Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-24.2100.017

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Riau

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung A Tanjungpinang - Kepulauan Riau

Telepon:	Sekretaris: 0811-7773-820 (Rio S) | 0811-7046-153 (Neri)
Faksimile:	-
Email:	biro.pbjkepri@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Eselon 2:	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Riau

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Nerifa Gusmawati, S.T., M.T.I
Jabatan:	Pranata Hubungan Masyarakat
Alamat:	Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak (Gedung A) Lantai 1 Dompak, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
Telepon:	087860951881
Faksimile:	-
Email:	neri@kepriprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas dalam perumusan kebijakan daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dikenal juga sebagai UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa). UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau merupakan unit kerja di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan bertugas menyelenggarakan dukungan PBJ pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau memiliki fungsi pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan PBJ, pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis PBJ, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah berkaitan dengan tugas dan fungsinya.Dalam hal menjalankan fungsi pengelolaan LPSE, UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau bertindak sebagai penyelenggara layanan PBJ secara elektronik. LPSE Provinsi Kepulauan Riau memberikan pelayanan kepada pengguna LPSE dalam hal memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan pemerintah secara elektronik. LPSE berfungsi pada pengelolaan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), sistem pendukung SPSE, dan infrastrukturnya, pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya, pelayanan PBJ secara elektronik, pengembangan sistem informasi di lingkungan UKPBJ (apabila dibutuhkan), dan pengelolaan seluruh informasi elektronik PBJ untuk seluruh pemangku kepentingan.Agar dapat dilakukan peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada pengelolaan LPSE Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan pada LPSE Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu unit pelaksana pelayanan publik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan badan publik penyelenggara pelayanan publik di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Dalam hal Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (RB) di Provinsi Kepulauan Riau, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu indikator capaian yang harus dilakukan setiap tahunnya. Dalam rangka upaya meningkatkan dan menjamin kualitas LPSE, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Dalam hal ini, LPSE wajib memenuhi 17 (Tujuh Belas) Standarisasi LPSE yang telah ditetapkan. Salah satu indikator pada penyelenggaraan layanan di LPSE adalah ketersediaannya Survei Kepuasan Masyarakat pengguna LPSE.

Tujuan Kegiatan
Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat pengguna LPSE Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat pengguna terhadap mutu dan kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh LPSE Provinsi Kepulauan Riau. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pembahasan bersama Tim

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap perilaku petugas pelayanan. Dalam hal ini terkait kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan. Kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsisitensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Kejelasan wewenang....
2. Kualitas Sarana dan Prasarana

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kualitas sarana dan prasarana. Sarana meliputi segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,....
3. Kesesuaian Persyaratan pelayanana

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. Persyaratan yang dimaksud merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik pelayanan teknis maupun administratif
4. Pengguna Layanan Pengadaan

   Orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik
5. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap penanganan pengaduan pengguna layanan. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, meliputi tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
6. Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kecepatan waktu penyelesaian pelayanan. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
7. Daerah Tempat Tinggal (Domisili)

   Satuan wilayah yang dimulai dari tingkat terkecil (RT/RW/dusun/jorong/lingkungan, dsb) sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
8. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

   Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).
9. Kompetensi/Kemampuan Petugas Serta Kesigapan/Kecepatan Petugas Dalam Pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. Kompetensi petugas merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana menjadi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman
10. Kelompok Umur

    Kelompok orang berdasarkan umur
11. Pekerjaan

    Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja dalam pekan dimana survei diselenggarakan, tanpa memperhatikan jenis industri atau status pekerja. Jenis Pekerjaan/Jabatan merupakan macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja.
12. kemudahan Prosedur Pelayanan

    Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kemudahan prosedur pelayanan. Prosedur yang dimaksud menjelaskan tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
13. Kesesuaian Produk Pelayanan Antara yang Tercantum dalam Standar Pelayanan Dengan Hasil yang Diberikan

    Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kesesuaian produk pelayanan dengan hasil yang diberikan. Produk spesifikasi jenis pelayanan merupakan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang dihasilkan oleh setiap spesifikasi jenis pelayanan
14. Jenis Layanan yang Diterima

    Layanan yang disediakan oleh instansi pelayanan publik yang berisi mengenai persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, dan pengaduan layanan.
15. Gender / Jenis Kelamin

    Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
16. Kewajaran Biaya/Tarif Dalam Pelayanan

    Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan. Biaya/tarif merupakan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat

Indikator Kegiatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

   Hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai 4 (empat) Mengacu pada Permenpan No. 14 Tahun 2017.
2. Jumlah Penerima Layanan

   Banyaknya penerima layanan di suatu unit pelayanan