Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340

Telepon:	+62811-1933-3639
Faksimile:	-
Email:	ppid@brin.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi
Eselon 2:	Khairul Rizal

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Yudi Widayanto
Jabatan:	Koordinator Pelaksana Fungsi Penelitian Indikator dan Pengukuran Riset dan Inovasi
Alamat:	Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340
Telepon:	081318233312
Faksimile:	-
Email:	yudi007@brin.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memiliki tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi; dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila (Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional). Dalam regulasi yang sama, BRIN juga memiliki tugas membantu Presiden melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional). Oleh karena itu, perlu disusun indeks daya saing yang dapat digunakan oleh BRIDA dalam melakukan fungsi pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah (Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional). Penyusunan IDSD 2022 ini merupakan kelanjutan dari IDSD yang diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017/2018 hingga 2021. IDSD sudah menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah selama ini. Berbeda dengan IDSD sebelumnya, IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru menyesuaikan dengan perkembangan terkini.

Tujuan Kegiatan
Tujuan penyusunan IDSD 2022 adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang tunggal dan komprehensif, tetapi dapat merefleksikan tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah, baik secara absolut maupun relatif

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2023-02-01 s.d. 2023-04-30

Desain

2023-05-01 s.d. 2023-07-30

Pengumpulan Data

2023-08-01 s.d. 2023-10-31

Pengolahan Data

2023-11-01 s.d. 2023-12-01

Analisis

2023-12-02 s.d. 2024-01-01

Diseminasi Hasil

2024-02-01 s.d. 2024-03-30

Evaluasi

2024-03-31 s.d. 2024-04-30

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Kejahatan pungutan liar	Pungutan liar/ pemerasan	Permintaan pemberian pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik.	2023
Tingkat pembunuhan	Kasus kejahatan pembunuhan	Kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua -Kejahatan, Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian	2023
Kejadian teror	Tindak pidana terorisme	Diukur menggunakan jumlah kejadian terorisme, yaitu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.	2023
Keandalan layanan kepolisian	Kasus yang terselesaikan oleh kepolisian	diukur menggunakan persentase penyelesaian kejahatan yang membandingkan jumlah kejahatan yang diselesaikan dengan jumlah kejahatan	2023
Modal sosial	Modal sosial	Nilai dari Indeks Modal Sosial yang mengukur sikap percaya dan toleransi, partisipasi dalam kelompok dan jejaring lokal, serta resiprositas dan aksi bersama	2023
Transparansi anggaran	Transparansi fiskal	Merupakan salah satu hal yang diperiksa saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), mencakup pelaporan fiskal, perkiraan fiskal dan penganggaran, analisis dan manajemen risiko fiskal, serta manajemen pendapatan sumber daya	2023
Kebebasan pers	Indeks Kemerdekaan Pers	Nilai dari Indeks Kemerdekaan Pers (IKP), yang memetakan dan memantau perkembangan pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga bisa diidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan-perbaikan ditinjau dari kondisi lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi serta lingkungan hukum	2023
Sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Nilai dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	2023
Kinerja instansi pemerintah	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengukur perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta pencapaian sasaran/kinerja organisasi	2023
Pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Sasaran dan Indikator : 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN - Indeks Perspektif Korupsi (IPK) = 5.0 - Opini BPK (WTP) : a) Pusat 100% b) Daerah 60% 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat - Integritas Pelayanan Publik a) Pusat 8,0 b) Daerah 8,0 - Peringkat Kemudahan Berusaha = 75 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi - Efektivitas Pemerintahan = 0,5 - Instansi Pemerintah Yang Akuntabel 80%	2023
Hak atas kepemilikan	Kasus kejahatan terhadap hak/milik	Diukur berdasarkan jumlah kejahatan terhadap hak/milik dengan dan tanpa penggunaan kekerasan. Kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan menyangkut kejahatan terhadap properti dan kejahatan terhadap fisik dengan klasifikasi kejahatan termasuk pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api (senpi) dan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam (sajam). Kejahatan terhadap hak/milik tanpa penggunaan kekerasan termasuk pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan/penghancuran barang, pembakaran dengan sengaja, dan penadahan.	2023
Kualitas administrasi pertanahan	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Nilai indeks kepuasan masyarakat dari pelayanan kantor pertanahan daerah berdasarkan survei ke masyarakat yang dilaporkan ke Kementerian ATR/BPN	2023
Stabilitas kebijakan berbisnis	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Segala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Realiasi investasi dilihat dari rata-rata tingkat pertumbuhan selama 5 tahun terakhir	2023
Konektivitas jalan	Infrastrukur transportasi darat	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (bermotor)	2023
Kualitas infrastruktur jalan	Infrastrukur transportasi darat	Diukur berdasarkan rasio jalan baik dan sedang (mantap) dibanding panjang jalan	2023
Proporsi jumlah stasiun kereta api	Infrastrukur transportasi darat	Rasio perbandingan jumlah stasiun per daerah dengan jumlah stasiun secara nasional	2023
Proporsi jumlah bandara	Infrastruktur transportasi udara	Rasio perbandingan jumlah bandara per daerah dengan jumlah bandara secara nasional	2023
Proporsi jumlah pelabuhan	Infrastruktur transportasi laut	Rasio perbandingan jumlah pelabuhan per daerah dengan jumlah pelabuhan secara nasional	2023
Rasio elektrifikasi	Infrastruktur utilitas	Rasio eletrifikasi yang diukur melalui perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga	2023
Susut energi listrik	Infrastruktur utilitas	Energi susut/ losses berupa sejumlah energi yang hilang dalam proses pengaliran energi mulai Gardu Induk atau Gardu distribusi sampai dengan konsumen.	2023
Akses air minum layak	Infrastruktur utilitas	Rasio pelanggan PDAM dibanding jumlah rumah tangga di suatu wilayah	2023
Tingkat kehilangan air	infrastruktur utilitas	persentase kehilangan air dalam proses distribusi pada jaringan air perpipaan	2023
Pengguna Telepon Seluler	Persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler	Perbandingan antara individu yang menguasai/memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk.	2023
Jangkauan jaringan 4G	Persentase wilayah yang terjangkau jaringan 4G	Jumlah pengguna internet dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100%	2023
Pelanggan internet fixed-broadband	Pelanggan internet fixed broadband	Jumlah pelanggan fixed-broadband per 100 penduduk	2023
Inflasi	Inflasi	Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga	2023
Kapasitas fiskal daerah	Kapasitas Fiskal Daerah	Kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu (PMK 116/2021)	2023
Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.	2023
Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen.	2023
Indeks ketahanan pangan	Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI No. 7 tahun 1996, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada 4 (empat) komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu: Kecukupan ketersediaan pangan, Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, Aksesibilitas/keterjangkaun terhadap pangan, serta Kualitas/keamanan pangan.	2023
Nilai investasi	Nilai Investasi	Segala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.	2023
PDRB per kapita	PDRB Per Kapita	PDRB per kapita menunjukan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDB dan jumlah penduduk.	2023
Angka harapan hidup	Kesehatan	alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.	2023
Rata-rata tahun sekolah	Pendidikan / Keahlian	untuk mengetahui kualitas pedidikan masyarakat dalam suatu wilayah.	2023
Keterampilan lulusan	Pendidikan / Keahlian	sejauh mana lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh bisnis.	2023
Keterampilan digital	Digital	Keterampilan digital diantara populasi aktif didefinisikan sebagai berbagai kemampuan penduduk aktif untuk menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi, dan jaringan untuk mengakses dan mengelola informasi.	2023
Kemudahan menemukan pekerja terampil	Pendidikan /Keahlian	sejauh mana perusahaan dapat menemukan orang-orang dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan mereka	2023
Angka harapan sekolah	Pendidikan/keahlian	Jumlah total tahun sekolah yang diharapkan dapat diterima oleh seseorang pada usia tertentu di masa depan, dengan asumsi bahwa kemungkinan dia terdaftar di sekolah pada usia tertentu sama dengan rasio pendaftaran saat ini untuk usia tersebut.	2023
Berpikir kritis dalam mengajar	Pendidikan	Berpikir kritis adalah istilah yang digunakan oleh pendidik untuk menggambarkan bentuk pembelajaran, pemikiran, dan analisis yang melampaui menghafal dan mengingat informasi dan fakta.	2023
Rasio murid-guru pendidikan dasar	Pendidikan	Perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru	2023
Tingkat dominasi pasar	Persaingan pasar apakah didominasi oleh kelompok tertentu atau dalam kondisi persaingan sempurna	Untuk mengetahui jenis dan kondisi persaingan pasar di suatu daerah	2023
Persaingan sektor jasa	Persaingan	Untuk mengetahui kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian suatu daerah.	2023
Kebijakan pasar tenaga kerja aktif	Kemudahan tenaga kerja meningkatkan kapabilitasnya dan masuk ke pasar tenaga kerja	Sejauh mana kebijakan pasar tenaga kerja membantu orang yang menganggur untuk meningkatkan keterampilan dan mencari pekerjaan baru, di daerah anda?	2023
Upah pekerja	Pemberian upah yang sesuai dengan produktivitas tenaga kerja	Sejauh mana upah diberikan berdasarkan produktivitas, di daerah anda?	2023
Kesetaraan upah perempuan dan laki-laki	Penghargaan yang setara antara tenaga kerja wanita dengan laki-laki	Menggambarkan rasio persentase wanita berusia 15–64 berpartisipasi dalam angkatan kerja dibandingkan persentase pria berusia 15-64 tahun yang berpartisipasi dalam angkatan kerja	2023
Kredit usaha rakyat per penduduk	Kredit UMKM/KUR	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit diperoleh dengan membagi jumlah kredit UMKM dengan total kredit dikali dengan 100 persen. UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mikro: kekayaan bersih paling banyak 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah Kecil: kekayaan bersih lebih dari 50juta - 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), penjualan tahunan lebih dari 300 juta - 2,5 miliar rupiah Menengah: kekayaan bersih lebih dari 500 juta - 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), penjualan tahunan lebih dari 2,5 - 50 miliar rupiah Kategori debitur: 1. Debitur UMKM (dengan penjaminan/asuransi kredit, lainnya) 2. Bukan debitur UMKM	2023
Pembiayaan lembaga ventura kepada UMKM/Start-up	Pembiayaan lembaga ventura atau ketersediaan skema modal ventura di daerah	Perusahaan rintisan berbasis teknologi informasi yang mendapatkan pendanaan dari perusahaan modal ventura	2023
Rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman	Rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman	Kredit yang tingkat ketertagihan atau kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan atau macet, sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Kredit ini disebut bermasalah karena terdapat keraguan dalam pengembaliannya. Indikator proksi kualitas aset perbankan yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah terkait kualitas aset dalam portofolio kredit. Rumus: NPL (Modal kerja + Investasi + Konsumsi) / Total Kredit (Modal kerja + investasi + Konsumsi)	2023
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.	2023
Nilai impor terhadap PDRB	Perdagangan luar negeri (impor) barang dan jasa terhadap PDB	Nilai semua barang dan jasa pasar lainnya yang diterima dari seluruh dunia, sebagai persentase dari PDB negara tersebut. Impor mencakup nilai barang dagangan, pengangkutan, asuransi, transportasi, perjalanan, royalti, biaya lisensi dan layanan lainnya, seperti komunikasi, konstruksi, keuangan, informasi, bisnis, layanan pribadi dan pemerintah. Mereka mengecualikan kompensasi karyawan dan pendapatan investasi (sebelumnya disebut "layanan faktor") dan pembayaran transfer.	2023
Biaya memulai usaha	Perizinan Berusaha	Total biaya yang dibutuhkan untuk mengurus semua prosedur pengurusan perizinan berusaha di daerah. Mencakup semua biaya resmi dan biaya untuk layanan hukum atau profesional jika layanan tersebut diwajibkan oleh hukum.	2023
Waktu memulai usaha	Perizinan Berusaha	Total waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengurus semua prosedur pengurusan perizinan berusaha di daerah. The total number of days required to register a firm. The measure captures the median duration that incorporation lawyers indicate is necessary to complete a procedure with minimum follow-up with government agencies and no extra payments.	2023
Keanekaragaman tenaga kerja	Tenaga kerja	Proporsi jumlah penduduk bekerja laki-laki terhadap perempuan	2023
Status pengembangan klaster	Pengembangan klaster industri	Jumlah klaster industri yang terbentuk dari sentra industri yang berkembang di daerah tersebut. 1 klaster terdiri dari sentra industri utama, supplier, produsen produk/jasa terkait.	2023
Publikasi	Keluaran litbang	Jumlah Publikasi yang dihasilkan oleh penulis yang berafiliasi daerah ybs/kegiatan riset yang dibiayai oleh Pemda (dalam bentuk artikel, buku, atau prosiding)	2023
Aplikasi kekayaan intelektual	Keluaran litbang	Jumlah KI lain yang diajukan oleh pemohon yang berasal dari daerah bersangkutan	2023
Belanja riset	Belanja litbang	Jumlah belanja litbang Pemda dan industri di daerah ybs	2023
Indeks keunggulan lembaga riset	Lembaga litbang	total score indikator di klastering perguruan tinggi swasta dan negeri di Kemendikbud, level provinsi	2023
Aplikasi merek dagang	Keluaran litbang	Jumlah pengajuan merek/indikasi geografis (IG) yang diajukan oleh pemohon yang berasal dari daerah bersangkutan	2023

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SELURUH_WILAYAH_INDONESIA

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Meminta langsung ke K/L sebagai produsen data, mengakses dari website K/L

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF_DAN_INFERENSIA

Unit Analisis
Lainnya : 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Ya

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2024-02-27;
Data Mikro: 2024-02-27;

Variabel Kegiatan

Jenjang Pendidikan Anak 6 Tahun
Jenjang pendidikan anak 6 tahun untuk melihat tingkat partisipasi dalam penbelajaran yang terorganisir.
Kejadian pungutan liar
Permintaan pemberian pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik.
Inflasi
Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Data yang dipakai adalah Inflasi Tahunan (% YoY)
Nomor Induk Berusaha (NIB)
Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
Penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat.
Penduduk desa yang memiliki telepon seluler dan jaringan telepon selulernya memiliki sinyal yang kuat
Wilayah
Lingkungan daerah menurut letak geografis yang mengacu pada sistem pengkodean wilayah kerja statistik.

Indikator Kegiatan

Indeks Daya Saing Daerah
Angka yang menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk dapat tumbuh (berkembang) dan bersaing dengan daerah lain pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil daya saing daerah yang komprehensif dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.