Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Bapenda Dalam Angka 2022

Tahun Kegiatan
2022

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan POM IX Kampus

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bapenda@sumselprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Indra Surya
Jabatan:	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alamat:	Jalan POM IX Kampus
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bapenda@sumselprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang keuangan sub pendapatan daerah. Oleh karena itulah, diperlukan data dalam bentuk kompilasi produk administrasi guna dapat menjadi bahan pelaporan dari pengelolaan keuangan ataupun bahan perencanaan kedepan.

Tujuan Kegiatan
Sebagai pemberian gambaran mengenai Tupoksi, visi, misi, strategi, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam tahun berjalan untuk mencapai penerimaan PAD Provinsi Sumatera Selatan khususnya penerimaan pajak daerah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rapat Rekonsiliasi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 6

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Dana Alokasi Khusus

   Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Jumlah Retribusi Daerah

   Pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Pendapatan yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN dan BUMD.
4. Jumlah Pajak Daerah

   Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
5. Bagi Hasil Pajak

   Bagi Hasil Pajak terdiri atas PBB (Pajak Bumi Bangunan), Bagi Hasil Pajak Penghasil (PSL 21, 25, dan 29), dan Cukai Hasil Tembakau
6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kurang Salur DBH

   Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.
8. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
9. Dana Alokasi Umum

   Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Bagi Hasil Bukan Pajak SDA

    Bagi Hasil Bukan Pajak SDA terdiri atas kehutanan (iuran usaha pemanfaatan hutan/IIUPH, iuran hasil hutan PSDH, DR (Dana Reboisasi)), minerba (landrent, iuran expolrasi (royalty)), migas (minyak bumi, gas bumi), panas bumi.
11. Dana Insentif Daerah

    Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah Dana Penyesuaian dalam APBN Tahun Anggaran 2014 yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu.

Indikator Kegiatan

1. Penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA)

   Penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA) adalah total keseluruhan pendapatan yang diterima oleh daerah yang dihitung dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Daerah Lain-lain yang Sah
2. Pendapatan Asli Daerah

   Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yakni berasal dari empat jenis pemasukan, seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, dan Pendapatan Sah Lain-Lain.
3. Rasio PAD terhadap PATDA

   Rasio PAD terhadap PATDA untuk melihat seberapa persen kontribusi nilai Pendapatan Asli Daerah dari semua penerimaan yang diterima daerah
4. Pendapatan Transfer

   Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima daerah di luar dari perekonomian di dalam daerah itu sendiri yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak SDA, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kurang salur DBH, dan juga dana insentif daerah.