingkungan hidup sebagai persyaratan penerbitan persetujuan lingkungan
8. Sekolah yang ikut program adiwiyata

   Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengikuti pembinaan pembetukan sekolah adiwiyata yaitu sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah serta mendapatkan penghargaan Adiwiyata dari Pemerin-tah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan....
9. Kasus lingkungan yang diselesaikan pemda

   Pengaduan lingkungan yang disampaikan masyarakat secara lisan maupun tulisan kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan yang telah....
10. Perusahaan industri/pabrik tidak memiliki pengolahan limbah

    Perusahaan industri/pabrik yang tidak memiliki sarana, prasarana, dan kemampuan mengolah limbah untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun dari sisa atau sampah dari suatu proses aktivitas manusia yang dapat menjadi bahan polutan bagi lingkungan
11. Perusahaan industri/pabrik memiliki pengolahan limbah

    Perusahaan industri/pabrik yang memiliki sarana, prasarana, dan kemampuan mengolah limbah untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun dari sisa atau sampah dari suatu proses aktivitas manusia yang dapat menjadi bahan polutan bagi lingkungan
12. Perusahaan yang seharusnya memiliki amdal (UKL-UPL)

    Permohonan pemeriksaan substansi UKL UPL / DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) dari para pelaku usaha dan atau kegiatan kepada Pemerintah Daerah yang sedang diperiksa pada tahun berjalan
13. Perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan hidup

    Perusahaan berizin yang melanggar regulasi lingkungan hidup dan telah dikenakan sanksi oleh Pemerintah Daerah berupa sanksi administrasi teguran tertulis dan sanksi administrasi paksaan pemerintah

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditangani

   Jumlah pengaduan lingkungan yang disampaikan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan terkait masalah pencemaran dan kerusakan....
2. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

   Perhitungan persentase emisi gas rumah kaca yang berhasil diturunkan dari sejumlah upaya atau aktivitas yang terinventarisasi mampu meminimalisasi produksi emisi gas rumah kaca oleh pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat
3. Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi

   Jumlah perusahaan berizin yang diawasi secara aktif dan pasif
4. Persentase usaha/kegiatan yang dikenakan sanksi administrasi

   Proporsi Jumlah usaha yang mendapat sanksi administrasi terhadap Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi
5. Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang taat izin lingkungan

   Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dan secara konsisten telah memenuhi dan melaksanakan kewajiban tersebut dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan
6. Persentase pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang ditangani

   Proporsi jumlah Pengaduan masyarakat yang ditangani terhadap Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi
7. Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi

   Jumlah pengaduan lingkungan yang disampaikan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup yang tercatat/terdaftar untuk ditangani
8. Persentase badan usaha dan /atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan

   Proporsi jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang taat izin lingkungan terhadap Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
9. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca total sektoral

   Jumlah penurunan emisi gas rumah kaca yang terinventarisasi dari berbagai sektor seperti energi, transportasi, industri, pendidikan, bangunan, pertanian, pengelolaan sampah/limbah, dan lain-lain
10. Emisi GRK total sektoral baseline

    jumlah emisi GRK terinventarisasi yang diproduksi oleh semua sektor ekonomi di Kota Tangerang pada waktu tertentu, yang dijadikan sebagai titik awal atau patokan untuk mengukur kemajuan dalam mengurangi emisi.
11. Jumlah usaha yang mendapat sanksi administrasi

    Jumlah perusahaan berizin yang melanggar regulasi lingkungan hidup dan telah dikenakan sanksi oleh Pemerintah Daerah berupa sanksi administrasi teguran tertulis dan sanksi administrasi paksaan pemerintah
12. Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi

    Jumlah usaha dan/atau kegiatan berizin yang wajib Amdal atau UKL UPL yang diawasi secara aktif dan pasif