Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Transportasi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-23.1308.007

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perhubungan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Mr. Syaffudin Prawira Negara KM. 07 Tanjung Pati Nag. Koto Tuo Kec. Harau

Telepon:	7754203
Faksimile:	7750136
Email:	dishub50kota@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Iqbal, S.Sos
Jabatan:	Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat:	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota JL. Mr. Syaffudin Prawira Negara KM. 07 Tanjung Pati Nag. Koto Tuo Kec. Harau
Telepon:	(0752)7754203
Faksimile:	(0752) 7750136
Email:	dishub50kota@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
1. Undang - Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarsasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah4. Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah5. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Tujuan Kegiatan
Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi Jumlah Moda Angkutan barang/orang, Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum, Jumlah Kendaraan Wajib Uji Yang Telah Diuji Menurut Bulan dan Jumlah uji kir angkutan umum di Kabupaten Lima Puluh Kota serta untuk mengetahui realisasi kegiatan strategis lainnya.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 10

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Kendaraan Wajib Uji Yang Telah Diuji Menurut Bulan di Kabupaten Lima Puluh Kota

   Angkutan barang/ orang yang telah memenuhi ketentuan untuk uji kelayakan
2. Jumlah Moda Angkutan Barang/Orang

   angkutan yang berguna untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain
3. Pemasangan Rambu-rambu

   Pelaksanaan survey rambu-rambu dan fasilitas keselamatan jalan yang terpasang dan yang dibutuhkan di Ruas Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum

   Tempat untuk melakukan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang.
5. Jumlah Perusahaan Angkutan Umum

   Pendataan Perusahaan Angkutan Umum. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum
6. Jumlah uji kir angkutan umum

   Pendataan Kendaraan wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib di uji untuk menentukan kelaikan jalan yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan
7. Angkutan Barang

   Kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib di uji untuk menentukan kelaikan jalan
8. Angkutan Penumpang

   merupakan angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan system sewa atau bayar
9. Moda Angkutan Umum

   angkutan yang tersedia untuk melayani pergerakan dalam kota, pergerakan antar kota, pergerakan antar wilayah pedesaan, dan pergerakan dengan daerah perbatasan negara lain
10. Mini Bus-Bus

    kendaraan bermotor yang mengangkut penumpang yang didesain untuk membawa penumpang lebih banyak dari sekadar mobil minivan tetapi masih lebih sedikit daripada bus sedang dan bus besar.
11. Jumlah Moda Angkutan Barang

    angkutan yang berguna untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain
12. Jumlah Armada Bus Umum Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota

    Pendataan Armada yang dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Umum Swasta yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kecamatan (Lokasi Perusahaan Otobos (PO))
13. Indeks Kelancaran Lalu Lintas

    Survey Kendaraan yang melintasi ruas jalan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota
14. Jumlah Izin Trayek Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota

    Pelaksanaan survey rambu-rambu dan fasilitas keselamatan jalan yang terpasang dan yang dibutuhkan di Ruas Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota

Indikator Kegiatan

1. Kinerja lalu lintas kabupaten/kota

   Kinerja Lalu Lintas di hitung berdasarkan kemampuan Jalan untuk menampung Kendaraan yang melintasi ruas Jalan Kabupaten
2. Rasio konektivitas kabupaten/kota

   Perusahaan Angkutan Umum yang mempunyai izin trayek di kabupaten Lima Puluh Kota
3. Persentase layanan angkutan darat

   Pelayanan Angkutan Darat yang dihitung berdasarkan jumlah angkutan darat yang dapat melayani jumlahpenumpang angkutan darat
4. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

   Persentase Kendaraan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan melaksanakan Uji KIR di Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Rasio ijin trayek

   perbandingan izin untuk mengangkut orang dengan angkutan penumpang umum pada jaringan trayek.