Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pendapatan Daerah Berbasis Bapenda Dalam Angka Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan POM IX Kampus

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bapenda@sumselprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Marendra Oka Wijaya,S.E.,M.Si.
Jabatan:	Kepala Bidang Pengembangan Dan Pengolahan Pendapatan Daerah
Alamat:	Jalan POM IX, Lorok Pakjo Ilir Barat 1 Palembang Sumatera Selatan 30137
Telepon:	082180221981
Faksimile:	-
Email:	bapenda.sumselprov@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan badan pengelolaan pendapatan daerah dari seluruh pendapatan di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memberikan informasi yang akurat tentang pendapatan daerah secara berkala. Penyampaian informasi tersebut dikemas dalam sarana publikasi ini yang dibuat. Melalui website Bapenda,sumselprov. go.id pada menu BALISTIK, hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sumsel dan dapat mengenal lebih dekat Bapenda sumsel. Selain kepada masyarakat, informasi berkenaan dengan data pendapatan daerah merupakan data yang dibutuhkan bagi pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan atau membuat kebijakan.

Tujuan Kegiatan
Digital Bapenda dalam angka atau balistik untuk memberikan gambaran mengenai tupoksi, visi misi, strategi bapenda provinsi sumatera selatan, memaparkan upaya upaya dan hasil pendapatan daerah yang telah didapatkan oleh badan pendapatan daerah provinsi sumatera selatan. Selain itu, indikator pendapatan daerah pula dapat dikelola dengan baik dan valid sehingga menghasilkan data pendapatan daerah yang berkualitas.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rapat dan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 3
Pengumpul data/enumerator: 5

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

   Pendapatan daerah dari keuntungan atau dividen perusahaan milik daerah (BUMD) seperti PDAM, BPD, atau BPR, serta keuntungan dari penyertaan modal pemerintah daerah ke pihak ketiga, yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan disetor ke kas daerah, tujuannya untuk membiayai pembangunan daerah....
2. Pendapatan Transfer

   Kumpulan dari pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak SDA, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Kurang Salur DBH, Dana Insentif Daerah.
3. Retribusi Daerah

   Banyaknya pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Pendapatan Pajak Daerah

   Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
5. Pendapatan Daerah

   Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Pendapatan Daerah

   Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lainlain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah realisasi penerimaan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dana Perimbangan

   Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.