Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupateh Kulon Progo

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Perwakilan No.01, Terbah, Wates, Kec. Wates, Kabupaten Kulon Progo

Telepon:	(0274) 773247
Faksimile:	-
Email:	mutikdian@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris daerah
Eselon 2:	Ir. MUH. ARIS NUGROHO, MMA.

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	RESTU DEWANDARU, S.E., M.M.
Jabatan:	Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan
Alamat:	Jl. Perwakilan No. 1 Wates Kulon Progo
Telepon:	0274773247
Faksimile:	0274774126
Email:	bappeda@kulonprogokab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
3.1. Latar Belakang Kegiatan: Latar Belakang Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Bahwa dari Hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022 menunjukkan adanya beberapa indikator tujuan dan sasaran daerah yang memerlukan perhatian serius. Persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan 1,99% dari 18,38% pada tahun 2021 menjadi 16,39% pada tahun 2022, namun Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di DIY. Persoalan lain adalah pemerataan pendapatan yang ditunjukkan dengan Gini Ratio yang melebar dari 0,367 menjadi 0,3801. Persoalan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga ditunjukkan dengan indikator Angka Melek Huruf, Angka Kematian Ibu, dan Angka Kematian Bayi yang belum mencapai target sebagaimana ditetapkan. Permasalahan dan kondisi yang dihadapi pada tahun 2022 tersebut menjadi perhatian dalam menentukan fokus pembangunan tahun 2024, yaitu Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Perwujudan Kawasan Aerotropolis sekitar Bandara Internasional Yogyakarta, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah. Sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) maka disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Hal ini juga untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD Tahun 2024 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan dari RKPD ini, diantaranya adalah: a. Merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program daerah yang telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. b. Memuat acuan operasional tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah. c. Menjadi acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. d. Bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan Kegiatan
3.1. Tujuan Kegiatan: Tujuan disusunnya RKPD tahun 2024 adalah untuk: 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 antara DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati Kulon Progo yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024; 2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; 3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; 4. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; 5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan; 6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; 7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 10

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

   Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

   Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
3. Pendapatan perkapita

   Pendapatan perkapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk.
4. Tingkat Kemiskinan

   Persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah
5. Tingkat Ketimpangan Pendapatan

   ketidakseimbangan atau jurang pemisah yang mencolok dalam distribusi pendapatan, kekayaan, atau peluang di dalam suatu masyarakat. Ini bisa diukur menggunakan indikator seperti Gini Ratio, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar

Indikator Kegiatan

1. Tingkat Kemiskinan

   Persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

   Indikator makroekonomi yang mengukur seberapa besar persentase perubahan pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode waktu tertentu, yang sering diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka

   Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
4. Pendapatan Perkapita

   Pendapatan perkapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk.
5. Tingkat Ketimpangan Pendapatan

   ketidakseimbangan atau jurang pemisah yang mencolok dalam distribusi pendapatan, kekayaan, atau peluang di dalam suatu masyarakat. Ini bisa diukur menggunakan indikator seperti Gini Ratio, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar