Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Sumba Tengah

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pertanian dan Perikanan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMBA TENGAH

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
MAKATUL

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dinaspertanian@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	-
Alamat:	-
Telepon:	082236416281
Faksimile:	-
Email:	vischupraing@yahoo.co.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 7S Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi,yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi. Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk menjadi acuan bagi para pembuat keputusan dalam penentuan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagai instrumen untuk pemantauan ketahanan pangan wilayah. Peta ketahanan dan kerentanan pangan nasional disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan World Food Programme (WFP). Kerja sama tersebut telah menghasilkan peta kerawanan pangan (food insecurity atlas) pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2009 diluncurkan peta ketahanan dan kerentanan pangan, selanjutnya sejak tahun 2018 peta ketahanan dan kerentanan pangan dilakukan pembaharuan setiap tahun. Sebagai tindak lanjut penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan asional disusun peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan peta ketahanan dan kerentanan pangan kabupaten/kota dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. Peta ketahanan dan kerentanan pangan selanjutnya dimanfaatkan dan digunakan untuk (1) dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pangan, dan (2) penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang pangan. Dengan adanya perubahan kelembagaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tan?n 2021, mulai tahun 2022 supervisi penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kabupaten/kota dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Sebagai dasar pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan telah terbit Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peraturan tersebut membenkan arahan dan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan. Petunjuk teknis ini merupakan penjabaran langkah operasional Peraturan Badan tersebut Pemutakhiran yang dilakukan Badan Pangan Nasional dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain: (1) pemutakhiran form analisis, (2) perbaikan definisi indikator, (3) perluasan sumber data indikator, dan (4) teknik pemetaan. Dengan demikian, diharapkan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kabupaten/kota dapat lebih tepat dan akurat sesua dengan kondisi aktual ketahanan pangan wilayah.Dalam rangka memperluas pemanfaatan peta ketahanan dan kerentanan pangan, Badan Pangan Nasional meluncurkan portal FSVA interaktif yang memuat Informasi ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota yang dapat diakses secara daring oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan kerawanan pangan.

Tujuan Kegiatan
Memberikan petunjuk bagi petugas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan; dan meningkatkan kemampuan petugas pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan analisis ketahanan pangan wilayah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rekonsiliasi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Penduduk desa per tenaga kesehatan

   Tenaga kesehatan terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, pranata laboratorium, ahli gizi, sanitarian, sarjana kesehatan masyarakat asisten apoteker, perawat gigi, pelaksana kesehatan, penata rontgen, dan tenaga kesehatan lainnya
2. Rumah tangga tanpa akses air bersih

   rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dani air isi ulang. leding/PAM, sumur bor/pompa air, sumur terlindung serta mata air yang terlindung dengan memperhatikan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat minimal 10 m (sepuluh meter).
3. Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Melalui Darat, Air atau Udara

   Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan mempertimbangkan prasarana dan sarana transportasi darat, air, atau udara.
4. Luas lahan pertanian

   lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status tanah tersebut. Termasuk di sini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, Iuran Pembangunan Daerah
5. Sarana dan prasarana penyedia pangan

   tempat penyimpan Pangan (stok Pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen Pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi.
6. Penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah

   tidak memiliki daya beli yang memadai untuk mengakses Pangan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi status kerawanan Pangan

Indikator Kegiatan

1. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk

   Luas lahan pertanian di bandingkan dengan jumlah penduduk
2. Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk

   Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, pranata laboratorium, ahli gizi, sanitarian, sarjana kesehatan masyakarat, asisten apoteker, perawat gizi, pelaksana kesehatan, penata rontgen, dan tenaga kesehatan lainnya dibandingkan kepadatan penduduk
3. Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa

   Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dibandingkan jumlah penduduk desa
4. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa

   Jumlah rumah tangga desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa
5. Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga

   Jumlah prasarana dan sarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa
6. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara

   Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: 1) dapat dilalui sepanjang tahun; 2) dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll); 3) dapat dilalui selama musim kemarau; 4) tidak dapat dilalui sepanjang tahun