Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-22.3211.003

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Angkrek No 103 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang

Telepon:	(0261) 201225
Faksimile:	(0261) 201225
Email:	bidangstatistik.smd@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Agus Muslim, S.pd

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Hj. Yuyun Susiva Wn. Se., Mm
Jabatan:	Kepala Bidang Statistik
Alamat:	Jl. Angkrek No. 103 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara
Telepon:	0261201225
Faksimile:	0261201225
Email:	bidangstatistik@sumedangkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Latar Belakang Terbentuknya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (sipd) Dapat Dilihat Dari Beberapa Faktor Dan Perkembangan Di Bidang Pemerintahan Daerah: 1. Kebutuhan Akan Efisiensi Dan Transparansi: Seiring Dengan Perkembangan Zaman Dan Teknologi Informasi, Pemerintah Daerah Dihadapkan Pada Tuntutan Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Administrasi Dan Keuangan. Sipd Diinisiasi Sebagai Jawaban Terhadap Kebutuhan Ini. 2. Regulasi Pemerintah: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Memberikan Amanat Bagi Pemerintah Daerah Untuk Menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah Melalui Sistem Informasi Yang Terintegrasi. Hal Ini Menjadi Dasar Hukum Bagi Pembentukan Sipd. 3. Perkembangan Teknologi Informasi: Kemajuan Teknologi Informasi Memberikan Peluang Untuk Memperkenalkan Sistem-sistem Yang Lebih Efisien Dan Terintegrasi Dalam Pengelolaan Informasi Pemerintahan Daerah. Sipd Dirancang Untuk Memanfaatkan Teknologi Ini Dalam Mendukung Tugas-tugas Administratif Pemerintah Daerah. 4. Kesadaran Akan Pentingnya Data Dan Analisis: Pemerintah Daerah Semakin Menyadari Pentingnya Data Yang Akurat Dan Analisis Yang Mendalam Dalam Pengambilan Keputusan. Dengan Adanya Sipd, Pemerintah Daerah Dapat Mengakses Informasi Yang Diperlukan Dengan Lebih Mudah Dan Melakukan Analisis Yang Lebih Komprehensif. 5. Tuntutan Publik Akan Akuntabilitas: Publik Semakin Menuntut Pemerintah Untuk Lebih Akuntabel Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Administrasi. Dengan Sipd, Informasi Terkait Keuangan Dan Kinerja Pemerintah Daerah Dapat Diakses Secara Transparan Oleh Publik, Memperkuat Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Dengan Berbagai Faktor Di Atas, Sipd Menjadi Sebuah Solusi Yang Tepat Untuk Memenuhi Kebutuhan Akan Pengelolaan Informasi Pemerintahan Daerah Yang Lebih Efisien, Transparan, Dan Akuntabel.

Tujuan Kegiatan
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (sipd) Merupakan Amanat Dari Uu 23 Tahun 2014 Pasal 391 Dimana Pemerintah Daerah Wajib Menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, Yang Dikelola Dalam Suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan Sipd Dipertegas Melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Sehingga Pada Saat Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (apbd) Tahun Anggaran 2021, Sipd Yang Dirancang Lebih Adaptif, Reponsif, Dinamis, Inovatif Dan Akuntabel Sudah Mulai Digunakan Pemerintah Daerah. Fungsi Dalam Sipd Untuk Pemerintah Pusat Dan Daerah Adalah: - Penyatuan Referensi Nasional - Proses Perencanaan Dan Keuangan Daerah Lebih Mudah Dilakukan Secara Sistem Elektronik - Evaluasi Perencanaan Keuangan, Kinerja Dan Produk Hukum Dilakukan Melalui Sistem Elektonik - Data Base Pembangunan Dan Keuangan Nasional Dan Daerah - Analisa Data Daerah Secara Nasional Dapat Dilakukan Lebih Mudah

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 26
Pengumpul data/enumerator: 26

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Jenis Perpustakaan

   Pengelompokan perpustakaan berdasarkan kriteria tertentu sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perpustakaan.
2. Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum)

   Transportasi umum atau angkutan umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan
3. Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Selain yang Ditempati

   Aset tetap/tidak bergerak yang dimiliki berupa rumah/bangunan di tempat lain selain rumah/bangunan yang ditempati sekarang.
4. Jenis Koperasi

   Jenis koperasi menurut kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
5. Jenis Bencana

   Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
6. Jenis Unggas

   Macam-macam unggas yang dipelihara pada kegiatan peternakan, meliputi ayam kampung, ayam kampung pedaging, ayam kampung petelur, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, itik pedaging, itik manila, angsa, merpati, puyuh, puyuh pedaging, kalkun, dan burung unta.
7. Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

   Tahap yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembagan para peserta didik, keluasaan bahan pengajaran, dan tujuan pendidikan yang dicantumkan dalam kurikulum pada bentuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Pertama (SPK SMP)
8. Panjang jalan beraspal

   Panjang jalan beraspal per 100 km2. Indikator ini menghitung rasio panjang jalan beraspal per 100 km2 di provinsi dengan tahun data 2022, yang didapatkan dari data Kementerian PUPR. Sementara Data Panjang jalan beraspal khusus untuk Provinsi DKI Jakarta didapatkan dari data BPS Provinsi DKI Jakarta tentang....
9. Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga

   ada atau tidaknya fasilitas / lapangan olahraga di desa
10. Penyedia Menara Telekomunikasi

    Badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11. Jenis Tenaga Kesehatan

    Penggolongan tenaga yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Klaster Perikanan Budidaya

    Kawasan budidaya ikan yang mengatur desain dan tata letak lahan budidaya perikanan yang terdiri dari petak pembesaran, petak tandon dan petak reservoir yang menggunakan benih dan sarana produksi berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas.
13. Jenis Komoditas Tanaman Pangan

    Nama tanaman pangan yang diusahakan
14. Jumlah Wisatawan

    Wisatawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
15. Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar

    Tahap yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembagan para peserta didik, keluasaan bahan pengajaran, dan tujuan pendidikan yang dicantumkan dalam kurikulum pada bentuk pendidikan sekolah dasar (SD) dan satuan pendidikan kerja sama sekolah dasar (SPK SD)
16. Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

    Tingkat atau jenjang kedudukan seorang PNS dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
17. Jenis pangan lokal

    Menjelaskan tentang Jenis pangan lokal
18. Kasus Penduduk Terkena Penyakit Menular (HIV, AIDS, diare, TBC, dan campak)

    Jumlah kasus penduduk terkena penyakit menular per 100.000 penduduk. Indikator jumlah kasus penduduk terkena penyakit menular dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk terkena penyakit menular dengan kategori penyakit yaitu HIV, AIDS, tetanus, diare, TBC, COVID 19 dan suspect campak, per 100.000 penduduk.....
19. Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

    Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Desa/Kelurahan

   Banyaknya desa/kelurahan atau yang setara dengan desa/kelurahan seperti Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), desa persiapan, nagari, pemukiman suku pedalaman, dll.
2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

   Banyaknya seluruh pegawai negeri sipil
3. Jumlah Tenaga Keperawatan

   Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan berdasarkan kompetensi untuk melakukan asuhan keperawatan serta tindakan kolaborasi keperawatan dengan tenaga kesehatan lain sesuai kualifikasinya. Perawat mencakup perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medikal....
4. Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan

   Banyaknya Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan
5. Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP)

   Banyaknya peserta didik pada bentuk pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan satuan pendidikan kerja sama sekolah menengah pertama (SPK SMP) di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.
6. Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar (SD)

   Banyaknya peserta didik pada bentuk pendidikan sekolah dasar (SD) dan satuan pendidikan kerja sama sekolah dasar (SPK SD) di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu
7. Jumlah Tenaga Medis

   Banyaknya tenaga kesehatan yang berhubungan dengan bidang kedokteran, mencakup dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.