Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Persentase Capaian Upaya Pendukungan Terhadap Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Ciangsana 1, Sukamulya, Kec. Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43157

Telepon:	(0266) 6323717
Faksimile:	(0266) 6323717
Email:	bpbdkabsmi@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
Jabatan:	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
Alamat:	Jalan Perintis Kemerdekaan Km 6 Kp. Ciangsana, Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar
Telepon:	(0266) 6328238
Faksimile:	(0266) 6328238
Email:	bpbd@sukabumikab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Penanggulangan bencana merupakan urusan penting pemerintah yang membutuhkan dasar hukum kuat agar dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terpadu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi landasan utama yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, termasuk pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 menetapkan kedudukan, fungsi, dan struktur organisasi BNPB. Di tingkat daerah, pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Dengan adanya kerangka regulasi tersebut, diharapkan upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan berkesinambungan demi mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana..

Tujuan Kegiatan
1. Menyediakan data statistik kebencanaan yang akurat, mutakhir, dan terstandar sesuai ketentuan Satu Data Indonesia, guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program penanggulangan bencana di daerah. 2. Meningkatkan keterpaduan dan integrasi data kebencanaan dengan sektor lain melalui proses pengumpulan, verifikasi, dan pengolahan data yang sistematis di Kabupaten Sukabumi. 3. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar-perangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data statistik kebencanaan. 4.Mendukung pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy) dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. 5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyediaan data kebencanaan sebagai bagian dari data publik yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat maupun lembaga terkait.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jenis Bencana

   Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Indikator Kegiatan

1. Persentase capaian upaya pendukungan terhadap penataan sistem dasar penanggulangan bencana

   Persentase komponen sistem dasar penanggulangan bencana yang telah terpenuhi dibandingkan dengan total target komponen.