Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Web SEMPAD Kabupaten Lombok Timur

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timu

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Ahmad Yani No. 92 Selong

Telepon:	081717170223
Faksimile:	-
Email:	bapendalotim21@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Sekretaris
Alamat:	Jl. Ahmad Yani No.92 Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	programbapenda@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah yang diperoleh dari kekayaan sumber daya alam, sektor ekonomi, dan potensi lokal lainnya yang ada dalam wilayah pemerintahan daerah. PAD diperoleh melalui berbagai jenis pajak dan retribusi yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, serta sumber lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang ada. Di Kabupaten Lombok Timur, pengelolaan PAD memiliki peranan penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, terutama dalam mendanai belanja daerah yang mencakup sektor pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Peningkatan PAD yang optimal menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian fiskal dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, setiap komponen PAD di Kabupaten Lombok Timur perlu dikelola secara transparan dan akuntabel, agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan adanya SEMPAD, yang merupakan sistem berbasis elektronik, diharapkan dapat mempermudah proses kompilasi, pelaporan, dan pemantauan data PAD di Kabupaten Lombok Timur secara lebih efisien. SEMPAD bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mengakses data PAD, memverifikasi potensi dan kontribusi sektor-sektor terkait, serta mendukung analisis dan perencanaan kebijakan fiskal daerah. Sistem ini juga dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PAD, sehingga memberikan dampak positif terhadap kepercayaan publik dan investor dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, pengelolaan data PAD yang baik tidak hanya akan mempermudah proses administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menganalisis potensi PAD di masa depan, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, pemanfaatan SEMPAD diharapkan mampu menjadi alat yang handal dalam mencatat dan memantau pendapatan daerah, serta memberikan kontribusi yang maksimal bagi keberlanjutan pembangunan Kabupaten Lombok Timur.

Tujuan Kegiatan
1. Menyediakan data realisasi PAD Kabupaten Lombok Timur sesuai kondisi terkini 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PAD 3. Pemenuhan Data untuk RPJMD

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rekonsiliasi Data dengan BPKAD

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Retribusi Daerah

   Pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Lain-lain PAD Yang Sah

   Pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. LainLain PAD yang Sah dapat berupa (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d)....
3. Pajak Daerah

   Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Organisasi Perangkat Daerah

   Unit organisasi pada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, atau Kota) yang berfungsi sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

   Banyaknya pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Realisasi Pendapatan Masing-Masing OPD Penghasil PAD

   total penerimaan yang benar-benar berhasil dikumpulkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Angka ini menggambarkan tingkat kinerja OPD dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangannya.
2. Jumlah Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

   Banyaknya pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD
3. Jumlah Realisasi Pajak Daerah

   Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Jumlah Realisasi Retribusi Daerah

   Pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah

   Pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. LainLain PAD yang Sah dapat berupa (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d)....