Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Produk Administrasi Umum Kepegawaian Kab/Kota Satpol PP Provinsi Jawa Timur 2025

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Umum Kepegawaian Kab/Kota Satpol PP Provinsi Jawa Timur

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Ketenagakerjaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Jagir Wonokromo No.352, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60239
Telepon: (031) 8412159
Faksimile: -
Email: jks.satpolpp@jatimprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Eselon 2: Dr. ANDIK FADJAR TJAHJONO, Drs., M.Si.

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
Jabatan: Sekretaris
Alamat: Jl. Jagir Wonokromo No. 352, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur
Telepon: 08113516499
Faksimile: -
Email: jatim.polpp@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja, Pemerintah telah menetapkan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya yang peraturan pelaksanaannya dijabarkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengembangan karir Jabatan Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur berupa pelaksanaan Uji Komptensi Kenaikan Jenjang/Alih Kategori/Perpindahan Jabatan yang dalam pelaksanaanya memerlukan koordinasi dan kerjasama bersama BKD Provinsi Jawa Timur selaku pembina kepegawaian dan BPSDM Jawa Timur selaku penyelenggara Uji Kompetensi maupun Diklat. Pengembangan karir Jabatan Fungsional Pol PP diharapkan mampu mendorong Pegawai untuk memberikan kinerja dan inovasi lebih optimal demi terwujudnya penyelenggaraan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Tujuan Kegiatan
Untuk memudahkan analisa kebutuhan pegawai fungsional Satpol PP Jawa Timur yang ideal

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2025-06-03 s.d. 2025-07-07
Desain
2025-06-08 s.d. 2025-08-31
Pengumpulan Data
2025-06-08 s.d. 2025-08-31
Pengolahan Data
2025-07-01 s.d. 2025-07-14
Analisis
2025-07-15 s.d. 2025-07-25
Diseminasi Hasil
2025-07-25 s.d. 2026-01-25
Evaluasi
2026-01-25 s.d. 2026-01-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Pejabat fungsional Polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat dasar berdasarkan jenis kelaminPejabat FungsionalPelaporan dan pendataan oleh bidang Umpeg Satpol PP Jawa Timur terkait Pejabat fungsional Polisi Pamong Praja menurut jenis kelamin. Diklat dasar Pol PP sebagai persyaratan dalam pengangkatan JF Pol PP maupun Persayaratan jenjang karier JF Pol PP.Tahun
Pejabat fungsional Polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat dasar berdasarkan jenjang jabatan Pejabat FungsionalPelaporan dan pendataan oleh bidang Umpeg Satpol PP Jawa Timur terkait Pejabat fungsional Polisi Pamong Praja menurut jenjang jabatan. Pejabat Fungsional Jenjang Terampil mengikuti Diklat Fungsional Alih Kategori dari Kategori Keterampilan ke Kategori Keahlian pola 120 JPTahun
Pemenuhan sarana prasarana minimal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2019SarprasPelaporan dan pendataan oleh bidang Umpeg Satpol PP Jawa Timur terkait pemenuhan sarana dan prasarana minimal. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP.Tahun

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan
ProvinsiKabupaten/Kota
JAWA TIMURPACITAN
JAWA TIMURPONOROGO
JAWA TIMURTRENGGALEK
JAWA TIMURTULUNGAGUNG
JAWA TIMURBLITAR
JAWA TIMURKEDIRI
JAWA TIMURMALANG
JAWA TIMURLUMAJANG
JAWA TIMURJEMBER
JAWA TIMURBANYUWANGI
JAWA TIMURBONDOWOSO
JAWA TIMURSITUBONDO
JAWA TIMURPROBOLINGGO
JAWA TIMURPASURUAN
JAWA TIMURSIDOARJO
JAWA TIMURMOJOKERTO
JAWA TIMURJOMBANG
JAWA TIMURNGANJUK
JAWA TIMURMADIUN
JAWA TIMURMAGETAN
JAWA TIMURNGAWI
JAWA TIMURBOJONEGORO
JAWA TIMURTUBAN
JAWA TIMURLAMONGAN
JAWA TIMURGRESIK
JAWA TIMURBANGKALAN
JAWA TIMURSAMPANG
JAWA TIMURPAMEKASAN
JAWA TIMURSUMENEP
JAWA TIMURKOTA KEDIRI
JAWA TIMURKOTA BLITAR
JAWA TIMURKOTA MALANG
JAWA TIMURKOTA PROBOLINGGO
JAWA TIMURKOTA PASURUAN
JAWA TIMURKOTA MOJOKERTO
JAWA TIMURKOTA MADIUN
JAWA TIMURKOTA SURABAYA
JAWA TIMURKOTA BATU
Metode Pengumpulan Data
Mengisi Kuesioner Sendiri, Lainnya : Dokumentasi

Sarana Pengumpulan Data
CAWI

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Institusi

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 4

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Institusi

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Nasional, Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2026-01-25;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

  1. JUMLAH PEMENUHAN SARANA PRASARANA MINIMAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2019
    PELAPORAN DAN PENDATAAN OLEH BIDANG UMPEG SATPOL PP JAWA TIMUR TERKAIT PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL. SARANA DAN PRASARANA MERUPAKAN FASILITAS DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PENUNJANG PROSES PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA....
  2. PEJABAT FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGIKUTI DIKLAT DASAR BERDASARKAN JENIS KELAMIN
    PELAPORAN DAN PENDATAAN OLEH BIDANG UMPEG SATPOL PP JAWA TIMUR TERKAIT PEJABAT FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGIKUTI DIKLAT DASAR MENURUT JENJANG JABATAN. PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG TERAMPIL MENGIKUTI DIKLAT FUNGSIONAL ALIH KATEGORI DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN POLA 120 JP
  3. JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGIKUTI DIKLAT DASAR BERDASARKAN JENIS KELAMIN
    PELAPORAN DAN PENDATAAN OLEH BIDANG UMPEG SATPOL PP JAWA TIMUR TERKAIT PEJABAT FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGIKUTI DIKLAT DASAR MENURUT JENIS KELAMIN. DIKLAT DASAR POL PP SEBAGAI PERSYARATAN DALAM PENGANGKATAN JF POL PP MAUPUN PERSAYARATAN JENJANG KARIER JF POL PP.

Indikator Kegiatan

  1. JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGIKUTI DIKLAT DASAR BERDASARKAN JENIS KELAMIN
    TOTAL DARI JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL YANG MENGIKUTI DIKLAT DASAR MENURUT JENIS KELAMIN YAITU LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
  2. JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGIKUTI DIKLAT DASAR BERDASARKAN JENJANG JABATAN
    TOTAL DARI JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL YANG MENGIKUTI DIKLAT DASAR MENURUT 7 JENJANG JABATAN YAITU PEMULA, TERAMPIL, MAHIR, PENYELIA, AHLI PERTAMA, AHLI MUDA, SERTA AHLI MADYA
  3. JUMLAH PEMENUHAN SARANA PRASARANA MINIMAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2019
    TOTAL DARI JUMLAH SARANA PRASARANA MINIMAL BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2019 SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2 HURUF B MELIPUTI GEDUNG KANTOR, KENDARAAN OPERASIONAL, DAN PERLENGKAPAN OPERASIONAL