Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Kebijakan Perekonomian Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Proyeksi Ekonomi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jln. Raya Soreang KM 17

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	debi.riana87@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Neneng Zaenar Riani, S.Sos., M.AP
Jabatan:	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung
Alamat:	Jl. Raya Soreang KM 17
Telepon:	08122143465
Faksimile:	-
Email:	nengriani76@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Perekonomian daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, berdaya saing, dan inklusif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tantangan seperti perubahan ekonomi global, ketimpangan sosial, serta kebutuhan akan inovasi dan digitalisasi ekonomi mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang adaptif dan progresif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perekonomian yang terarah, berbasis potensi daerah, serta mampu menjawab dinamika perkembangan ekonomi agar dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung.

Tujuan Kegiatan
Kebijakan perekonomian bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi daerah, peningkatan investasi, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika ekonomi global. Dengan adanya kebijakan yang tepat, diharapkan perekonomian Kabupaten Bandung dapat berkembang secara merata, berdaya saing, serta mampu memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2025-01-02 s.d. 2025-01-10

Desain

2025-01-13 s.d. 2025-01-17

Pengumpulan Data

2025-01-20 s.d. 2025-01-31

Pengolahan Data

2025-02-03 s.d. 2025-02-21

Analisis

2025-02-24 s.d. 2025-03-07

Diseminasi Hasil

2025-03-10 s.d. 2025-03-14

Evaluasi

2025-03-17 s.d. 2025-03-20

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	[K00180] Badan Usaha	[K00180] Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Usaha orang perseorangan tidak termasuk ke dalam badan usaha. Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah unit kerja pada pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan, serta dalam pengelolaannya menerapkan fleksibilitas dalam pola keuangan sesuai dengan prinsip ekonomi dan produktivitas.	Tahunan
Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	[K01710] Pertumbuhan Ekonomi	[K01710] Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perekonomian adalah sistem yang mencakup seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang dilakukan oleh individu, perusahaan, dan pemerintah dalam suatu wilayah.	Tahunan
Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	[K02274] Usaha Mikro	[K02274] Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	Tahunan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
JAWA BARAT	BANDUNG

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
CAWI

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Perangkat Daerah

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Perangkat Daerah

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2025-03-31;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
[K01710] Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.
Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
[K02274] Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
[K00180] Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Usaha orang perseorangan tidak termasuk ke dalam badan usaha. Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun....

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.