Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-24.3522.002

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Patimura No.01, Sumbang, Ledok Kulon, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62115

Telepon:	(0353) 892019
Faksimile:	(0353) 889515
Email:	dpppakbbojonegoro@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	HERU SUGIHARTO, SE, MM.

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Drs. A. Nuril Anshori
Jabatan:	Sekretaris Dinas
Alamat:	Jl. Pattimura No.01 Bojonegoro
Telepon:	081332211444
Faksimile:	(0353) 889515
Email:	dpppakbbojonegoro@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Secara histori negara dibentuk memiliki fungsi sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Pemerintah atau birokrasi adalah institusi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada dalam negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara birokrasi atau pemerintah menjalankan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yaitu mensejahterakan kehidupan setiap warga negara (masyarakat). Sedangkan sebagai abdi masyarakat, Negara berfungsi  sebagai institusi yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat (pelayanan publik). Pelayanan publik merupakan produk birokrasi public yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Karena itu, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh institusi birokrasi publik untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan dan kepentingan dari warga masyarakat pengguna. Fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat seringkali dianalogkan sebagai “penjaga malam”. Oleh sebab itu, pemerintah wajib untuk melayani masyarakatnya dalam upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman, rasa tenteram, dan lain-lain. Di beberapa daerah, masyarakat memberikan penilaian buruk terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Di kalangan aparatur negara masih terkesan mempersulit pelayanan, sehingga muncul istlah kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah; jika bisa diperlambat mengapa harus dipercepat; urusan negara tidak bisa selesai oleh kita sendirian, dan sebagainya. Pola pikir dan pola sikap seperti itu tentu tidak sejalan dengan era reformasi saat ini yakni berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan termasuk pelayanan publik.Seiring dengan kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai perwujudan dari good governance (pemerintahan yang baik), maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro senantiasa berupaya memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan berbagai jenis pelayanan yang diberikan. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik yang telah diterima. Hal tersebut adalah juga sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk maksud tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas unit pelayanan pada DP3AKB Tahun 2024. Survei dilakukan terhadap seluruh jenis pelayanan yang memberikan layanan kepada masyarakat, dengan responden dalam survei ini adalah pengguna layanan dan berinteraksi secara langsung dengan unit pelayanan publik di tersebut. Pelaksanaan survey akan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyeleng-garaan Pelayanan Publik.

Tujuan Kegiatan
Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro Tahun;Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro;Sebagai rumusan kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB);Memunculkan iklim kompetisi yang positif antar unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga mendorong penyelenggara pelayanan publik menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;Mendorong partisipasi masyarakat dalam ikut memberi penilaian terhadap kinerja unit pelayanan, dengan memperoleh feedback atau umpan balik berupa saran dan kritik terhadap pelayanan publik agar mampu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Tingkat kepuasan terhadap kompetensi pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap kompetensi pelaksana. Kompetensi pelaksana adalah tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Tingkat kepuasan terhadap produk pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap produk layanan yang diterima. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan janji yang diberikan.
3. Tingkat kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.
4. Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap sarana prasarana pendukung pelayanan meliputi ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir, toilet khusus pengguna layanan, dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.
5. Tingkat kepuasan terhadap prosedur pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap prosedur/ alur pelayanan yang ditetapkan. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.
6. Tingkat kepuasan terhadap perilaku pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap perilaku pelaksana. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Petugas pelayanan responsif serta bersungguh-sungguh dalam memberikan....
7. Tingkat kepuasan terhadap persyaratan pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap persyaratan pelayanan yang ditetapkan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi.

Indikator Kegiatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

   data informasi tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.