Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pertanian dan Perikanan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-23.3300.006

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Gatot Soebroto, Tarubudaya, Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang 50517

Telepon:	(024) 6921023
Faksimile:	(024) 6921397
Email:	disnakkeswan@jatengprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sumarno, SE. MM.
Eselon 2:	Ir. Agus Wariyanto, S.IP., M.M.

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Ir. Ignasius Hariyanta Nugraha, M.Si
Jabatan:	Sekretaris Dinas
Alamat:	Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kompleks Tarubudaya, Ungaran
Telepon:	0246921023
Faksimile:	02469221379
Email:	disnakkeswan@jatengprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar berupa sumber daya hewan dan tumbuhan yang perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu pengelolaan sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat; kecukupan kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat; perlindungan, pengamanan serta penjaminan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; serta pemberian kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tersebut dilandasi dengan semangat untukmewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan dengan berazaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan. Proses pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dinamika yang berkembang di dalam negeri antara lain peningkatan permintaan produk-produk peternakan baik dari sisi jumlah maupun mutu, penyediaan bibit ternak yang berkualitas, serta wabah penyakit ternak yang merugikan. Dari aspek eksternal, isu global yang harus dihadapi adalah perubahan iklim, krisis pangan dan energi, volatilitas harga dan perdagangan bebas. Kondisi tersebut membuat seluruh elemen fungsi peternakan baik di tingkat pusat maupun daerah harus saling bersinergi dan menyatukan visi dan langkah dalam proses pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Reformasi sistem pemerintahan melalui penerapan otonomi daerah, birokrasi, manajemen keuangan negara, maupun sistem perencanaan dan penganggaran dengan prinsip penerapan anggaran terpadu dan berbasis kinerja, diharapkan dapat mendukung proses perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dalam mendukung visi pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketersediaan data merupakan komponen penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan, karena berfungsi sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan/keputusan, alat kontrol untuk mencegah terjadinya kesalahan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam rangka mendapatkan data terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi peternakan dan kesehatan hewan, telah terbit Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 925/Kpts/TU.210/F/09/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam petunjuk teknis tersebut dirangkum perkembangan data-data terkait dengan perbibitan ternak, pakan ternak, budidaya ternak, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen, serta kesekretariatan/manajemen. Dalam perkembangannya, telah terjadi perubahan organisasi serta pelaksanaan tugas fungsi pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan hal tersebut, agar pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyajian data fungsi peternakan dan kesehatan hewan dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan revisi atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 925/Kpts/TU.210/F/09/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tujuan Kegiatan
Tersedianya Data Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akurat, relevan, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan peternakan di Provinsi Jawa Tengah

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 35

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Pejabat Fungsional Pendukung Aspek Dukungan Manajemen

   Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang
2. Jumlah Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan

   Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil
3. Jumlah Pejabat Fungsional Medik dan Paramedik Veteriner

   Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil
4. Alamat Pasar Ternak dan Jumlah Ternak yang Diperdagangkan

   Tempat yang terletak pada suatu area tertentu yang digunakan untuk transaksi jual beli ternak hidup
5. Potensi Bahan Pakan Lokal

   Bahan hasil pertanian yang mencakup padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kelapa sawit yang dihasilkan dari suatu wilayah yang dapat dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah
6. Jumlah Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

   Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian
7. Alamat Laboratorium Mutu Pakan

   Laboratorium yang dapat melakukan pengujian sampel pakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
8. Alamat Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

   Laboratorium yang dapat melakukan pengujian sampel produk hewan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
9. Jumlah Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner

   Dokter hewan atau tenaga paramedik pemerintah yang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat pengawas kesmavet serta ditunjuk oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk melaksanakan pengawasan Kesmavet
10. Alokasi Dana APBN dan APBD untuk Pembangunan Peternakan

    Rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dalam hal ini untuk pembangunan peternakan dan kesehatan hewan
11. Alamat Rumah Sakit Hewan

    Tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan....
12. Jumlah Tenaga Medik Veteriner

    Dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya
13. Jumlah Gabungan Kelompok Tani Ternak

    Gabungan dari 2 atau lebih kelompok tani dan memiliki usaha sejenis dari hulu sampai hilir yang dikukuhkan dengan surat keputusan Bupati/Walikota yang diusulkan oleh Kepala Distan Kabupaten/Kota
14. Alamat Unit Usaha Yang Memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner

    Unit Usaha yang memiliki sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan
15. Jumlah Kelompok Tani Ternak

    Kumpulan petani/ peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota
16. Alamat Feedlotters

    Badan usaha yang melakukan penggemukan sapi potong
17. Luas Kawasan Penggembalaan Umum dan Lahan Tanaman Pakan Ternak

    Lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang peruntukannya bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak. Lahan yang ditanami dengan tanaman pakan ternak yang berupa kebun rumput dalam satu hamparan,....
18. Regulasi Daerah Terkait Penyelenggaraan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

    Regulasi yang masih berlaku di provinsi dan/atau kabupaten/kota terkait penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan
19. Jumlah Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

    Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil
20. Jumlah Tenaga Paramedik Veteriner

    Tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan
21. Alamat Rumah Potong Hewan

    suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas bagi konsumsi masyarakat
22. Alamat Dokter Hewan Praktik

    Dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapetik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi
23. Alamat Usaha Sarana Produksi Ternak

    Usaha Sapronak adalah unit usaha yang menyediakan sarana penunjang produksi ternak mencakup bibit, pakan, obat hewan serta alat dan mesin peternakan sesuai dengan standar mutu
24. Alamat Pusat Kesehatan Hewan

    Pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan
25. Alamat Unit Pelaksana Teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan

    Unit pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas/lembaga yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota
26. Alamat Unit Pengolahan Hasil Peternakan

    Perorangan, badan usaha dan/atau Poktan/Gapoktan dengan jumlah pekerja maksimal 99 orang yang melakukan pengolahan lebih lanjut dari komoditas peternakan baik pangan maupun non pangan
27. Alamat Laboratorium Kesehatan Hewan

    Laboratorium yang dapat melakukan pengujian sampel kesehatan hewan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
28. Jumlah Pegawai yang Menyelenggarakan Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

    Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan dan kesehatan hewan, termasuk aspek dukungan manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
29. Jumlah Auditor Nomor Kontrol Veteriner

    Petugas pemerintah dengan latar belakang pendidikan dokter hewan, sarjana peternakan, sarjana lain di bidang pangan dan gizi atau paramedik veteriner yang telah mengikuti pelatihan auditor NKV dan memiliki sertifikat auditor NKV
30. Jumlah Pengawas Obat Hewan

    Pegawai negeri sipil berijazah dokter hewan atau apoteker yang telah memenuhi persyaratan dan diberi tugas dan kewenangan oleh otoritas veteriner untuk melakukan pengawasan obat hewan
31. Alamat Produsen Pakan Ternak

    Setiap orang atau badan usaha yang berusaha di bidang pembuatan pakan dengan maksud untuk diedarkan
32. Jumlah Juru Sembelih Halal

    Petugas di RPH yang melaksanakan kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah Agama Islam
33. Alamat Klinik Hewan

    Tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu
34. Jumlah Keurmaster

    Tenaga pemeriksa daging
35. Alamat Unit Usaha Obat Hewan

    Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha obat hewan dari pejabat berwenang untuk melakukan usaha di bidang pembuatan/produksi, penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan
36. Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis

    Penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik
37. Jumlah Butcher

    Tenaga ahli pemotong daging berdasarkan topografi karkas
38. Jumlah Produksi DOD

    Jumlah produksi anak itik umur sehari (Day Old Duck/DOD) yang dibudidayakan untuk menghasilkan daging dan/atau telur
39. Alamat Peternak Ayam Ras Bermitra

    Peternak yang melakukan usaha budidaya ayam ras bekerja sama dengan perusahaan inti atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat usaha dan saling menguntungkan dalam melakukan usaha di bidang peternakan
40. Alamat Peternak Ayam Ras Mandiri

    Pelaku usaha ayam ras yang melakukan usaha budidaya ayam ras, tidak memiliki pabrik pakan, usaha pembibitan ayam ras, dan/atau pabrik obat-obatan ternak
41. Jumlah Inseminator

    Petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan inseminasi buatan dan/atau memiliki Surat Izin Melakukan Inseminasi (SIM-I)
42. Nilai dan Realisasi Inseminasi Buatan

    Teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi buatan dengan tujuan agar ternak bunting
43. Jumlah Produksi DOC Ayam Ras Pedaging

    Bibit ayam ras umur sehari (Day Old Chick/DOC) hasil produksi pembibitan ayam bibit induk (parent stock) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku untuk dipelihara menghasilkan daging
44. Jumlah Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak

    Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil
45. Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit

    Surat yang menerangkan kesesuaian ternak terhadap standar (Standar Nasional Indonesia/Persyaratan Teknis Minimal/Standar Daerah) untuk rumpun/galur ternak yang sudah ditetapkan atau dilepas
46. Alamat Pos Pelayanan Inseminasi Buatan

    Satuan unit terkecil dari Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SP-IB) yang dikelola oleh seorang petugas inseminator dalam melaksanakan pelayanan, pencatatan dan pelaporan kegiatan IB di wilayah kerjanya
47. Alamat Pembibit Ternak

    Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan usaha perbibitan ternak
48. Jumlah Produksi DOC Ayam Ras Petelur

    Bibit ayam ras umur sehari hasil produksi pembibitan ayam bibit induk (parent stock) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku untuk dipelihara menghasilkan telur konsumsi
49. Nilai dan Realisasi Intensifikasi Kawin Alam

    Upaya peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau yang dilakukan melalui pemakaian dan distribusi pejantan terseleksi dari bangsa sapi dan kerbau lokal
50. Jumlah Asisten Teknis Reproduksi Ternak

    Petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan dasar manajemen reproduksi untuk melakuakn pengelolaan reproduksi dan/atau memiliki SIM-A1
51. Jumlah Pemeriksa Kebuntingan

    Petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan dan/atau memiliki SIM-A2
52. Alamat Tempat Penampungan Susu

    Tempat yang terletak pada suatu area tertentu yang digunakan untuk penampungan susu, selanjutnya dijual dan/atau untuk usaha pengolahan susu

Indikator Kegiatan

1. Data Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

   Merupakan data yang terkait dengan kegiatan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan ?PPHNak). Yang berisi: Jumlah Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian ?APHP? dan Pengawasa Mutu Hasil Pertanian ?PMHP?, Alamat Kelopok Tani Poktan)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ternak, Alamat Usaha....
2. Data Fungsi Kesehatan Hewan

   Merupakan data yang terkait dengan kegiatan fungsi kesehatan hewan (Keswan). Yang berisi: Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis ?PHMS? Jumlah Tenaga Medik dan Paramedik Veteriner, Jumlah Pejabat Fungsional Medik dan Paramedik Veteriner, Jumlah Pengawas Obat Hewan, Alamat Pusat Kesehatan Hewan, Alamat....
3. Data Fungsi pakan

   Merupakan data yang terkait dengan kegiatan fungsi pakan. Yang berisi: Produsen Pakan Ternak, Luas Kawasan Penggembalaan Umum dan Lahan Tanaman Pakan Ternak, Potensi Bahan Pakan Lokal, Jumlah Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan (Wastukan), Alamat UPTD Pakan, Alamat Laboratorium Mutu Pakan.
4. Data Fungsi Kesekretariatan

   Merupakan data yang terkait dengan kegiatan fungsi kesekretariatan pada peternakan dan kesehatan hewan. Yang berisi: Alokasi Dana APBN dan APBD untuk Pembangunan Peternakan, Jumlah Pegawai yang Menyelenggarakan Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Berdasarakan Tingkat Pendidikan, Jumlah Pejabat Fungsional....
5. Data Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner

   Merupakan data yang terkait dengan kegiatan fungsi kesehatan masyarakat veterienr (Kesmavet). Yang berisi: Jumlah Juru Sembelih halal yang Terlatih, Butcher, Keurmaster, Auditor NKV dan Pengawas Kesmavet; Alamat Rumah Potong Hewan ?RPH?, Alamat Laboratorium Kesmavet, Alamat Unit Usaha yang Memiliki Sertifikat NKV
6. Data Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak

   Merupakan data fungsi yang memuat berbagai informasi terkait fungsi perbibitan dan produksi ternak. Yang berisi: Produksi DOC, Produksi DOD, jumlah SDM perbibitan, alamat peternak, alamat pembibit ternak, alamat UPTD Perbibitan dan Inseminasi Buatan, alamat feedlotters
7. Data Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan

   Data Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Data Fungsi adalah bahan dasar berupa data primer maupun sekunder yang mencakup kegiatan perbibitan dan produksi ternak, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, serta aspek dukungan....