Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Data Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Syech Nawawi Al Bantani KP3B Palima Serang

Telepon:	02547823737
Faksimile:	02547823699
Email:	bapenda@bantenprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Sekretaris
Jabatan:	Sekretaris
Alamat:	Jl. Syekh Nawawi Albantani KP3B Palima Serang
Telepon:	0254-7823737
Faksimile:	0254-7823699
Email:	bapenda@bantenprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8) dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 30Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung-jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat besar dan penting bagi negara. Pajak adalah sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kontak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Dharma & Suardana, 2014) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari pajak provinsi. Di Provinsi Banten, Pajak Kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah. Pajak yang relatif potensial tersebut harus terus digali untuk mengoptimalkan penerimaan PAD. Faktor penting yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penerimaan BBNKB yaitu kualitas pelayanan publik yang baik, kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur yang berkompeten dibidang perpajakan sehingga kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak terus meningkat. Melalui pelayanan publik, dengan didukung oleh kompetensi sumber daya manusia aparatur pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak merupakan hal yang penting dalam penerimaan pajak BBNKB Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pelayanan publik, kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dalam bidang pendapatan, perlu disusun suatu kompilasi data realisasi pendapatan daerah yang dapat memberikan gambaran secara komprehensif.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan kompilasi produk Administrasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten diharapkan dapat menyajikan data realisasi pendapatan asli daerah secara akuntabel.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah di Provinsi Banten
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah

   Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah yang berasal dari PKB, BBNKB, Air Permukaan, PBBKB, Pajak Rokok di Provinsi Banten
3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

   Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah di Provinsi Banten
4. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Daerah

   Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi 11 opd penghasil
5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Daerah

   Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Retribusi Daerah yang dihasilkan dari 11 OPD Penghasil di Provinsi Banten
6. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah

   Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah yang berasal dari PKB, BBNKB, Air Permukaan, PBBKB, Pajak Rokok di Provinsi Bantenmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Indikator Kegiatan

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

   Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan di Provinsi Banten
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Daerah

   Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi 11 opd penghasil di Provinsi Banten
3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah

   Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah yang berasal dari PKB, BBNKB, Air Permukaan, PBBKB, Pajak Rokok di Provinsi Banten