Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Purbalingga

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3303.040

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB PP PA Kabupaten Purbalingga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. S. Parman No.35 Purbalingga 53316

Telepon:	(0281) 891264
Faksimile:	-
Email:	bkbpp@purbalinggakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Rahmono S.PD, M.PD
Jabatan:	Kepala bidang pemberdayaan sosial
Alamat:	Jalan s.Parman nomor 25 kelurahan bancar
Telepon:	(0281) 891264
Faksimile:	-
Email:	dinsosdaldukkbp3a@purbalinggakab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kabupaten Purbalingga, sebagai entitas yang kaya akan potensi sumber daya manusia, kearifan lokal, dan kekuatan komunitas, merangkul semangat pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga meluncurkan Program Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), sebuah inisiatif yang bertujuan mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Seiring berjalannya waktu dan implementasi program PSKS, telah terkumpul beragam data, informasi, serta capaian yang mencerminkan kontribusi nyata dari masyarakat Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai dampak serta hasil yang telah dicapai, diperlukan kegiatan kompilasi data yang memadukan berbagai aspek dari kegiatan PSKS. Kegiatan kompilasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Purbalingga menjadi langkah penting dalam merangkum, menganalisis, dan mendokumentasikan secara sistematis segala bentuk pencapaian, tantangan, serta inovasi yang muncul selama pelaksanaan PSKS. Kompilasi ini akan melibatkan kerja sama antara pihak pemerintah, lembaga masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan pandangan yang holistik. Dengan kegiatan kompilasi ini, diharapkan dapat terlihat secara jelas perubahan positif yang telah terjadi dalam masyarakat Kabupaten Purbalingga. Selain itu, rekapitulasi juga akan menjadi instrumen yang memandu langkah-langkah kebijakan kedepannya, memberikan dasar untuk perencanaan strategis, serta memberikan masukan berharga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PSKS.

Tujuan Kegiatan
(a.) Mendokumentasikan pencapaian program, (b.) Memberikan evaluasi terhadap efektivitas program, (c.) Mendorong transparansi dan akuntabilitas, (d.) Menyediakan basis informasi untuk perencanaan strategis.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 3
Pengumpul data/enumerator: 18

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Karang Taruna

   Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
2. Penyuluh Sosial Fungsional

   Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

   Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya
4. Populasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Populasi PSKS)

   Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Taruna Siaga Bencana (Tagana)

   Organisasi sosial yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial berbasiskan masyarakat
6. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Peserta Penguatan Kapasitas

   PSKS yang mengikuti peningkatan kapasitas bagian Sumber Daya Manusia
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

   Pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)

   Tenaga yang dikontrak oleh Kementerian Sosial RI dan akan ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, untuk melakukan tugas pendampingan PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak), pendampingan lembaga, respon kasus anak, dan tugas khusus lainnya.
9. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

   Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH)

    Tenaga pelaksana PKH yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
11. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

    Warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
12. Penyuluh Sosial Masyarakat

    Tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewewang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Family Care Unit (FCU)

    Pelayanan kesejahteraan sosial terpadu bagi keluarga di tingkat desa/kelurahan. Keberadaan FCU ini dimaksudkan untuk membangun keterpaduan yang sinergis dalam pemberdayaan keluarga berbasis PSKS
14. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

    Unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
15. Pekerja Sosial Profesional/ Fungsional

    Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas- tugas pelayanan dan penanganan....
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

    Seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta di tingkat kecamatan yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial
17. Dunia Usaha

    Lembaga yang memfasilitasi usaha di bidang sosial
18. Pelopor Perdamaian

    Relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk melakukan Penanganan Konflik Sosial

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Pelopor Perdamaian

   Jumlah Relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk melakukan Penanganan Konflik Sosial
2. Jumlah Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial)

   Banyaknya tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Jumlah Populasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

   Jumlah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/ Fungsional

   Jumlah orang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas- tugas pelayanan dan penanganan....
5. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS/Orsos)

   Jumlah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Peserta Penguatan Kapasitas

   Perbandingan Jumlah PSKS Peserta Penguatan Kapasitas dengan Populasi PSKS
7. Jumlah Karang Taruna (KT)

   Jumlah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
8. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

   Jumlah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jumlah Family Care Unit (FCU)

   Jumlah pelayanan kesejahteraan sosial terpadu bagi keluarga di tingkat desa/kelurahan. Keberadaan FCU ini dimaksudkan untuk membangun keterpaduan yang sinergis dalam pemberdayaan keluarga berbasis PSKS
10. Jumlah PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)

    Jumlah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
11. Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

    Banyaknya sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya
12. Jumlah LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)

    Jumlah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
13. Jumlah Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial)

    Jumlah tenaga yang dikontrak oleh Kementerian Sosial RI dan akan ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, untuk melakukan tugas pendampingan PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak), pendampingan lembaga, respon kasus anak, dan tugas khusus lainnya.
14. Jumlah Dunia Usaha

    Jumlah lembaga yang memfasilitasi usaha di bidang sosial
15. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Peserta Penguatan Kapasitas

    Jumlah PSKS yang mengikuti peningkatan kapasitas bagian Sumber Daya Manusia
16. Jumlah SDM PKH (Program Keluarga Harapan)

    Jumlah Tenaga pelaksana PKH yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga untuk jangka waktu tertentu
17. Jumlah Tagana (Taruna Siaga Bencana)

    Jumlah organisasi sosial yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial berbasiskan masyarakat
18. Jumlah Penyuluh Sosial Masyarakat

    Jumlah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewewang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
19. Jumlah Penyuluh Sosial Fungsional

    Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
20. Jumlah TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)

    Jumlah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta di tingkat kecamatan yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial