Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Natuna

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Sosial Kabupaten Natuna

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Komplek Natuna Gerbang Utaraku, Ranai - Kab. Natuna Prov. KEPRI

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dinsos@natunakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Dinas Sosial Kabupaten Natuna

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Mardi Hendika, SE
Jabatan:	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial
Alamat:	Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Komplek Natuna Gerbang Utaraku, Ranai - Kab. Natuna Prov. KEPRI
Telepon:	082211466527
Faksimile:	-
Email:	mardihendika2023@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pemerintah memiliki komitmen tinggi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dengan adanya kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan. Kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 4 (empat) strategi utama, yaitu perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UKM dan pembangunan infrastruktur perdesaan. Strategi utama perlindungan sosial sebagai titik dasar dalam upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat bukan hal yang baru dilakukan Pemerintah, bahkan Program rutin yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat kemiskinan masyakarat dalam bentuk yang beragam antara lain Kartu Pra Kerja, Program Sembako, Program PKH, Subsidi biaya listrik, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, maupun bantuan sosial lainnya terhadap dampak dari suatu bijakan maupun permasalahan nasional. Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial. Bantuan yang diberikan dapat berupa barang maupun uang tunai. Ketentuan mengenai Bansos di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. UU Nomor 14 Tahun 2019 merupakan perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut UU nomor 14 Tahun 2019, Bantuan Sosial merupakan bantuan berupa barang, uang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang kurang mampu, tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial. Peraturan ini juga diperjelas dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Lalu, berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pemberi bantuan sosial harus merupakan satuan kerja pada kementerian atau lembaga pada Pemerintah Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugasnya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, meliputi: perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Dalam menyukseskan program-program yang di berikan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah mempunyai tugas dalam pendampingan maupun monitoring dan evaluasi terhadap bantuan yang di berikan guna menjaga agar program bantuan sosial yang di berikan tepat sasaran, tepat guna, tepat administrasi, dan tepat waktu.

Tujuan Kegiatan
Adapun tujuan dari kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga antara lain: 1. Melakukan pendampingan dalam penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat. 2. Meningkatkan pemahaman keluarga penerima manfaat terhadap program bantuan yang diperoleh. 3. Menjaga agar proses penyaluran bantuan sosial sesuai aturan yang ditetapkan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Rehabilitasi Sosial

   Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. Jaminan Sosial

   Suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Perlindungan Sosial

   Segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, terutama yang dialami oleh orang yang hidup dalam kemiskinan.
4. Fakir Miskin

   Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
5. Penerima Bantuan Sosial

   Seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
6. Bantuan Sosial

   Bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
7. Pemberdayaan Sosial

   Semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
8. Kesejahteraan Sosial

   Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Status Kesejahteraan

   Status kesejahteraan keluarga dalam kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan

   Jumlah keluarga yang menerima bantuan berupa uang, barang, maupun layanan yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga sosial kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
2. Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem

   suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.