Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Data Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Onje No. 2A, Kabupaten Purbalingga

Telepon:	(0281) 891058
Faksimile:	-
Email:	dprd.purbalinggakab@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Sekretaris Dewan

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Kepala Bagian Umum
Alamat:	Jl. Onje No. 2A, Kabupaten Purbalingga
Telepon:	0281891058
Faksimile:	-
Email:	dprd.purbalinggakab@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam menghadapi dinamika politik dan perubahan masyarakat, pemutakhiran data anggota DPRD menjadi suatu kegiatan yang strategis. Pemutakhiran data ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menggali informasi yang lebih mendalam terkait komposisi anggota DPRD. Peraturan terkait DPRD diatur dalam PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemutakhiran data anggota DPRD melibatkan pengumpulan dan pembaruan informasi mengenai anggota DPRD, termasuk namanya, jenis kelamin dan partai politik yang diwakilinya. Data ini menjadi dasar utama untuk mengetahui struktur keanggotaan DPRD yang akurat dan up-to-date. Tujuan dari pemutakhiran data adalah untuk menganalisis kondisi jumlah anggota DPRD, dengan memperhatikan jenis kelamin dan keanggotaan partai politik. Analisis ini memberikan gambaran tentang keberagaman dan distribusi kekuatan politik di DPRD Kabupaten Purbalingga. Data pemutakhiran menjadi pertimbangan yang krusial dalam penentuan kursi DPRD yang diisi oleh masing-masing partai politik. Informasi ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana representasi partai politik dalam tubuh DPRD sesuai dengan hasil pemilihan umum terakhir. Data yang diperbaharui secara berkala menjadi alat yang sangat berharga untuk perencanaan dan evaluasi. DPRD Kabupaten Purbalingga dapat menggunakan data ini sebagai dasar untuk merencanakan kegiatan legislatif mendatang dan mengevaluasi capaian serta kontribusi anggota DPRD.

Tujuan Kegiatan
a) Pemutakhiran data anggota DPRD. b) Analisis kondisi jumlah anggota DPRD. c) Pemantauan perkembangan keadaan anggota DPRD. d) Fasilitasi perencanaan dan evaluasi.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

   Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan....
2. Komisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

   Alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk membagi tugas dan wewenang anggota DPRD
3. Kelompok Umur Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

   Distribusi usia para wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif daerah.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

   Wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum untuk duduk di lembaga legislatif tingkat daerah kabupaten

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

   Banyaknya wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum untuk duduk di lembaga legislatif tingkat daerah kabupaten