Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Letnan Harun No. 1, Sukamulya, Kec. Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151 (Komplek Balekota)

Telepon:	0265322865
Faksimile:	0265330805
Email:	setda@tasikmalayakota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Drs. H. Asep Goparullah, M.Pd
Eselon 2:	Drs. Asep Maman Permana, M.Si

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Hj. Rina Nurlinawaty, S.H.,M.M
Jabatan:	Kepala Bagian Umum Setda Kota Tasikmalaya
Alamat:	Jalan Letnan Harun No. 1 Kota Tasikmalaya
Telepon:	02625322865
Faksimile:	0265330805
Email:	setda@tasikmalayakota.go.ig

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Sebagaimana Diamanatkan Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat: (1) Penyelenggara Pelayanan Publik Wajib Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Berkala Minimal 1 (satu) Kali Setahun. (2) Survei Dilakukan Untuk Memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Di Kota Tasikmalaya Berkewajiban Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) Untuk Memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tujuan Kegiatan
Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat Sebagai Pengguna Layanan Dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan Sasaran : 1. Mendorong Partisipasi Masyarakat Sebagai Pengguna Layanan Dalam Menilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan; 2. Mendorong Penyelenggaraan Pelayanan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik; 3. Mendorong Penyelenggara Pelayanan Menjadi Lebih Inovatif Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik; 4. Mengukur Kecenderungan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2025-01-01 s.d. 2025-02-28

Desain

2025-03-01 s.d. 2025-03-31

Pengumpulan Data

2025-04-01 s.d. 2025-08-31

Pengolahan Data

2025-09-01 s.d. 2025-10-31

Analisis

2025-11-01 s.d. 2025-12-06

Diseminasi Hasil

2025-12-09 s.d. 2025-12-23

Evaluasi

2025-12-24 s.d. 2025-12-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Jumlah Rukun Warga	Rukun Warga	Bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah	2025
Jumlah Rukun Tetangga	Rukun Tetangga	Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah	2025
Jumlah Pengadaan	Pengadaan	Metode untuk menemukan dan menyetujui syarat-syarat, serta membeli barang, jasa, atau pekerjaan lainnya dari sumber eksternal, sering kali dilakukan dengan menggunakan proses tender atau lelang. Istilah Pengadaan juga sering digunakan oleh Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan sebuah lembaga negara atau publik	2025
Jumlah Produk Hukum	Produk Hukum	Segala putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya	2025
Jumlah Penyedia	Penyedia	Pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak. Penyedia dapat berupa orang pribadi, badan usaha, atau badan hukum	2025
Indeks Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Upaya pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, good governance, dan pemerintahan yang baik dan bersih	2025
Indeks Reformasi Hukum	Reformasi Hukum	Proses perubahan sistem hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan. Reformasi hukum dapat dilakukan dengan cara: Menganalisis undang-undang yang berlaku, Mengadvokasi perubahan, Melaksanakan perubahan	2025
Indeks Tata Kelola Pengadaan	Pengadaan	Struktur manajemen dan organisasi pengadaan di lembaga publik, termasuk peran dan tanggung jawab staf, pendelegasian, kontrol, dan proses peninjauan	2025

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
PAPI, CAWI

Unit Pengumpulan Data
Individu

Desain Sampel

Jenis Rancangan Sampel
SINGLE_STAGE_ATAU_PHASE

Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir
SAMPEL_PROBABILITAS

Metode yang Digunakan
SYSTEMATIC_RANDOM_SAMPLING

Kerangka Sampel Tahap Terakhir
LIST_FRAME

Fraksi Sampel Keseluruhan
-

Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama
0,05

Unit Sampel
Responden Terpilih Yang Mengakses Layanan Publik Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Unit Observasi
Responden Terpilih Yang Mengakses Layanan Publik Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 4

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Individu

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2025-12-23;
Digital (softcopy): 2025-12-23;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
Kesesuaian Produk Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
Kualitas Sarana dan Prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda....
Perilaku Petugas dalam Pelayanan
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
Kompetensi/Kemampuan Petugas dalam Pelayanan
Kombinasi dari pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dimiliki seorang petugas untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien sesuai standar yang telah ditetapkan
Kemudahan Prosedur Pelayanan
Tata cara pengelolaan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

Indikator Kegiatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indeks Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 25 (dua puluh lima) sampai dengan 100 (seratus)