Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Sosial

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Sosial Kabupaten Paser

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Kusuma Bangsa km.5

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	sosial.paser2015.dp@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Sosial

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Sekretaris Dinas Sosial
Jabatan:	Sekretaris Dinas Sosial
Alamat:	Jl. Kusuma Bangsa km. 5 Komplek Perkantoran, Gedung B Lantai 2 Kav. 2
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	sosial.paser2015.dp@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi dari pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, terdapat 26 jenis PMKS yang meliputi berbagai kelompok rentan, seperti anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana, korban perdagangan orang, gelandangan, dan lainnya. Permasalahan sosial yang dihadapi oleh PMKS sangat kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, diperlukan data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan intervensi, serta evaluasi layanan kesejahteraan sosial. Sayangnya, selama ini penyediaan data PMKS masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakterpaduan sumber data, keterbatasan jangkauan pendataan, serta perbedaan definisi dan klasifikasi antar wilayah. Kegiatan kompilasi data PMKS menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan dan memperkuat sistem informasi kesejahteraan sosial. Dengan mengumpulkan dan menyusun data dari berbagai sumber, termasuk Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan sistem digital seperti SIKS-NG, maka akan tersedia satu basis data yang valid sebagai acuan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah maupun pusat dapat menyusun program-program yang lebih tepat sasaran dan efektif, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya menangani masalah sosial di masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan Kegiatan
a. Menghimpun dan menyatukan data PMKS dari berbagai sumber, baik internal (instansi pemerintah) maupun eksternal (lembaga masyarakat, komunitas, dan lainnya), agar tersaji dalam satu sistem data yang terintegrasi. b. Menyediakan data dan informasi yang akurat, valid, dan terkini mengenai jenis, jumlah, karakteristik, dan persebaran PMKS di wilayah tertentu sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan. c. Menstandarkan klasifikasi dan kategori PMKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menghindari perbedaan pemahaman dan duplikasi data antar instansi. d. Mendukung penyusunan program dan intervensi sosial yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. e. Memperkuat sistem informasi kesejahteraan sosial daerah maupun nasional melalui pemutakhiran dan pemanfaatan teknologi digital (seperti SIKS-NG) dalam pengelolaan data PMKS. f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan masalah sosial melalui penggunaan data bersama yang kredibel dan transparan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Verifikasi & Validasi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

   Individu, keluarga, atau kelompok yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Indikator Kegiatan

1. Garis Kemiskinan

   Nilai rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimun makanan yang setara dengan 2.100 kkal per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.