Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Biaya Logistik Nasional Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Produktivitas

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310

Telepon:	021-3193 6207
Faksimile:	021-3145 374
Email:	ppid@bappenas.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Deputi BIdang Ekonomi
Eselon 2:	Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Deasy Pane
Jabatan:	Koordinator Perdagangan
Alamat:	Jl. HR. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, Lantai 6, Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional
Telepon:	02150927420
Faksimile:	021 3145 374
Email:	ditpikei@bappenas.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Sebagai amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Sehubungan dengan hal tersebut, telah disusun Visi Indonesia Emas 2045 yakni menjadi “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi atau Agenda Pembangunan, salah satunya adalah Transformasi Ekonomi Indonesia. Dalam misi Transformasi Ekonomi Indonesia, salah satu arah atau tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya perekonomian Indonesia yang terintegrasi secara domestik dan global, sehingga dapat meningkat daya saing Indonesia dengan negara lain. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan indikator yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam upaya membangun integrasi ekonomi domestik dan global. Biaya logistik nasional kemudian ditetapkan menjadi salah satu dari 45 indikator utama dalam Rancangan Undang Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, khususnya sebagai indikator yang menjadi tolak ukur pencapaian upaya mewujudkan perekonomian Indonesia yang terintegrasi secara domestik dan global. Biaya logistik nasional merupakan salah satu pengukuran biaya logistik makro yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien kinerja logistik suatu negara dalam menghasilkan nilai tambah selama periode tertentu. Penghitungan biaya logistik nasional yang digunakan sebagai salah satu indikator utama RPJPN 2025-2045 menggunakan metode penghitungan berbasis tabel input-output yang diinisiasi oleh kajian yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Dunia pada tahun 2022. Pada saat kajian tersebut mendekati selesai, di awal tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas berencana mengeluarkan angka penghitungan biaya logistik nasional dengan metode tersebut. Pada Bulan Maret 2023, penghitungan biaya logistik nasional dengan metode berbasis tabel input-output kemudian dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, dengan berdiskusi secara intensif bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Dunia, Badan Pusat Statistik, PT Pelindo, dan Akademisi dari Universitas Indonesia yang merupakan pakar di bidang Ekonomi Regional. Dalam proses penghitungan tersebut, dilakukan penyempurnaan terhadap metode yang sebelumnya dihasilkan dari kajian yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Dunia. Pada tanggal 14 September 2023, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Pusat Statistik bersama-sama meluncurkan angka biaya logistik nasional terhadap PDB dengan metode berbasis tabel input-output di Jakarta. Angka yang dihasilkan tidak hanya realisasi pada tahun 2022, namun juga dilakukan penghitungan revisit, sehingga angka realisasi biaya logistik nasional terhadap PDB tersedia sejak tahun 2005. Indikator biaya logistik nasional dalam bentuk persentase terhadap PDB tidak hanya menjadi indikator dalam RPJPN 2025-2045 namun juga menjadi indikator dalam RPJMN dan RKP. Oleh karena itu, penghitungan biaya logistik nasional selanjutnya akan menjadi kegiatan yang dilakukan setiap tahun oleh pemerintah, yang mana pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuan Kegiatan
Bersama dengan Badan Pusat Statistik dan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menghasilkan angka biaya logistik nasional terhadap Produk Domestik Bruto.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Diskusi dengan tim penyusun biaya logistik nasional (BPS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan pemangku kepentingan lainnya)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Biaya Administrasi

   Nilai pengeluaran yang terkait administrasi dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), pergudangan (warehousing), penyimpanan persediaan (inventory-carrying), transportasi (transportation), distribusi (distribution), dan pelayanan pengantaran....
2. Biaya Pergudangan

   Nilai pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pergudangan (warehousing), baik yang menggunakan jasa pergudangan pihak ketiga atau komersial, maupun menggunakan sarana pergudangan pemilik barang
3. Biaya Transportasi

   Nilai pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses transportasi (transportation), distribusi (distribution), dan pelayanan pengantaran (delivery services) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, mulai dari point....
4. Biaya Penyimpanan Persediaan (Inventory)

   Nilai pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), dan penyimpanan persediaan (inventory-carrying), baik yang menggunakan jasa penyimpanan persediaan barang pihak ketiga atau komersial, maupun menggunakan sarana penyimpanan persediaan....
5. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDB ADHB)

   PDB Atas Harga Dasar Berlaku digunakan untuk mencerminkan struktur perekonomian setiap tahunnya. PDB Atas Dasar Harga Berlaku untuk mengakomodasi tidak hanya variabel perubahan volume output pada setiap sektor dalam perekonomian, tetapi juga mengakomodasi perubahan harga yang terjadi, sehingga membentuk....

Indikator Kegiatan

1. Persentase Biaya Logistik Nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

   Indikator yang mengukur kinerja logistik secara makro yang mencerminkan biaya dalam proses logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menggambarkan aktivitas ekonomi secara makro.