Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah di Kota Semarang

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Inspeksi, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

Telepon:	(024)3540767
Faksimile:	(024)3540767
Email:	bpkad@semarangkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Alamat:	Jl. Pemuda No.148, Kota Semarang
Telepon:	0243540767
Faksimile:	(024)3540767
Email:	bpkad@semarangkota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Menyediakan data / informasi yang relevan, akurat, tepat waktu dan sesuai kebutuhan dalam rangka Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Tujuan Kegiatan
Menyediakan data dan Informasi mengenai Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

   Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan semua penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi dalam suatu periode tertentu
2. Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

   Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah Kota Semarang.
3. Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

   "laporan keuangan konsolidasi suatu laporan keuancan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal yang memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan....
4. BLUD yang Diasistensi

   BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan....
5. Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi

   Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pejabat pengelola keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, menyusun laporan keuangan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan APBD Pemerintah Daerah
6. Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

   "Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan pembendaharaan yang merugikan daerah, maka yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang....
7. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

   Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk melaporkan realisasi anggaran dan kinerja keuangan daerah dalam suatu periode tertentu.
8. Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

   Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
9. Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

   Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah proses evaluasi terhadap laporan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menilai kinerja keuangan dan realisasi anggaran dalam suatu periode tertentu. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan....
10. Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

    Tanggapan/tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah tindakan yang diambil oleh entitas yang diperiksa (biasanya pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya) sebagai respons terhadap temuan, rekomendasi, dan kesimpulan yang disampaikan oleh BPK dalam laporannya.
11. Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

    Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian adalah laporan keuangan yang menyajikan realisasi anggaran, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari entitas pemerintahan daerah secara keseluruhan, yang mencakup seluruh unit organisasi di bawah pemerintah daerah. Laporan ini menggabungkan....
12. Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

    Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan (suspen) yang dapat berdampak pada....

Indikator Kegiatan

1. BLUD yang Diasistensi

   BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan....