Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Sukoharjo

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Industri dan Jasa

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo

Telepon:	0271590244
Faksimile:	-
Email:	dpmptsp@sukoharjo.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Drs. DJOKO POERNOMO

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Nanang Syarifudin, SH., MH.
Jabatan:	Penata Perizinan Ahli Madya
Alamat:	Jln. Abu Tholib Sastrotenoyo No. 5 Sukoharjo
Telepon:	(0271) 590244
Faksimile:	(0271) 590244
Email:	dpmptsp@sukoharjokab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun seiring terjadinya dinamika di masyarakat maka Presiden sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022, selanjutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 31 Maret 2023. Sistem OSS mulai melayani perizinan berusaha berbasis risiko pada tanggal 4 Agustus 2021 yang diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sendiri adalah sistem pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik. Implementasi pelaksanaan OSSRBA ini dikelola oleh Lembaga OSS yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). OSS-RBA wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang diakses melalui laman https://oss.go.id. Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perizinan berbasis risiko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP) sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Data jumlah perizinan berusaha berbasis risiko bersumber dari aplikasi OSS-RBA yang diolah Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo. Data tersebut nantinya dilaporkan kepada Bupati Sukoharjo dan Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas PM dan PTSP Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya data diolah kembali oleh Dinas PM dan PTSP Provinsi Jawa Tengah menjadi satu kesatuan data perizinan berusaha berbasis risiko di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dilakukan proses pengolahan data kembali yang menghasilkan rekapitulasi data untuk dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Tujuan Kegiatan
Penyajian Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk menyediakan Data : a. jumlah perizinan yang diterbitkan; b. rencana investasi; c. realisasi investasi;

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Lembar Kerja Pemeriksaan

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Perizinan Berusaha

   Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Jumlah perizinan berusaha adalah jumlah permohonan....
2. Rencana Investasi

   Rencana Investasi yang akan ditanamkan oleh pelaku usaha
3. Realisasi Investasi

   Informasi tentang investasi yang dilakukan pada kegiatan usaha tahun berjalan

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Perizinan Berusaha

   pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen