Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Organisasi Kemasyarakatan yang Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dan Berbadan Hukum di Indonesia

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kementerian Dalam Negeri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat

Telepon:	(021) 3450038
Faksimile:	-
Email:	walidata@kemendagri.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Eselon 2:	Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Yodie Indrawan, S.STP, MA
Jabatan:	Tim Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
Alamat:	Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon:	(021) 3521535
Faksimile:	-
Email:	perencanaan_kesbangpol@kemendagri.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarkatan, Dalam hal ini Organisasi masyarakat tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri tersebut dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar, dimana pendaftaran Organisasi Masyarakat yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan berjenjang sebagaimana, dilakukan oleh pengurus Organisasi Masyarakat di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Tujuan Kegiatan
Rekapitulasi Oganisasi Kemasyarakatan Ber-SKT dan Berbadan Hukum bertujuan untuk memantau dan memastikan bahwa seluruh Organisasi Kemasyarakatan Tidak berbadan hukum mendapatkan layanan untuk terdaftar melalui aplikasi Si-Ormas secara optimal.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Kode Wiayah

   Identitas wilayah administrasi pemerintahan, berupa angka yang merepresentasikan wilayah administrasi yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan serta pulau seluruh Indonesia.
2. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum

   Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan
3. Nama Wilayah

   Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah, jumlah penduduk, dan data pulau
4. Jumlah Ormas Tidak Berbadan Hukum yang terdaftar dan memiliki Surat Keterangan

   Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang memiliki dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum

   Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dimana ormas disini dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.
2. Jumlah Organisasi Masyarakat yang Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

   Banyaknya organisasi masyarakat (ormas) yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar yakni dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan bahwa ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan