Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Rumah Tidak Layak Huni Dan Backlog Di Kecamatan Sigi Kota

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-26.7210.001

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Poros Palu-Palolo, Desa Sidera, Kecamatan Sigi Kota

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	disperkimkabsigi2023@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Mohamad Rizal Intjenae S.Sos M.Si
Eselon 2:	Drs. Nuim Hayat, MM

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	NELLY WIDYA LEMBAH, ST
Jabatan:	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Alamat:	Jl. Poros Palu - Palolo Desa Sidera
Telepon:	081380777111
Faksimile:	-
Email:	disperkimkabsigi2023@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
   Kabupaten Sigi merupakan daerah yang rawan bencana karena posisi geografis dan geodinamiknya sehingga memiliki aktivitas vulkanik dan kegempaan yang cukup tinggi. Posisi ini juga menyebabkan bentuk relief yang sangat bervariasi, mulai dari daerah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah yang terdapat dilembah dengan lereng yang curam sampai daerah landai disepanjang garis pantai yang sangat panjang yang kesemuanya memiliki kerentangan terhadap ancamam bahaya tanah longsor, banjir, angin puting beliung, abrasi, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Bencana alam terbesar terjadi tahun 2018 meliputi gempa bumi, tsunami dan likuifaksi berdampak cukup besar pada wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong yang mengakibatkan adanya permukiman harus di relokasi karena berada pada zona rawan bencana. Selain itu, di wilayah kabupaten lain juga mengalami bencana alam yang berdampak pada kerusakan perumahan dan kawasan permukiman. Kondisi tersebut mengharuskan adanya pembenahan yang diawali dengan pendataan dan perencanaaan yang baik sehingga dapat membantu kita memetakan lokasi yang aman untuk pembangunan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia. Kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman harus memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya. Salah satu upayanya adalah perencanaan yang harus mencakup mitigasi bencana untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan. Selain itu, dijelaskan adanya larangan membangun perumahan dan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya yang salah satunya adalah daerah rawan bencana. Untuk perumahan dan kawasan permukiman yang teridentifikasi berada pada lokasi rawan bencana perlu dilakukan relokasi/pemukiman kembali dengan memindahkan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun karena rawan bencana. Untuk menyelenggarakan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten telah memiliki wewenang yang mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu wewenang tersebut adalah fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten . Wewenang ini merupakan urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar dan secara teknis telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri PUR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang PUPR. Dalam salah satu program Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan identifikasi perumahan Tidak Layak Huni dan backlog di kabupaten Sigi sehingga dapat menjadi acuan dalam penataanya. Pendataan yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi jumlah dan kondisi rumah dan yang tinggal masih bersama atau keluarga gendong (backlog) serta menjadi dasar untuk memetakan lokasi yang aman untuk pembangunan kembali yang dilengkapi dengan prasarana sarana dan utilitasnya (PSU) yang memadai. Hal ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan program pengembangan perumahan baik perencanaan, pembangunan maupun evaluasi yang lebih tepat sasaran, penggunaan, dan tepat waktu, maka dibutuhkan data kondisi perumahan yang detail dan lebih operasional.

Tujuan Kegiatan
Tujuan yang hendak dicapai dari pekerjaan ini adalah teridentifikasinya data dasar rumah tidak layak huni (RTLH) dan Backlog di Kecamatan Sigi Kota dan tersedianya dokumen Pendataan dan Pemetaan RTLH dan Backlog.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 10

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.