Detail Metadata Kegiatan Statistik

KOMPILASI DATA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH 2022

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
KOMPILASI DATA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Kegiatan
2022

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Semarang Barat, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144
Telepon: (024) 7608201
Faksimile: (024) 7612334
Email: dpusdataru@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Eselon 2: KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

Penanggung Jawab Teknis
Nama: -
Jabatan: KEPALA BIDANG KETERPADUAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Alamat: JL MADUKORO BLOK AA-BB, KOMPLEK PRPP, KOTA SEMARANG
Telepon: 024-7600247
Faksimile: 024-7608202
Email: disperakim@jatengprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Sesuai dengan pasal 17 huruf a di dalam UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka disebutkan bahwa wewenang Pemerintah Provinsi salah satunya adalah menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman. Dilatarbelakangi pentingnya mewujudkan keterpaduan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan, permukiman, dan pertanahan, serta mengkomodir amanat Undang-Undang serta ketentuan – ketentuan yang ada, maka perlu adanya dukungan basis data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan yang mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Basis data tersebut perlu disediakan dan dikonsolidasikan secara sistematis, dan sinergi mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai Pusat, dengan tingkat akurasi dan validitas yang tinggi. Basis data tersebut juga harus dimutakhirkan setiap saat untuk menjaga tingkat akurasi dan validitasnya, sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.

Tujuan Kegiatan
Tersedianya basis data bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta Pemerintah Pusat guna penentuan kebijakan dan perencanaan PKPP.

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2022-01-02 s.d. 2022-01-30
Desain
2022-02-01 s.d. 2022-02-28
Pengumpulan Data
2022-03-01 s.d. 2022-12-29
Pengolahan Data
2022-03-02 s.d. 2022-12-30
Analisis
2022-11-01 s.d. 2022-12-30
Diseminasi Hasil
2023-01-02 s.d. 2023-01-31
Evaluasi
2023-01-02 s.d. 2023-02-28

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak HuniRumah Tidak Layak HuniJumlah penanganan terhadap Rumah Tidak Layak Huni Rumah dari berbagai sumber dana. Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.Tahunan
Jumlah Penanganan BacklogBacklogJumlah penangan terhadap Backlog Perumahan. Backlog adalah kekurangan rumah, yaitu selisih antara Jumlah Kepala Keluarga dengan Jumlah Rumah yang ada.Tahunan
Luas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh RPJMDPenanganan Kawasan Permukiman Kumuh RPJMDLuas Penanganan terhadap eksisting Kawasan Permukiman Kumuh RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.Tahunan
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Bupati/WalikotaKawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Bupati/Walikota terbaruLuas Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Bupati/Walikota terbaru. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.Tahunan
Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban BencanaPembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban BencanaJumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Perumahan Rakyat, yaitu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana.Tahunan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan
ProvinsiKabupaten/Kota
JAWA TENGAHCILACAP
JAWA TENGAHBANYUMAS
JAWA TENGAHPURBALINGGA
JAWA TENGAHBANJARNEGARA
JAWA TENGAHKEBUMEN
JAWA TENGAHPURWOREJO
JAWA TENGAHWONOSOBO
JAWA TENGAHMAGELANG
JAWA TENGAHBOYOLALI
JAWA TENGAHKLATEN
JAWA TENGAHSUKOHARJO
JAWA TENGAHWONOGIRI
JAWA TENGAHKARANGANYAR
JAWA TENGAHSRAGEN
JAWA TENGAHGROBOGAN
JAWA TENGAHBLORA
JAWA TENGAHREMBANG
JAWA TENGAHPATI
JAWA TENGAHKUDUS
JAWA TENGAHJEPARA
JAWA TENGAHDEMAK
JAWA TENGAHSEMARANG
JAWA TENGAHTEMANGGUNG
JAWA TENGAHKENDAL
JAWA TENGAHBATANG
JAWA TENGAHPEKALONGAN
JAWA TENGAHPEMALANG
JAWA TENGAHTEGAL
JAWA TENGAHBREBES
JAWA TENGAHKOTA MAGELANG
JAWA TENGAHKOTA SURAKARTA
JAWA TENGAHKOTA SALATIGA
JAWA TENGAHKOTA SEMARANG
JAWA TENGAHKOTA PEKALONGAN
JAWA TENGAHKOTA TEGAL
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Google Sheets

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : OPD Kabupaten/Kota (Perkim dan Bappeda)

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Lainnya : chat whatsapp

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : OPD Kabupaten/Kota (Perkim dan Bappeda)

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2023-01-31;
Digital (softcopy): 2023-01-31;
Data Mikro: 2023-11-30;

Variabel Kegiatan

  1. Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
    Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Perumahan Rakyat, yaitu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana.
  2. Luas Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Bupati/Walikota
    Luas Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Bupati/Walikota terbaru. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
  3. Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
    Jumlah penanganan terhadap Rumah Tidak Layak Huni Rumah dari berbagai sumber dana. Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
  4. Luas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh RPJMD
    Luas Penanganan terhadap eksisting Kawasan Permukiman Kumuh RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
  5. Jumlah Penanganan Backlog
    Jumlah penangan terhadap Backlog Perumahan. Backlog adalah kekurangan rumah, yaitu selisih antara Jumlah Kepala Keluarga dengan Jumlah Rumah yang ada.

Indikator Kegiatan

  1. Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
    Rumah Tidak Layak Huni adalah