Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah di Kota Semarang Tahun 2023

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Ronggolawe Barat No 10, Kota Semarang

Telepon:	(024) 7604689
Faksimile:	(024) 7604689
Email:	satpolpp@semarangkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
Jabatan:	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
Alamat:	Jl. Ronggolawe No. 10, Semarang
Telepon:	024-7604689
Faksimile:	-
Email:	satpolpp@semarangkota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah : (a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; (b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan (d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP Kota Semarang berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi tentang penyusunan Struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi Satpol PP serta pedoman-pedoman dasar lainnya. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, bidang dan seksi diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Gungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk memenuhi tugas dan fungsi Satpol PP, maka dilakukan pengumpulan data dalam bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Tujuan Kegiatan
Tujuan dari Kompilasi Produk Administrasi untuk kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk mengetahui data sektoral yang berkaitan dengan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kota Semarang. Data sektoral tersebut dapat digunakan untuk mengambil tindakan maupun kebijakan untuk penanganan gangguan trantibum.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum

   Banyaknya Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam keamanan dan ketertiban umum antara lain adalah armada kendaraan seperti truk yang digunakan untuk patroli
2. Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3

   Banyaknya pelanggaran K3 yang telah ditangani dan dapat diselesaikan oleh satuan polisi pamong praja
3. Angka Kriminalitas

   Tindakan yang dilakukan individu, kelompok ataupun komunitas yang melanggar hukum atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat
4. Cakupan patroli petugas Satpol PP

   Perbandingan antara banyaknya kelompok patroli dikali 3 kali patroli dalam sehari dengan banyaknya kelompok kecamatan di Kota Semarang. Patroli dilaksanakan oleh satuan polisi Laporan Data Kegiatan Pelaporan Patroli pamong praja pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan....
5. Realisasi Jumlah Petugas Satpol PP Dalam Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3

   Banyaknya petugas Satpol PP di lapangan dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3
6. Target Jumlah Petugas Satpol PP Dalam Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3

   Sasaran yang telah ditetapkan terkait banyaknya petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaranan K3
7. Jumlah Total Pelanggaran K3

   Banyaknya pelanggaran K3 yang dilaporkan dan ditangani oleh satuan polisi pamong praja
8. Jumlah Kasus Unjuk Rasa

   Banyaknya kasus unjuk rasa yang dilaporkan pada Satuan Polisi Pamong Praja
9. Jumlah Polisi Pamong Praja

   Banyaknya petugas polisi pamong praja
10. Jumlah Poskamling

    Banyaknya Poskamling yang berdiri dan dilaporkan oleh kecamatan kepada satuan polisi pamong praja
11. Jumlah Total Peserta Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi

    Banyaknya peserta yang mengikuti aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilaporkan pada Satpol PP
12. Jumlah Penambangan Liar yang Ditertibkan

    Banyaknya penambangan yang tidak memiliki hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan yang ditertibkan
13. Jumlah Linmas

    Banyaknya Petugas Linmas ( Perlindungan Masyarakat) yang ada pada setiap kecamatan

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Rasio Linmas per 10.000 Penduduk

   Jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan
2. Rasio Jumlah Poskamling

   Perbandingan antara jumlah poskamling dengan jumlah seluruh kelurahan
3. Jumlah Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

   Banyaknya Polisi Pamong Praja tiap 10000 penduduk. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Rasio Penyelesaian Pelanggaran K3

   Perbandingan antara pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)yang terselesaikan dengan jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh satpol PP yang dinyatakan dalam persentase