Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-25.2100.028

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Gedung Wanita Raja Saleha Lt. 2 Jalan Sultan Mansyur Syah, Dompak, Tanjungpinang

Telepon:	0852-7208-0599
Faksimile:	-
Email:	dpmptspkepri20@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Eselon 2:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dr. Madsihit, ST, MH
Jabatan:	Penata Kelola Perizinan Ahli Madya
Alamat:	Perumahan Pondok Akasia Blok B1 No.2, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang
Telepon:	08117771976
Faksimile:	-
Email:	madsihit1976@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang diuraikan dalam UU.No.25 Tahun 2009 Pelayanan Publik telah mengatur secara umum tentang pengelolaan pengaduan yang mana setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 telah diberikan mandat sebagai institusi untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan dibidang investasi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dunia usaha (investasi) berkewajiban untuk menyediakan sarana pengaduan dan layanan konsultasi. Kualitas pelayanan sangat tergantung dengan tata kerja penyelenggaraan yang tertuang dalam Standar Pelayanan (SP), Standar operasional Prosedur (SOP), juga dukungan personalia sena sarana dan prasarana penyelenggaraannya, seperti alat tulis kantor, alat listrik & elektronik, belanja modal peralatan dan lain sebagainya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang pendukung perizinan yang lengkap dan memadai diharapakan pelayanan akan berjalan dengan lancar, karena menjadi akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dan investor dapat diwujudkan. Hal tersebut tidak terlcpas dari pcran aktif aparatur Penyelcnggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanatnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, sehingga apa yang ingin dicapai secara maksimal dapat diwujudkan.

Tujuan Kegiatan
Tujuan dari survei kepuasan masyarakat DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah: 1. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau. 2. Terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau. 3. Terpetakannya kelemahan dan kekurangan kualitas pelayanan publik pada DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau. 4. Tergambarnya tingkat perubahan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2024 hingga Tahun 2025. Kegiatan SKM ini menghasilkan indikator: 1. Indeks kepuasan masyarakat 2. Jumlah dan persentase penerima layanan berdasarkan karakteristik tertentu

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pemeriksaan kewajaran data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kesesuaian produk pelayanan dengan hasil yang diberikan. Produk spesifikasi jenis pelayanan merupakan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang dihasilkan oleh setiap spesifikasi jenis pelayanan.
2. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan. Biaya/tarif merupakan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
3. Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. Kompetensi petugas merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana menjadi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
4. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

   Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).
5. Umur

   Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Dalam pengumpulan data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, sedangkan untuk penyajian data direkomendasikan menggunakan kelompok umur....
6. Jenis Kelamin

   Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
7. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap perilaku petugas pelayanan. Dalam hal ini terkait kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. Persyaratan yang dimaksud merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik pelayanan teknis maupun administratif.
9. Pelaku pengurus perizinan

   Orang atau lembaga yang melakukan pengurusan perizinan
10. Integritas Petugas Pelayanan

    Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap perilaku petugas pelayanan. Dalam hal ini terkait kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.
11. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan

    Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kecepatan waktu penyelesaian pelayanan. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
12. Kualitas sarana dan prasarana

    Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kualitas sarana dan prasarana. Sarana meliputi segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,....
13. Penanganan pengaduan pengguna layanan

    Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap penanganan pengaduan pengguna layanan. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, meliputi tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
14. Kemudahan prosedur pelayanan

    Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kemudahan prosedur pelayanan. Prosedur yang dimaksud menjelaskan tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

Indikator Kegiatan

1. Persentase Penerima Layanan

   Perbandingan jumlah penerima layanan menurut kategori tertentu terhadap jumlah seluruh penerima layanan di unit layanan
2. Jumlah Penerima Layanan

   Banyaknya penerima layanan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

   Hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai 4 (empat) Mengacu pada Permenpan No. 14 Tahun 2017.