Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Realisasi Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Barat

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Soekarno Hatta No.528, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

Telepon:	(022) 7566197
Faksimile:	-
Email:	bapenda@jabarprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Dr. H. Dedi Taufik, M.si

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dwi Agus Sulistyo., S.t., M.t.
Jabatan:	Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan
Alamat:	Jl. Soekarno Hatta No 528 Bandung
Telepon:	022 - 7566197
Faksimile:	022 - 7564880
Email:	bapenda@jabarprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Latar belakang kegiatan statistik sektoral dengan tema kompilasi realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat merupakan upaya untuk memantau dan menganalisis kinerja keuangan daerah dalam pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber. Hal ini penting karena pendapatan daerah merupakan salah satu indikator utama kesehatan keuangan sebuah daerah yang mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Tujuan Kegiatan
Meningkatnya Ketersediaan Data Dan Informasi Yang Berkualitas Tentang Realisasi Pendapatan Daerah Di Jawa Barat

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 34
Pengumpul data/enumerator: 170

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Lain-lain PAD yang Sah

   jenis pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam kategori utama PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Retribusi Daerah

   pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu, badan usaha, atau kelompok yang menggunakan jasa atau fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
3. Nama Cabang Pelayanan

   Nama kapupaten/kota cabang pelayanan
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari aset-aset atau kekayaan daerah yang dipisahkan pengelolaannya, biasanya dalam bentuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan negara, atau bentuk investasi lainnya.
5. Jenis Kendaraan

   Nama Jenis Kendaraan Bermotor
6. Pajak Air Permukaan

   pajak daerah yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang terdapat pada permukaan tanah untuk keperluan tertentu.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

   pajak yang dikenakan atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, baik dari tangan pertama (kendaraan baru) maupun dari tangan kedua (kendaraan bekas).
8. Pajak Rokok

   Pajak ini bersumber dari cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat dan kemudian didistribusikan kepada pemerintah provinsi.
9. Fungsi Kendaraan

   Jenis Fungsi Kendaraan
10. Pajak Kendaraan Bermotor

    pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua, roda empat, maupun kendaraan bermotor lainnya.
11. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

    Pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor

Indikator Kegiatan

1. Tingkat Capaian Target Pendapatan Daerah

   Tingkat Capaian Target Pendapatan Daerah adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan yang telah berhasil dicapai dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam tahun anggaran. Pendapatan daerah meliputi berbagai sumber pendapatan, seperti pajak daerah, retribusi, hasil....
2. Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

   Persentase peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar kenaikan pendapatan yang telah dicapai dari sumber pendapatan tersebut dalam periode tertentu (misalnya, tahun anggaran) dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan pajak dan retribusi....
3. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

   Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan terdiri dari PAD, Dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah....