Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Kasus Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Ketenagakerjaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai 2, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa,Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Telepon:	081319002995 / 081237376040
Faksimile:	-
Email:	nttdisnakertrans@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Kementerian Ketenagakerjaan
Eselon 2:	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Petrosa Christina, S. Pi
Jabatan:	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Alamat:	Jl. Basuki Rahmad No1 Gedung E Lantai II, Kota Kupang
Telepon:	081237376040
Faksimile:	-
Email:	nttdisnakertrans@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pembangunan sektor ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan dinamis yang memerlukan pengawasan dan pengelolaan hubungan industrial secara komprehensif. Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, pemantauan terhadap dinamika hubungan antara pekerja dan pemberi kerja menjadi sangat krusial, terutama dalam memitigasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Fenomena PHK di NTT, baik dari sisi jumlah kasus maupun jumlah individu yang terdampak, mencerminkan fluktuasi kondisi ekonomi perusahaan serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Kondisi ini menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan memberikan solusi yang berkeadilan bagi kedua belah pihak. Salah satu aspek fundamental dalam menjaga keseimbangan hubungan industrial adalah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Nilai UMP di NTT menjadi instrumen penting untuk menjamin standar hidup layak bagi pekerja sekaligus menjaga daya saing usaha. Perselisihan sering kali muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara hak upah dengan realisasi di lapangan, atau saat proses PHK tidak diikuti dengan pemenuhan hak-hak normatif. Dalam konteks ini, penyelesaian perselisihan hubungan industrial diupayakan semaksimal mungkin melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan hubungan industrial. Penggunaan instrumen "Anjuran" sebagai produk mediasi menjadi indikator kunci dalam menilai efektivitas penyelesaian konflik secara musyawarah sebelum masuk ke ranah hukum yang lebih formal. Dengan memantau data jumlah kasus PHK, jumlah pekerja yang terdampak, serta keberhasilan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, Pemerintah Provinsi NTT dapat merumuskan kebijakan perlindungan tenaga kerja yang lebih tepat sasaran. Sinkronisasi antara kebijakan upah minimum dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para buruh di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.

Tujuan Kegiatan
Mewujudkan integrasi dan standarisasi data ketenagakerjaan di Provinsi NTT guna meningkatkan transparansi, efektivitas evaluasi hubungan industrial, serta akurasi kebijakan dalam mitigasi dampak sosial bagi pekerja

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2024-01-08 s.d. 2024-01-12

Desain

2024-01-15 s.d. 2024-01-19

Pengumpulan Data

2024-01-31 s.d. 2024-12-31

Pengolahan Data

2024-02-01 s.d. 2024-12-31

Analisis

2024-12-20 s.d. 2025-01-08

Diseminasi Hasil

2025-01-10 s.d. 2025-01-17

Evaluasi

2025-01-20 s.d. 2025-01-25

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Anjuran	Perselisihan Hubungan Industrial	Anjuran mediasi ketenagakerjaan adalah penetapan tertulis dari Mediator Hubungan Industrial yang diberikan kepada pihak-pihak yang berselisih dalam suatu perselisihan hubungan industrial setelah upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan. Anjuran ini berfungsi sebagai saran penyelesaian yang berlandaskan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta menjadi langkah wajib sebelum perselisihan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, seperti gugatan ke pengadilan hubungan industrial	1 Tahun
Pekerja/Buruh yang ter-PHK	Pemutusan Hubungan Kerja	Orang yang terkena kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) adalah seorang karyawan atau pekerja yang hubungan kerjanya dengan perusahaan telah berakhir karena suatu hal tertentu, sehingga hak dan kewajibannya antara pekerja dan pengusaha ikut berakhir. PHK bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti alasan hukum (pensiun, PKWT berakhir), keputusan pengadilan, kesalahan berat pekerja, pengunduran diri, atau efisiensi perusahaan, dan karyawan yang di-PHK berhak mendapatkan kompensasi sesuai undang-undang	1 Tahun
Perselisihan akibat PHK	Pemutusan Hubungan Kerja	PHK adalah singkatan dari Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban di antara keduanya, yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan. Kasus PHK adalah setiap perkara atau permasalahan yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja tersebut, mulai dari alasan terjadinya PHK, prosesnya, hingga hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan pekerja.	1 Tahun
Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial	Perselisihan Hubungan Industrial	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah proses musyawarah atau negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan pertentangan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau antar serikat pekerja, melalui berbagai tahapan seperti perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	1 Tahun
Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang Didaftarkan	Hubungan Industiral	Banyaknya hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak	1 Tahun
Upah Minimum Provinsi (UMP)	Upah Minimum Provinsi (UMP)	Nilai upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi berdasarkan peraturan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	1 Tahun

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR
NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG
NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN
NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA
NUSA TENGGARA TIMUR	BELU
NUSA TENGGARA TIMUR	ALOR
NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBATA
NUSA TENGGARA TIMUR	FLORES TIMUR
NUSA TENGGARA TIMUR	SIKKA
NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE
NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA
NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI
NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO
NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH
NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT DAYA
NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO
NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI TIMUR
NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA
NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA
NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Kompilasi Data Sekunder

Unit Pengumpulan Data
Individu, Usaha/perusahaan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : -

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Individu, Usaha/perusahaan

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2025-02-03;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.