Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.2172.004

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl Basuki Rahmat No 1 kelurahan Tanjung Ayun Sakti

Telepon:	0771
Faksimile:	0771
Email:	bappelitbang@tanjungpinangkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Raden Rakhmat Saleh, ST
Jabatan:	Kepala Bidang Bina Program dan Pengendalian Pembangunan
Alamat:	Jl. Basuki Rahmat No.1, Tj. Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
Telepon:	0771314008
Faksimile:	-
Email:	bappelitbangkotatanjungpinang@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pembangunan Daerah merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat daerah yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah dan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan keadaan daerah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, maka Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal dalam undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas, sasaran pembangunan, serta kesinambungan rencana program kegiatan baik di tingkat Nasional maupun di Tingkat Provinsi yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah dan pemerintah daerah tahun 2025 maka Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2025. Pelaksanaan evaluasi RKPD 2025 ini dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD Tahun 2025 dapat dipantau pencapaiannya dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Tanjungpinang dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah Provinsi dan Nasional. Melalui evaluasi diharapkan dapat diketahui apakah output dan outcome kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Setelah mengetahui penilaian terhadap kinerja capaian indikator yang telah disusun selanjutnya dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah tertentu yang perlu diambil untuk dapat meningkatkan atau mengakselerasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil evaluasi RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2025 menjadi bahan penyusunan RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2026.

Tujuan Kegiatan
Adapun tujuan dari Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2025 adalah: Memberikan gambaran tentang realisasi capaian kinerja rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah ditargetkan dalam RKPD Tahun 2025;Memberikan gambaran tentang realisasi penyerapan dana kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Tahun 2025; danMengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perumusan rekomendasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Desk dan Pemeriksaan Manual

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

   Rincian teknis dari suatu kegiatan dalam APBD yang berhubungan langsung dengan penyerapan anggaran dan pelaksanaan fisik.
2. Sub Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

   Rincian teknis dari suatu kegiatan dalam RKPD yang meliputi langkah-langkah operasional yang lebih spesifik dan terukur.
3. Realisasi Anggaran Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah

   Jumlah dana yang benar-benar telah digunakan atau dibelanjakan dalam pelaksanaan suatu program yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada satu tahun anggaran.
4. Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

   Bagian dari program yang terdiri atas rangkaian tindakan operasional yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mewujudkan keluaran (output) tertentu, sesuai dengan sasaran program dan kebijakan anggaran tahunan.
5. Realisasi Anggaran Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

   Jumlah dana yang sudah digunakan atau dibelanjakan dalam pelaksanaan program yang telah dialokasikan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran tertentu.
6. Pagu Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah

   Alokasi anggaran maksimum yang direncanakan untuk sebuah program dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada satu tahun anggaran.
7. Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

   Ukuran dan nilai yang ditetapkan untuk menilai pencapaian hasil yang ingin diraih (tujuan dan sasaran) dalam pembangunan daerah.
8. Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

   Rangkaian tindakan atau pekerjaan operasional yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mendukung pencapaian program, sasaran, dan tujuan pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
9. Target Indikator Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah

   Ukuran yang digunakan untuk menilai capaian hasil dari suatu program selama satu tahun pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Program Rencana Pembangunan Daerah

    Hasil aktual yang dicapai dari pelaksanaan suatu program pembangunan daerah sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah.
11. Pagu Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    Jumlah anggaran maksimal yang dialokasikan untuk sebuah program dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada satu tahun anggaran tertentu.
12. Target Indikator Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    Ukuran yang digunakan untuk menggambarkan hasil utama yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu program selama 1 tahun anggaran sesuai siklus APBD.
13. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

    Hasil atau pencapaian aktual yang diperoleh dari pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan pembangunan daerah, diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk tujuan dan sasaran pembangunan.
14. Target Indikator Program Rencana Pembangunan Daerah

    Ukuran yang digunakan untuk menilai capaian hasil dari program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
15. Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah

    Sekumpulan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Program Rencana Pembangunan Daerah

    Serangkaian prioritas dan kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan strategis di suatu daerah selama periode waktu tertentu.
17. Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    Sekumpulan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan.

Indikator Kegiatan

1. Persentase Keselarasan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

   Ukuran tingkat konsistensi antara kegiatan yang dianggarkan dalam APBD dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD pada tahun berjalan.
2. Persentase Keselarasan Program Rencana Pembangunan Daerah dengan Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah

   Ukuran tingkat konsistensi dan keterpaduan antara program yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berjalan.
3. Persentase Keselarasan Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

   Ukuran tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan (RKPD) dengan dokumen penganggaran (APBD), yang menunjukkan sejauh mana program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD benar-benar berasal dari prioritas pembangunan yang telah direncanakan dalam RKPD.
4. Persentase Keselarasan Sub Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

   Ukuran tingkat kesesuaian antara sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD dengan sub kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD pada tahun berjalan.
5. Persentase Realisasi Anggaran dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

   Ukuran tingkat penyerapan atau pelaksanaan anggaran yang menunjukkan seberapa besar anggaran yang telah direalisasikan (dibelanjakan atau diterima) dibandingkan dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode tertentu (biasanya triwulan....
6. Persentase Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah

   Ukuran capaian hasil (output/outcome) yang menunjukkan sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah (Renja) atau dokumen perjanjian kinerja telah tercapai dalam periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran.